Pikiran Rakyat
USD Jual 14.635,00 Beli 14.335,00 | Umumnya berawan, 23.8 ° C

Proyek Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut Ditolak

Tim Pikiran Rakyat
LOKOMOTIF uap CC10 07 melintas di jalur Garut.*/WIKIPEDIA
LOKOMOTIF uap CC10 07 melintas di jalur Garut.*/WIKIPEDIA

GARUT, (PR).- Masyarakat korban penggusuran dengan tegas menolak proyek reaktivasi jalur kereta api (KA) Cibaru-Garut. Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Bantaran Rel Garut itu menyampaikan penolakannya, karena proyek tersebut belum memerhatikan nasib warga terdampak.

"Kami ini warga Jawa Barat dan juga warga Garut. Sehingga wajar kalau kami minta Pemprov Jabar dan Pemkab Garut untuk memperhatikan kami selaku warganya,” kata Sekretaris Paguyuban Masyarakat Bantaran Rel Garut, Alimudin, Selasa 18 Desember 2018.

Kemudian Alimudin menegaskan, “Tolong perhatikan nasib kami karena jika tidak ke pemprov dan pemkab, kepada siapa lagi kami minta perlindungan".

Menurut Alimudin, penolakan terhadap program reaktivasi jalur Cibatu-Garut terutama dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Garut Kota dan Karangpawitan. Kalaupun sebagian warga Cibatu ada yang sudah mau menerima uang bongkar, itu pun akibat adanya intimidasi dari pihak tertentu.

Penolakan yang dilakukan warga, tambah Alimudin, dikarenakan dana kerohiman atau dana bongkar yang diberikan PT KAI kepada warga sangat tidak sesuai dan jauh dari mencukupi. Oleh karena itu sebelum ada kesepakatan, warga tetap akan menolak reaktivasi jalur Cibatu-Garut tersebut.

"Dari KAI kan hanya memberikan uang pengganti sebesar Rp 250 ribu per meter bagi rumah yang dibongkar. Nilai ini sangat tidak sebanding dengan kebutuhan warga untuk membuat kembali rumah mereka," katanya.

Alimudin mengungkapkan, warga tidak akan memnita hal yang macam-macam kepada pemerintah. Mereka hanya ingin pemerintah memberikan solusi, misalnya merelokasi mereka ke tempat yang layak sebagaimana dilakukan terhadap para korban bencana alam.

Ia mengaku khawatir jika nasib warga korban penggusuran tidak diperhatikan pemerintah, maka hal ini akan menjadi konflik yang tentunya sangat tak diharapkan oleh semua pihak. Apalagi, warga yang menjadi korban penggusuran sudah tinggal di lokasi tersebut selama puluhan tahun.

"Kami mohon dengan sangat agar pak gubernur dan pak bupati mau memperhatikan kami. Kami bukannya menolak reaktivasi jalur Cibatu-Garut tapi tolong lihat dengan seksama bagaimana kondisi kami ini," ucap Alimudin.

Untuk menyampaikan aspirasi ini, diakui Alimudin pihaknya telah mengajukan pertemuan dengan Bupati Garut. Akan tetapi bupati mengarahkan agar warga bertemu dengan Dinas Perhubungan.

Apa yang disampaikan itu langsung ditolak warga yang tetap ingin bertemu langsung dengan bupati.(Aep Hendy S)*** 

Bagikan: