Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Cerah berawan, 29.9 ° C

[Laporan Khusus] Rehabilitasi Sungai Cimanuk Jangan Setengah Hati

Tim Pikiran Rakyat
WARGA melintasi reruntuhan pemukiman yang bersebelahan dengan sungai Cimanuk rata disapu banjir bandang di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogongkidul, Kabupaten Garut, Rabu 21 September 2016.*
WARGA melintasi reruntuhan pemukiman yang bersebelahan dengan sungai Cimanuk rata disapu banjir bandang di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogongkidul, Kabupaten Garut, Rabu 21 September 2016.*

DUA tahun silam, Sungai Cimanuk mengamuk. ­Banjir bandang menerjang Kota Garut dan sekitarnya. Puluhan orang tewas dan belasan lainnya hilang. Kerugian material mencapai ratusan miliar rupiah.

Setahun lalu, dilakukan rehabilitasi hulu Sungai Cimanuk untuk menghindari musibah serupa. ­Namun, program itu tak semulus yang direncanakan.

Pagi itu, cuaca cukup cerah. Seperti biasa, Jihad (35) menyirami lahan garapannya di area hutan ­Perum Perhutani di Desa Ciela, Kecamatan ­Bayongbong, Kabupaten Garut. Delapan tahun ­terakhir, di ­lahan itu, dia secara rutin menanam ­kentang dan bawang. Bibit kentang yang ditanamnya baru berusia sepekan.

Jihad adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani pelaksana program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Kelompok ini bekerja sama dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemang­kuan Hutan (KPH) Kabupaten Garut.

Dalam perjanjian disebutkan, kelompok tani harus memanfaatkan lahan Perhutani untuk menanam kopi dan buah-buahan.

Pada kenyataannya, sebagian besar lahan yang digarap Jihad justru di­­ta­nami sayuran. Hanya beberapa pohon kopi yang terlihat di antara sayuran.

”Awalnya, tumpang sari kopi sama sayur­an. Karena kopinya mati, ya saya tanam sayuran saja,” katanya di Blok 63 B hutan Perum Perhutani, Selasa pekan lalu.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembalian fungsi ekosistem lingkungan DAS dan memulihkan kembali hulu Cimanuk untuk meminimal­kan potensi banjir dan longsor.

Pemerintah pusat mengucurkan Rp 205 miliar untuk proses perbaikan selama tiga tahun. Digunakan dana sebesar Rp 170 miliar untuk rehabilitasi hutan dan lahan, sisa­nya Rp 35 miliar untuk konservasi tanah dan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, pada 22 November 2017, meresmikan dimulainya rehabilitasi itu di kawasan lahan Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi.

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pena­naman pohon secara konvensional, penaburan benih melalui udara, dan hutan ­rak­yat agroforestri.

Penanaman pohon secara konvensional dilakukan di lahan seluas 1.064 hektare di kawasan Perhutani dan 100 hektare di kawasan yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dengan jenis tanaman kayu-kayuan. Di sana, ditanam pula jenis buah-buahan, antara lain alpukat, kayu manis, mangga, dan pucung.

RHL dengan cara pena­buran 20.000 butir benih dan 100 ball seeding dengan heli­kopter dilakukan di atas area milik Perhutani seluas 5400 hektare.

Benih yang ditabur antara lain pinus, suren, lamtorogung, dan kaliandra me­rah. Sementara, pembangunan konservasi tanah dan air dilaksanakan dalam bentuk dam penahan pengendali sedimen sebanyak 159 unit dan pem­buatan gully plug sebanyak 275 unit.

Mati lagi



Berdasarkan pantauan Pikiran Rakyatr, Selasa 27 November 2018, kondisi hutan Perhutani di Blok 63 B, Kampung/Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong tak jauh berbeda dengan tahun lalu.

Lahan itu belum ditumbuhi pohon-pohon yang ditanam tepat setahun lalu. Bibit yang ditanam ternyata tak tumbuh. Alhasil, sayuran masih mendominasi.

Di lahan garapan Jihad (40), misalnya, dari 50 bibit yang ditanam, hanya satu yang tumbuh. Ia berkilah, kemarau panjang menyebabkan bibit mati.

Di lain pihak, ia menilai, keberadaan pohon kayu-kayuan itu bakal merugikan kebun sayurannya. Pasalnya, pohon yang tumbuh tinggi akan menghalangi sinar matahari.

Tak heran, di sana, banyak pohon tinggi menjulang, tetapi bernasib memprihatinkan. Penggarap lahan membabat dahan dan ranting pohon-pohon agar sinar mentari leluasa menyinari kebun sayur. Pohon-pohon berusia belasan tahun itu kini seperti mati, tinggal batangnya.

Atang, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Cinta Hutan Persada, mengakui bahwa banyak bibit yang mati. Ia pun menyalah­kan kemarau panjang. LMDH tersebut dipercaya Perhutani—lewat Prog­ram Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)— untuk mengolah lahan seluas 6 hektare. Terdapat seratus petani yang tergabung dalam LMDH tersebut.

Petani membantah telah sengaja merusak bibit pohon, tetapi Perhutani menyiratkan hal sebaliknya. Kepala Seksi Kelola Sumber Daya Hutan Perum Perhutani KPH Garut Ending Sadeli mengatakan, perlu pengawasan ketat terhadap bibit-bibit pohon yang ditanam untuk rehabilitasi ­lahan.

”Supaya petani tidak mengganggu tanaman,” katanya.

Meski demikian, Perhutani mengklaim, 80% dari totoal 600.000 bibit pohon yang ditanam berhasil tumbuh.

Sebagian besar bibit yang mati berada di lahan garapan warga dan ditanami sayuran. Ia mengatakan, 20% bibit yang mati akan diganti bibit baru, seperti dilakukan di Blok 63 B dan Blok 63 C.

Sebanyak 5.000 bibit bakal ditanam lagi di lahan seluas 6 hektare tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 1.500 bibit sudah memenuhi lahan.

Sayangnya, penanaman kembali di Blok B ternyata gagal. Bibit ekaliptus yang baru berusia dua pekan itu mati. Lagi-lagi, cuaca yang disalahkan. Padahal, sejak ­awal November 2018, hujan sudah mulai turun di Kabu­paten Garut.

Seorang mandor dari Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kecamatan Bayongbong Asep Mamat mengaku belum meng­hitung jumlah bibit yang mati lagi.

”Namun, tak semua bibit yang ditanam dua pekan lalu itu mati. Bibit yang mati ada di lahan 1 hektare,” katanya.

Lahan berpasir



Kepala Resor Pemangkuan Hutan Bayongbong Iing Sodikin mengungkapkan, 20% dari 86.609 bibit yang ditanam setahun lalu itu mati.

Ia telah menyediakan 16.202 bibit baru sebagai pengganti. Sedikitnya Rp 400 juta digelontorkan untuk pengadaan bibit baru tersebut. Dana itu berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan ­Kehutanan.

Asep Mamat tak bisa menjamin bibit-bibit baru itu akan tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, tak ada jamin­an pula, tahun depan, hulu Sungai Cimanuk sudah rimbun. Pertumbuhan bibit pohon sangat bergantung pada cuaca. Ia mengungkapkan, saat ini, sudah ada 150 bibit baru itu yang mati.

”Sepuluh hari kemarin, cuaca panas lagi sehingga bibit mati,” ujarnya.

Di Kecamatan Bayongbong, rehabilitasi hulu Sungai Cimanuk tergolong gagal, tetapi di lokasi lain terbilang lebih baik.

Faktor relatif sedi­kitnya lahan yang digarap ­untuk sayuran menjadi pendorong utama keberhasilan ­rehabilitasi.

Di Blok 20, Desa Suka­wangi, Kecamatan Tarogong Kaler, misalnya, beberapa pohon yang ditanam setahun lalu berhasil tumbuh. Jumlahnya lebih banyak jika diban­ding­kan dengan pohon yang tumbuh di Blok 63, Kecamatan Bayongbong.

Kondisi hutan Perhutani di dua lokasi itu memang berbeda. Di Blok 20, lahan yang ditanami sayuran relatif sedikit. Ada beberapa tanaman tembakau, tapi jumlahnya tidak banyak.

”Karena jenis tanah di sini berpasir, tidak cocok ditanam sayuran,” kata Kepala Resor Pemangkuan Hutan Tarogong Yayan Yuhana, Rabu pekan lalu.

Pohon-pohon di Blok 20 ­juga relatif tumbuh besar de­ngan tinggi mencapai 2 meter. Hal itu terjadi karena petani di blok itu tidak memusuhi pohon. Beberapa petani malah membutuhkannya untuk melindungi kopi. Sejak lima tahun lalu, 70 petani tembakau di Blok 20 telah beralih menanam kopi.

Kepala Divisi Regional Jawa Barat-Banten Perhutani Andi Purwadi menyatakan, sepanjang 2017, merehabilitasi hutan lindung seluas tak ­kurang dari 1.000 hektare di hulu Cimanuk. Tahun 2018 merupakan tahun pemeliharaannya. Pada 2019, Perhutani menargetkan rehabilitasi hutan seluas 19.000 hektare.

Andi mengakui masih adanya permasalahan terkait dengan alih fungsi lahan menjadi kebun sayur. Perhutani secara perlahan-lahan meng­ajak warga untuk beralih komoditas, yakni kopi.

”Kami perlu waktu hingga tiga tahun. Perlahan-lahan. Kopi kan (baru) menghasilkan pada tahun ketiga. Jadi, dari tahun ke tahun, luas sayur di­kurangi sampai nanti tertu­tup semua oleh kopi,” tuturnya.

Belum optimal



Dalam setahun, program rehabilitasi di hulu Sungai Cimanuk ternyata belum optimal. Namun, dua tahun yang tersisa dapat digenjot untuk mengoptimalkan upaya rehabilitasi. ”Upaya rehabilitasi selama tiga tahun tidak cukup untuk mengembalikan DAS Cimanuk pada fungsinya,” kata Supardiyono Sobirin dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS).

Ia menyebutkan, setidaknya terdapat lima kunci untuk menyukseskan program tersebut. Pertama, penegakan regulasi lingkungan hidup, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan dae­rah. Kedua, adanya sinergi an­tara kehutanan dan pertanian.

Sobirin menyebutkan, tidak mudah mengubah kebiasaan para petani sayuran. Harus ada kesediaan para petani penanam sayuran bahwa lahan yang biasa digunakan itu akan direhabilitasi dengan tanaman lain.

Ketiga, adanya kemitraan yang harus dibangun di kawasan hutan. Keempat, berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Kelima, pemanfaatan teknologi.

”Masyarakat harus diajak memperbaiki hutan, menyiapkan bibit, dan boleh menjualnya. Musim pembibitan juga mesti di­ajar­kan. Harus terus diingat­kan pula tentang lereng yang harus dihutankan. Jangan lupa juga kearifan lokal. Jika semuanya dilakukan secara benar dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, masalah lahan kritis akan tuntas dalam tiga tahun,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta agar jangan ­buru-buru menghakimi bahwa prog­ram itu tak efektif. Ia me­min­ta semua pihak menunggu ha­silnya pada tahun ketiga nanti.

”Menanam pohon itu ukur­an efektif tidaknya pada tahun ketiga. Tahun pertama dia tumbuh, tahun kedua dipelihara, ditambal sulam. Baru ­kelihatan pada tahun ketiga,” tuturnya ketika ditemui di ­Ta­man Hutan Rakyat (Tahura) Ir H Djuanda, Rabu pekan lalu.

Menurut dia, program penanaman pohon justru makin menjadi prioritas pemerintah. Biasanya, anggaran yang disediakan hanya cukup untuk penghijauan 25.000 hektare lahan hutan lindung saban tahun. Sejak 2019, alokasi dana ditingkatkan ­untuk penghijauan lahan ­seluas 250.000 hektare.

Tujuh tersangka



Berkaitan dengan bencana itu pula, Polda Jabar menindaklanjutinya dengan pemeriksaan sejumlah pihak atas dugaan terjadinya pelanggaran.

Mereka yang dimintai keterangan antara lain pihak Pemkab Garut, BUMD, BUMN, petani yang menggarap kebun, serta pe­ngelola usaha wisata di sekitar hulu sungai. Tim juga di­kerah­kan ke lokasi untuk mengumpulkan bahan keterangan.

Pada awal 2017 silam, Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menyatakan ­tujuh perusahaan sebagai tersangka. Mereka adalah PD, DP, SAD, PJD, BRI, DI, serta AJ. Namun, hingga kini, belum jelas kelanjutan proses hukum atas kasus tersebut.***

Bagikan: