Pikiran Rakyat
USD Jual 14.260,00 Beli 14.162,00 | Berawan, 22.2 ° C

Bantahan Wali Kota Tasikmalaya Tak Pengaruhi Penyidikan KPK

Bambang Arifianto
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.*/DOK PR
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.*/DOK PR

TASIKMALAYA, (PR).- Keterangan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, yang membantah memberikan uang dalam kasus pengucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif tidak mempengaruhi proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korps anti rasuah dipastikan bakal tetap mengusut dugaan gratifikasi, yang diberikan kepada eks Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kementerian Keuangan RI, Yaya Purnomo, guna memuluskan pengucuran DAK dan Dana Insentif Daerah Kota Tasikmalaya.

Bantahan Budi Budiman dilontarkan saat dirinya menjadi saksi dalam sidang lanjutan Yaya Purnomo, yang didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah kepala daerah serta menerima hadiah, terkait usulan dana keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 17 Desember 2018.‎  

"KPK dalam bekerja tentu tidak perlu tergantung pada bantahan atau sangkalan, tetapi pada bukti-bukti yang relevan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam pesan WhatsApp-nya, Selasa 18 Desember 2018.

Menurutnya, bantahan merupakan hal lazim yang dihadapi KPK dalam persidangan. 

"Kalau soal bantahan, dalam pengalaman kami hal itu sering disampaikan baik oleh saksi, tersangka atau terdakwa," ucapnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.*/DOK PR

Namun Febri Diansyah mengingatkan agar saksi mesti berkata benar dalam persidangan.‎ "Jika ada pihak-pihak yang mengaku dan kooperatif, kami pastikan hal tersebut lebih dihargai secara hukum sebagai hal yang meringankan," ucapnya.

Febri Diansyah menambahkan, KPK menyimak segala hal yang menyangkut fakta-fakta persidangan. "Nanti akan dianalisis lebih lanjut oleh tim untuk melihat apakah ada pelaku lain yang harus dimintakan tanggung jawab secara pidana," ujarnya. 

Tak perlu menunggu inkrah

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, proses hukum bagi pihak yang disebut dalam dakwaan tak perlu menunggu putusan terhadap Yaya Purnomo inkrah‎ atau berkekuatan hukum tetap. Adnan Topan Husodo mencontohkan, terseretnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dalam kasus penyuapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam perkara sengketa Pilkada.

Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu menjadi tersangka dan terseret kendati proses hukum Akil Mochtar selaku pihak yang disuap belum sepenuhnya selesai. "Intinya, kalau alat bukti kuat, mau inkrah atau tidak, bisa diproses," ujarnya.

Untuk itu, KPK memerlukan alat bukti guna mendukung dakwaannya yang akan menarik Budi Budiman dalam dugaan pemberian gratifikasi. Kendati demikian, Adnan Topan Husodo mengatakan, KPK juga membuat strategi jika para pihak yang disebut dakwaan saling mengunci atau tak terbuka dalam persidangan.

"Jadi strateginya itu yang satu dulu disidang," ucap Adnan Topan Husodo.

Selepas inkrah, baru KPK mengembangkannya kepada orang-orang yang disebut dalam dakwaan. Risiko hukum juga bisa diterima Budi Budiman jika memberikan keterangan tak benar sebagai dalam persidangan Yaya Purnomo.

Apalagi, Budi Budiman menjadi saksi setelah disumpah dalam persidangan. "Kenapa disumpah, supaya dia berkata jujur," tuturnya.

Selain itu, sumpah memastikan saksi memberikan keterangan tidak dalam tekanan atau paksaan. Jika terbukti berbohong, lanjut dia, perbuatan saksi bisa dikategorikan obstruction of justice atau merintangi proses hukum, sebagaimana pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian keterangan tidak benar tersebut pun mesti didukung oleh alat-alat bukti KPK. Hal senada dikemukakan Nandang Suherman, Anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung dan Dewan Nasional FITRA Jakarta.

"Kalau terbukti berbohong bisa kena delik lagi," ucap Nandang.

Dia berharap, pengadilan bisa membuktikan perbuatan melawan hukum dalam dakwaan Yaya yang menyeret Budi Budman. "Kalau sekarang sebagai saksi, tetapi setelah putusan pengadilan atas proses hukum Yaya Purnomo bisa berlanjut ke proses hukum berikutnya," ujarnya.***

 

Bagikan: