Pikiran Rakyat
USD Jual 14.353,00 Beli 14.053,00 | Cerah berawan, 27 ° C

Empat Terdakwa Kasus Meikarta Disidang Rabu Ini

Yusuf Wijanarko
Billy Sindoro.*/ANTARA
Billy Sindoro.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menginformasikan, sidang perdana untuk empat terdakwa kasus dugaan suap Meikarta di Kabupaten Bekasi digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu 19 Desember 2018.

"KPK telah menerima penetapan jadwal sidang untuk empat orang terdakwa dalam kasus dugaan suap terkait proyek Meikarta. Persidangan perdana dengan agenda pembacaan daakwaan dijadwalkan Rabu 19 Desember 2018 ini di Pengadilan Tipikor Bandung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin 17 Desember 2018.

Empat terdakwa tersebut adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitradjaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen Sitohang.

Dalam dakwaan tersebut, kata Febri, KPK menguraikan peran dari para terdakwa dalam dugaan pemberian suap kepada Bupati Bekasi dan jajarannya serta bagaimana relasi peran terdakwa dengan kepentingan Lippo Group terhadap proyek Meikarta.

"Dugaan peran dan kepentingan korporasi juga menjadi perhatian KPK dalam proses persidangan nanti yang mulai dituangkan pada dakwaan," ujar Febri seperti diberitakan Antara.

KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus suap Meikarta antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Ada pula Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Diduga, pemberian itu terkait izin-izin yang sedang diurus pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara itu diduga sebagai bagian dari komitment fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total Rp 13 miliar melalui sejumlah dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekira Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan adalah karena proyek tersebut cukup kompleks yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan. Perizinan itu di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.***

Bagikan: