Pikiran Rakyat
USD Jual 14.426,00 Beli 14.126,00 | Umumnya berawan, 24.4 ° C

KPK Dalami Rekomendasi RDTR Terkait Meikarta

Ira Vera Tika
AKTIVITAS di kawasan proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu 3 Movember 2018.*/ANTARA
AKTIVITAS di kawasan proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu 3 Movember 2018.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Pembahasan rencana detail tata ­ruang (RDTR) dan proses serta tahapan rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan fase pertama Meikarta di Kabupaten Bekasi seluas 84,6 hektare terus didalami.

Merujuk aturan yang ada, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan tak memungkinkan Meikarta dibangun dalam area yang mencapai 500 hektare.

”Bagaimana peraturan tata ruang, proses, serta tahapan rekomendasi sampai dikeluarkan oleh pemprov (Jabar) untuk pembangunan tahap 1 masih didalami. Dari aturan yang ada, hingga tangkap tangan dilakukan (pada 14 Oktober 2018), tidak memungkinkan membangun Meikarta itu sampai 500 hektare. Sementara, sejak awal kan sudah ada rencana pembangunan,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Minggu 16 Desember 2018.

Febri mengatakan, pemeriksaan terhadap mantan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar pada 12 Desember 2018 lalu pun mengonfirmasi soal itu. Termasuk pembahasan yang dilakukan di tingkat Badan Koordinasi Penataan ­Ruang Daerah (BKPRD) Jabar terkait dengan Meikarta.

”Soal tata ruang pastinya karena ada domain kewenangan kabupaten, ada domain kewenangan provinsi untuk tata ruang. RDTR itu yang didalami dalam pemeriksaan terhadap sejumlah (anggota) DPRD Kabupaten Bekasi dan pihak provinsi,” ujarnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2017, izin men­dirikan bangunan (IMB) baru bisa dikantongi setelah pembahasan RDTR selesai.

Di Kabupaten Bekasi, terdapat 4  zona yang perubahannya harus sesuai dengan peruntukan. Misalnya permu­kim­an dan perindustrian. Dalam kasus Meikarta, nyatanya perubahan tata ­ruang belum dilakukan, tetapi pemba­ngunan proyek telah  berlangsung.

Dalam perkembangannya, penyidik juga telah mengidentifikasi adanya duga­an aliran dana untuk mengurus per­ubahan RDTR tersebut.

Febri juga kembali mengingatkan agar pihak-pihak yang diperiksa membuka seterang-terangnya apa yang diketahui terkait proses perizinan, tata ­ruang, janji atau aliran dana untuk melo­loskan proyek Meikarta.

”Sikap kooperatif akan kami hargai. Kenapa (proyek Meikarta) disebut ber­masalah sejak awal karena tidak mung­kin akan bisa dilakukan secara sah pembangunan dengan luas ratusan hektare,” katanya.

Terhadap pihak yang sudah mene­rima aliran dana Meikarta, Febri meng­imbau agar mengembalikan uang yang sudah diterima ke KPK. Meski belum bisa menyampaikan detailnya, KPK telah mengidentifikasi sumber dana itu.

”Jika sudah ada yang menerima, akan lebih baik mengembalikan uang tersebut ke KPK,” katanya.

Dikatakannya, KPK pun telah me­ngantongi siapa saja pihak berkepen­tingan yang telah mempengaruhi agar RDTR Kabupaten Bekasi diubah dan disesuaikan untuk memuluskan pembangunan Meikarta yang digadang-gadang mencapai 500 hektare.

”KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan aliran dana untuk mengurus per­ubahan RDTR tersebut. Tapi, belum bisa kami sampaikan (siapa saja pihaknya), juga soal upaya mengubah tata ruang agar disesuaikan dengan proyek Meikarta,” tuturnya.***

Bagikan: