Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Umumnya berawan, 17.3 ° C

"Tradisi" Pemotongan DAK Pendidikan, Kepala Sekolah di Cianjur Masih Tutup Mulut

Shofira Hanan
DOK HUMAS PEMPROV JABAR
DOK HUMAS PEMPROV JABAR

CIANJUR, (PR).- Belum ada satupun kepala sekolah yang berani angkat bicara terkait dugaan pemotongan Dana Alokasi Khusus Pendidikan di Cianjur yang konon jadi tradisi. Penggalian informasi dilakukan terkait hampir sepekan penangkapan Irvan Rivano Muchtar, eks Bupati Cianjur yang terbelit kasus tersebut.

Sebagian besar kepala sekolah SMP yang dijumpai, menolak berkomentar karena masih merasa takut dan tidak siap untuk mengungkapkan informasi.

Kondisi itu membuat Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mendorong agar seluruh pihak bekerjasama dalam persoalan tersebut. “Seharusnya kepala sekolah tidak menutup diri. Karena, lama kelamaan akan ketahuan mana yang benar dan salah,” ujar dia, ditemui di Kantor Pemda Cianjur, Selasa 18 Desember 2018.

Ia mengharapkan, pihak yang diduga terlibat dalam kasus dana pendidikan itu bisa lebih terbuka. Salah satunya dalam menyikapi dan memberikan informasi terkait pungutan dana tersebut.

Herman mengatakan, kepala sekolah harus menjadikan kejadian yang lalu sebagai pembelajaran. Tanpa mengenyampingkan tanggung jawab mereka, sebagai pihak yang juga terlibat dalam persoalan pemotongan DAK 2018.

Lebih lanjut dikatakan, terkait tindakan kepada kepala sekolah atas keterlibatannya, Herman menjawab diplomatis. Ia hanya akan berpegang pada aturan perundang-undangan, dan menyerahkan pada pihak berwenang untuk penanganan para kepala sekolah.

Menurut dia, setelah itu, seluruh elemen pendidikan harus mulai berbenah. Pekerjaan rumah di bidang pendidikan Cianjur masih panjang. Terlebih hingga saat ini,  pendidikan di tatar santri relatif rendah dengan RLS yang masih berada pada angka 7,2.

“Makanya, mulai sekarang semua pihak harus sadar dan mengoptimalkan dana pendidikan sesuai peruntukkannya. Saya tidak ridho sama sekali, kalau ada pemotongan dana pendidikan lagi,” ujar dia.

Sejak berganti kepemimpinan, Herman mengaku segera melakukan pembenahan di tubuh disdikbud. Menurut dia, aspek utama yang harus diperbaiki adalah sumber daya manusia (SDM). Diperlukan adanya integritas dan kejujuran dari ASN terkait upaya peningkatan pendidikan daerah.

“Sudah waktunya kita potong dan hentikan pemotongan dana yang sudah jadi tradisi ini. Saya tegaskan, pada DAK tahun mendatang pengelolaan dan pengawasan harus benar,” ucapnya.

Herman akan lebih concern di bidang pendidikan, dengan turun langsung ke bawah. Apalagi, indikator IPM dari aspek pendidikan di Cianjur terhitung paling jeblok di Jawa Barat. Sejumlah pihak, termasuk kejaksaan akan terlibat dalam pengawasan pengelolaan pendidikan.

“Kalau masih ada yang macam-macam, sama saja mereka zalim. Jangan main-main dengan anggaran pendidikan. Pemotongan anggaran pendidikan itu maksiat, dan saya akan marah besar jika terulang lagi,” ujar Herman Suherman.

Sementara itu, pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diduga diserahkan kepala sekolah berdampak pada proses pembangunan. Salah satu sekolah di selatan Cianjur, harus melakukan tahap pembangunan dengan waktu yang lambat.

Pembangunan ruang kelas jadi lambat

Pembangunan dua ruang kelas baru dan ruangan lainnya, harus berjalan lambat karena memang dana yang dibutuhkan berkurang. Hal itu disebabkan, dana yang ada disuntik sehingga tidak cair sepenuhnya. Dari total dana yang harusnya cair, yakni Rp 230 juta hanya Rp 170 juta yang diterima pihak terkait. 

“Untuk membangun ruang kelas, lab bahasa, lab ipa, dan pagar akhirnya pakai dana talangan pribadi. Kami memang tidak punya dana talangan dari sumber lain,” ujar Bendahara SMP 8 Naringgul, Ujang Rusmana.

Ujang yang menerima dan mengelola DAK secara langsung mengaku, mendapatkan dana tidak sesuai dengan jumlah yang disebutkan. Ia mengatakan, tidak banyak yang bisa dilakukan usai menerima dana untuk pembangunan sekolah. Menurut dia, mau tidak mau pembangunan menggunakan dana seadanya sehingga prosesnya berjalan lambat.

Terkait adanya pemotongan DAK oleh kepala sekolah, Ujang mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Tidak ada diskusi apapun bersama kepala sekolah mengenai penyerahan pemotongan DAK sekolah mereka.

“Dalam kepengurusan dana ini sifatnya tertutup. Jadi memang yang tahu hanya kepsek, pihak selain itu tidak ada yang tahu,” ujar dia.

Tidak begitu banyak komentar yang disampaikan terkait DAK dan pembangunan sekolah. Ujang cenderung berhati-hati, karena ia pun tidak mengantongi banyak informasi mengenai dugaan pemotongan DAK.

Ia mengharapkan, pengelolaan DAK yang diterima oleh sekolah dengan 140 orang siswa itu bisa dikoreksi ke depannya. SMP 8 Naringgul yang menerima DAK untuk kedua kalinya itu, diharapkan tetap bisa menerima dana serupa tahun depan. ***

Bagikan: