Pikiran Rakyat
USD Jual 14.426,00 Beli 14.126,00 | Umumnya berawan, 26.7 ° C

Peran Uu Ruzhanul Ulum Kembali Disebut di Sidang Korupsi Dana Hibah Tasikmalaya

Yedi Supriadi
TERDAKWA  yang juga Sekda Tasikmalaya non aktif, Abdul Kodir saat menjalani sidang dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Tasikmalaya 2017 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin 17 Desember 2018. Dalam sidang yang juga meghadirkan delapan terdakwa lainya tersebut mengagendakan mendengarkan keterangan saksi. */ARMIN ABDUL JABBAR/PR
TERDAKWA yang juga Sekda Tasikmalaya non aktif, Abdul Kodir saat menjalani sidang dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Tasikmalaya 2017 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin 17 Desember 2018. Dalam sidang yang juga meghadirkan delapan terdakwa lainya tersebut mengagendakan mendengarkan keterangan saksi. */ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG, (PR).- Nama mantan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum kembali disebut dalam persidangan korupsi kasus dana hibah dengan terdakwa mantan Sekda Abdul Kodir dan delapan terdakwa lainnya. Tidak hanya penasehat hukum yang bicara juga jaksa penuntut umum Kejati Jabar pun ikut angkat bicara.

Nama Uu yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat semakin kerap disebut karena dia mengetahui dan juga menandatangani sebundel akta hibah tahun 2016-2017 yang bernilai ratusan miliar rupiah.

"Kami kembali tegaskan, Pak Uu harus dihadirkan di persidangan. Karena bagaimanapun dia punya peranan penting dalam kasus ini. Jadi sudah barang tentu keterangannya diperlukan untuk mengungkap kasus ini," ujar penasehat hukum Abdul Kodir, Bambang Lesmana saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 17 Desember 2018.

Menurut Bambang, faktanya sudah jelas bahwa hibah itu tidak akan cair kalau tidak ditandatangani bupati. "Masa dia tidak dimintai kesaksiannya sama sekali," ujarnya.

Lebih lanjut Bambang mengemukakan bahwa dalam akta hibah yang ditandatangani bupati itu didalamnya termasuk siapa penerima, dan yayasan penerima,berapa jumlahnya ada semuanya dalam SK Bupati. Kalau bupati tidak dihadirkan nanti akan putus disitu.

"Supaya kasus ini terang benderang bupati harus menerangkannya di persidangan, siapa saja berapa jumlahnya," katanya.

Mengenai siapa saja yang berhak menghadirkan di persidangan, Bambang menyatakan bisa dari jaksa, pengacara dan juga hakim. "Perlu dihadirkan jangan sampai memutus perkara yang tidak jelas," katanya. 

Bambang juga telah membicarakannya dengan jaksa mengenai hal ini, jaksa juga berkomitmen agar masalah ini dibuka secara terang.

Di tempat terpisah, tim jaksa penuntut umum pun siap membuktikan sejauh mana keterlibatan mantan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dalam kasus itu. 

Terlebih adanya fakta dalam dakwaan yang menyebutkan Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdulkodir,  berdalih mendapat intruksi dari Uu yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jabar, untuk dicarikan sapi kurban pada Abdulkodir ‎untuk dibagikan. 

TERDAKWA  yang juga Sekda Tasikmalaya non aktif, Abdul Kodir saat menjalani sidang dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Tasikmalaya 2017 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin 17 Desember 2018. Dalam sidang yang juga meghadirkan delapan terdakwa lainya tersebut mengagendakan mendengarkan keterangan saksi. */ARMIN ABDUL JABBAR/PR

Irit bicara

Intruksi itu kemudian ditindaklanjuti Abdulkodir dengan memerintahkan terdakwa lainnya yakni Alam Rahadian mencairkan proposal yang sudah teralokasi. Yakni untuk MDT Nurul Huda, MDT Hidayatul Mubtaqin, MDTS As Syifa, PP Al Munawaroh, MDT Nurul Falah dan MDT Al Ikhlas dengan total Rp 1,5 miliar, atau masing-masing Rp 250 juta. Namun, saat pencairan, penerima ini hanya mendapat Rp 25 juta. ‎

"Kami akan lihat nanti fakta persidangan sejauh mana," ujar koordinator jaksa pada kasus itu, Andi Adika Wira di Pengadilan Tipikor usai sidang.

Keterangan saksi di persidangan merupakan satu dari lima alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Kemudian, di Pasal 185 ayat 2 menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan. 

"Sehingga dalih tersebut apakah ada alat b‎uktinya, saksi-saksinya, atau apakah ada petunjuk yang lain. (Untuk membuktikannya), tentu kami akan menggali lebih jauh lagi," ujar Andi. 

‎Dengan kata lain, dalih tersebut bisa saja dibuktikan di persidangan. "Tidak menutup kemungkinan (akan kami buktikan). Selama didukung alat bukti lainnya," ujar Andi.

Sementara itu, Abdulkodir saat ditanya soal intruksi Uu itu, dia irit bicara. "Itu bukan urusan saya, lihat saja nanti di persidangan," ujar Abdulkodir menanyakan lagi soal kebenaran intruksi Uu tersebut. 

"Silahkan tanya pengacara saya saja," ujar dia.

 

Delapan ketua yayasan penerima hibah jadi saksi

Sementara itu dalam persidangan, sebanyak delapan ketua yayasan penerima dana hibah Pemkab Tasikmalaya memberikan kesaksiannya di persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkab Tasikmalaya 2017, di Pengadilan Tipikor Bandung.

Salah satunya adalah Tandi ‎Rustandi (29), pengurus Yayasan Al Munawaroh Cibogo Sukarame yang merupakan yayasan penyelenggara pendidikan keagamaan yang didirikan almarhum orang tuanya. 

"Saya meneruskan yayasan milik almarhum (orang tua). Ada pendidikan diniyah, majelis taklim. Sebelum ada kasus ini belum berbadan hukum. Tapi diurus sama Setiawan (terdakwa) untuk mencairkan dana hibah," ujarnya menjawab sejumlah pertanyaan dari Andi Adika Wira selaku jaksa penuntut umum hingga M Razad selaku ketua majelis hakim.

Tempatnya ia mengurus yayasan, bangunannya sempat akan roboh. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan Setiawan dan menjelaskan soal kondisi bangunan tempatnya mengajar. Setiawan menawarkan bantuan hibah dari Pemkab Tasikmalaya syaratnya hanya menyerahkan KTP, tanda tangan dan buka rekening Bank BJB. 

Selebihnya, soal pembuatan proposal hingga akta pendirian yayasan diurus oleh Setiawan. Seperti diketahui, penerima hibah harus berbentuk badan hukum. 

"Saya awam sekali soal ini, kata Setiawan semuanya akan diurus, mulai dari pembuatan proposal hingga semua syarat lainnya untuk proses pencairan. Beberapa hari sebelum pencairan, Setiawan memberi kabar bahwa dana bisa dicairkan Rp 150 juta. Saya senang sekali karena bisa memperbaiki tempat saya yang mau roboh," ujarnya di persidangan. 

Ia akhirnya mencairkan dana Rp 150 juta ke Bank BJB di Kabupaten Tasikmalaya. Ia pun menandatangani sejumlah berkas salah satunya tanda tangan pencairan. Namun, betapa kagetnya dia, uang Rp 150 juta itu hanya diterima dalam sekejap hitungan detik saja. 

"Ternyata saya hanya menerima Rp 15 juta, sisaya dibawa Setiawan. Saya keberatan tapi hanya bisa protes dalam hati saja, uang Rp 15 juta hanya bisa pasang lantai keramik saja," ujar‎ Tandi.  Baru saat ia diperiksa oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar, ‎ia menyampaikan keberatannya secara tertulis.

Hal senada dikatakan Komar (50), pemilik Yayasan dan Pesantren Al Munawaroh. Sebelum kasus ini yayasan miliknya belum berbadan hukum. Namun, Setiawan mengurus semua persyaratan penerima hibah. ‎ Anehnya, Komar mendapat dana hibah dua kali, pertama pada Januari 2017 untuk yayasan dan akhir 2017 untuk pesantren. Padahal, aturan pemberian dana hibah hanya untuk sekali dalam satu tahun.

"Yayasan cair Rp 150 juta pada Januari 2017 dan pondok pesantren Rp 250 juta pada akhir 2017. Akta notaris dan SK Kemenkum HAM nya semua diurus oleh Setiawan. Yayasan dan pontren saya memang sudah berdiri lama tapi baru diurus legalitasnya sekarang. Proposal juga dia yang bikin, saya hanya tanda tangan saja dan buka rekening di Bank BJB," ujar Komar.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum/DOK HUMAS PEMPROV JABAR

Dana hibah dipotong 90 persen

Beberapa hari sebelum pencairan, ia dikabari oleh Setiawan bahwa dana bisa dicairkan karena sudah ditransfer ke rekening yang ia buat. Namun, saat pencairan, ia hanya menerima uang ratusan juta dalam sekejap saja.

"Harusnya saya dapat Rp 400 juta, untuk yayasan Rp 150 juta tapi dipotong 90 persen dan saya hanya terima Rp 15 juta. Lalu untuk pesantren saya dapat ‎Rp 250 juta, tapi dipotong juga, saya hanya terima Rp 25 juta," ujarnya.

Ia sempat menanyakan kenapa dana hibah itu dipotong namun tidak digubris oleh Setiawan. "Dia cuma bilang 'wayahna'‎ saja. Saya sebenarya keberatan sekali," ujar dia. 

Delapan saksi juga mengaku pada saat menerima dana hibah tidak menyatakan keberatan secara langsung tentang pemotongan 90 persen. Namun meski begitu mereka setelahnya mempertanyakan kepada sesama penerima hibah yang pada dasarnya rata-rata kecewa dengan pemotongan yang begitu besar tersebut.

Sementara itu, hakim memberi kesempatan pada Setiawan untuk menanggapi kesaksian para saksi. Menurut Setiawan, ia sudah memberi tahu pada penerima saksi soal pemotongan itu.

"Sudah komitmen dari awal ada potongan 90 persen. Tapi saya tidak tahu uang yang cairnya sebesar dimaksud itu," ujarnya. Dari delapan saksi penerima hibah, hanya dua penerima saja yang membenarkan keterangan Setiawan. Yakni Ucu dari Yayasan As Sifaa Padanaan dan Masud dari Yayasan Nurul Falaq.

"Iya, sebelum pencairan Setiawan memang sudah memberi tahu ada pemotongan 90 persen tapi tiak disebutkan 90 persen itu dari berapa," ujar Ucu, dan dibenarkan juga oleh Masud. 

Hakim M Razad dan jaksa Andi Adika ‎Wira menanyakan soal komitmen itu pada ena saksi lainnya. Namun, enam saksi lainnya menyatakan tidak pernah diberi tahu soal komitmen tersebut. 

Sementara itu, dari delapan saksi, semuanya mengaku legalitas yayasan sebagai s‎alah satu syarat penerima yayasan, seperti akta notaris hingga SK Menkum HAM dibuat oleh Setiawan.***

Bagikan: