Pikiran Rakyat
USD Jual 14.118,00 Beli 14.216,00 | Sebagian cerah, 30 ° C

[Laporan Khusus] Atasi Krisis, Menjawab Teguran Sungai Cimanuk

Tim Pikiran Rakyat
PERMUKIMAN padat penduduk yang bersebelahan dengan Sungai Cimanuk rata disapu banjir bandang di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogongkidul, Kabupaten Garut, Rabu 21 September 2016. Banjir bandang akibat meluapnya Sungai Cimanuk tersebut mengakibatkan 57 rumah hanyut, 20 orang meninggal dunia, dan belasan lainnya hilang.*
PERMUKIMAN padat penduduk yang bersebelahan dengan Sungai Cimanuk rata disapu banjir bandang di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogongkidul, Kabupaten Garut, Rabu 21 September 2016. Banjir bandang akibat meluapnya Sungai Cimanuk tersebut mengakibatkan 57 rumah hanyut, 20 orang meninggal dunia, dan belasan lainnya hilang.*

SUNGAI Cimanuk merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa Barat. Sungai sepanjang 180 km itu membentang melintasi empat wilayah yakni Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, dan Indramayu. Cirebon juga merupakan wilayah yang kerap terdampak meluapnya Sungai Cimanuk.

Kelima daerah tersebut hingga kini dinilai belum sepenuhnya aman dari potensi banjir akibat luapan Cimanuk.

Kawasan daerah alir­an Sungai Cima­nuk memang memiliki peran penting yang mestinya berfungsi sebagai penopang resapan air.

Akan tetapi, kondisinya justru kritis akibat alih fungsi lahan yang sangat masif di daerah hulu. Belum lagi tingginya tingkat sedimentasi yang mencapai 2 juta meter kubik per tahunnya, berdasarkan data ­Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Tak meng­herankan jika banjir kerap terjadi di DAS Cimanuk.

Setelah banjir bandang, BBWS Cimanuk-Cisanggarung terus berbenah. Sejumlah perbaikan gencar dilaksanakan untuk mengantisipasi agar bencana itu tidak terulang kembali. Namun, keterbatasan kekuatan menyebabkan perbaikan tidak bisa dilakukan seluruhnya.

Pejabat Pembuat Komitmen ­BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Uki, mengatakan bahwa perbaikan DAS Cimanuk khususnya wilayah Garut telah dilakukan secara bertahap. Setelah bencana tahun 2016, hingga kini pembangunan dan perbaikan masih terus dilaksanakan.

”Kita sudah membangun beberapa tanggul pasangan batu yang terkena dampak ban­jir bandang di hulu Sungai Cimanuk,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Tak hanya itu, pada 2017 BBWS juga membangun 3 cekdam guna menahan luapan Cimanuk. Cekdam itu antara lain dibangun di Tambak Daya, Bayongbong, dan Cikamiri. Satu cekdam pun kembali dibangun di daerah Cisurupan tahun ini.

Cekdam berfungsi untuk memperlambat arus sungai sehingga bisa lebih stabil. ”Menahan sedimen sehingga tidak terjadi degradasi,” ujarnya.

Uki menambahkan, upaya perbaikan dan pembangunan selama ini diharapkan bisa memberi manfaat ke depannya, meskipun hingga saat ini masih banyak titik-titik yang belum bisa terjangkau perbaikan maupun pembangunan.

BBWS mencatat hingga saat ini sedikitnya ada 579 titik kritis di sepanjang DAS Cimanuk-Cisanggarung. Dari jumlah tersebut hanya sedikit sekali yang bisa tertangani.

Dia mengakui, BBWS terbentur keterbatasan yang dimiliki saat ini, terutama persoalan anggaran yang masih minim. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, anggaran 2018 untuk perbaikan sungai berkurang signifikan dari Rp 45 miliar menjadi sekitar Rp 16 miliar.

”Terus terang sampai dengan saat ini masih banyak yang belum terta­ngani karena tersedianya dana untuk sungai yang sangat sedikit,” tutur Uki. Minimnya dana membuat ­BBWS Cimanuk-Cisanggarung ha­nya mengerjakan 7 paket perbaikan. Perbaikan itu dilakukan di wilayah Indramayu dan Cirebon.

Sesuai target



Sementara itu, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) ­Cimanuk-Citanduy melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di hulu DAS Cimanuk yang merupakan daerah tangkapan air (DTA) dari Sungai Cimanuk.

Saat ini, kegiatan yang dilakukan berupa reboisasi konvensional di hutan lindung Perhutani 1.064 hektare dan di Kawasan Konservasi TB Masigit Kareumbi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar seluas 100 hektare.

Berdasarkan hasil penilaian eva­luasi keberhasilan tanaman yang dilakukan oleh tim, diperoleh rata-rata persentase keberhasilan tanaman di Hutan Lindung Perhutani adalah 74,54%. Sementara itu, berdasarkan hasil penilaian evaluasi keberhasilan tanaman di BBKSDA adalah 80%.

”Kami kira ini sudah sesuai de­ngan target karena kami mematok tumbuh kembang tanaman mencapai 70%,” kata Kepala BPDASHL Cimanuk Citanduy, Dodi Susanto.

Dodi menjelaskan, rehabilitasi yang dilakukan juga secara perlahan telah mengembalikan lahan pada fungsinya sebagai kawasan hutan lindung dengan rata-rata 625 ba­tang pohon hingga 1.100 batang pohon tiap hektare.

”Sekarang tinggi pohon mencapai 3 meter. Kami ber­harap dapat memperbaiki fungsi ekologi di kawasan itu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, upaya reboisasi itu dilakukan selama tiga tahun. Di tahun pertama, rehabilitasi lahan kritis sudah dilakukan di lahan seluas 6.500 hektare. Pada 2018, ditambah seluas 2.000 hektare. Sementara itu, di tahun ketiga yakni pada 2019, seluas 8.500 hektare.

Dari tiga tahun itu, masih tersisa 30.000 hektare lahan kritis yang ha­rus direhabilitasi. Dodi menyebutkan, ada kerja sama dengan pihak lainnya untuk merampungkan program tersebut.

Selain masya­rakat, diharapkan peme­rintah dae­rah turut serta. Karena dari 30.000 hektare itu, 20.000 hektare ada di luar kawasan hutan.

Banjir bandang dari masa ke masa



Banjir bandang di Kabupa­ten Garut pada 2016 menjadi pengalaman paling buruk bagi masyarakat bantaran Sungai Cimanuk.

Itulah banjir terbesar yang meluap dari sungai tersebut. Namun, sebenarnya Sungai Cimanuk rutin meluap saat musim hujan.

Kondisi itu dialami masyarakat yang tinggal di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogong Kidul. Seorang warga setempat Wawan (64) menga­takan, sejak 1980-an, hulu Sungai Cimanuk sudah kritis sehingga hampir setiap musim hujan, air sungai kerap meluap.

Oleh karena itu, banjir Sungai Cimanuk sudah biasa bagi warga. ”Sudah biasa air banjir sedengkul, sampai masuk rumah,” kata Wawan di Kampung Cimacan.

Kondisi itu membuat masyarakat Kampung Cimacan kurang waspada terhadap potensi banjir yang lebih besar. Mereka pun tak punya per­siap­an khusus menghadapi banjir setiap musim hujan.

Banjir bandang yang terjadi pada 2016 sungguh di luar dugaan masyarakat Kampung Cimacan. Itulah banjir terbesar dari Sungai Cimanuk. Bencana tersebut meng­akibatkan 34 orang meninggal dunia dan 19 orang dinyatakan hilang.

Warga lain, Novi (28) juga menga­takan, Sungai Cimanuk memiliki riwayat meluap hampir setiap tahun. Hal itu menjadi sesuatu yang wajar bagi warga Kampung Cimacan. Masyarakat pun bertahan tinggal di bantaran sungai karena melihat ke­tinggian luapan air yang tidak sebe­rapa, sekitar 30 cm.

Akan tetapi, Novi tak pernah menyangka ketinggian luapan Sungai Cimanuk bisa mencapai 3 meter pada 2016. Meski sempat trauma meng­alami banjir bandang, ia tetap bertahan tinggal di bantaran Sungai Cimanuk. Novi mengaku, sejak banjir bandang dua tahun lalu, air Sungai Cimanuk belum pernah meluap lagi.

Sejak masa kolonial Belanda



Berdasarkan catatan Naratas Garoet, potensi banjir di DAS Cimanuk sudah diperingatkan sejak masa kolonial Belanda. Pada 1919, muncul penolakan rencana pemba­ngunan sebuah rumah sakit (sekarang Rumah Sakit Dr Slamet).

Selain pembelian lahan yang melebihi kebutuhan dan keharusan membangun jembatan penghubung yang memakan biaya besar, juga diperingatkan adanya risiko banjir di daerah rawa di sana.

Lahan yang akan dibangun untuk rumah sakit itu berada di pertemuan tiga sungai yaitu Cipeujeuh, Cikamiri, dan Cimanuk.

Benar saja, hanya selang setahun, banjir pun terjadi tepatnya pada 25 Oktober 1920. Hujan deras yang melanda Garut sehari semalam menyebabkan Sungai Cimanuk meluap.

Banjir tersebut menyebabkan areal pesawahan yang luas di cekungan Cimanuk terendam hingga jemba­tan-jembatan desa jebol.

Peristiwa banjir Cimanuk pada 1920 itu dimuat di Koran De Preanger-bode pada 25 dan 26 Oktober 1920. Disebutkan, banjir besar juga pernah terjadi 20 tahun sebelumnya yang menyebabkan jembatan Cimanuk di Bayongbong jebol dan jalan menuju Pameungpeuk ditutup.

Tahun 1939, Cimanuk kembali meluap dan menyebabkan banjir besar. Derasnya air kala itu bahkan hampir merusak konstruksi jemba­tan Leuwidaun yang sedang diba­ngun. Banjir saat itu menerjang penyangga jembatan. Kejadian itu kemudian memaksa pemerintah untuk memperkuat struktur jembatan dengan beton.

Selain banjir yang sudah terjadi sejak awal abad ke-20 hingga banjir bandang terparah pada 2016, banjir besar lainnya juga tercatat pernah terjadi di Kabupaten Garut. Pada 2011, 4 kecamatan di Garut diterjang banjir bandang. Sebanyak 896 warga harus mengungsi. Dikabarkan, banjir setinggi 3 meter itu juga merendam 277 rumah.

Tahun 2014, banjir kembali terjadi, saat itu Kecamatan Cikajang yang terkena dampak terparah. Di 5 kampung, sebanyak 280 unit rumah terendam. Dilaporkan 1.179 jiwa terdampak banjir dan harus mengungsi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak 1980 DAS Cimanuk memang sudah dinya­takan sebagai DAS kritis.

Daerah lain yang juga kerap terkena dampak meluapnya Su­ngai Cimanuk adalah Kabupaten Indramayu. Daerah itu bahkan sering terkena getahnya. Sebagian wilayah Indramayu kerap menerima limpah­an luapan air Sungai Cimanuk yang tak jarang menyebabkan banjir meski wilayah Indramayu tidak diguyur hujan.

Hal serupa juga terjadi di wilayah Cirebon. Terakhir pada Maret 2018, sejumlah desa di 9 kecamatan di Kabupaten Cirebon tergenang banjir setinggi lebih dari satu meter. Akibatnya sebanyak 4.794 rumah terendam yang berdampak pada 7.229 kepala keluarga dan 21.968 jiwa.

Harus ada peran perusahaan



Awal 2018, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa terdapat 3.000 industri yang limbahnya mencemari Sungai Citarum. Lalu ada 2.400 perambah hutan di hulu Citarum yang semuanya merupakan petani kentang dan wortel.

Hal tersebut, menurut Jokowi dapat efektif dipecahkan masalahnya apabila yang dibenahi adalah bagian hulu, te­ngah, dan hilir Citarum, terutama bagian tengah daerah aliran sungai (DAS) di mana industri banyak berlokasi. Paling tidak ada 1.900 pabrik di sana yang menghasilkan lim­bah cair 349.000 ton per hari yang di­buang ke sungai.

Parahnya, dari sejumlah pabrik itu hanya 10% yang memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang memadai. Di dalam per­temuan dengan para tokoh pemerhati lingkungan di Bandung, Jokowi mengata­kan perlu solusi untuk memindahkan produksi para petani ke komoditas lain yang lebih ramah lingkungan.

Hal itu perlu dilakukan mengingat ada 108 DAS di Indonesia dalam kondisi kritis. Sebanyak 108 DAS itu adalah DAS prioritas yang akan ditangani dari 17.000 DAS di Indonesia.

Jika tidak ditangani serius, kondisi kritis itu bisa memicu bencana banjir bandang, seperti yang terjadi di Sungai Cimanuk, Garut. DAS Cimanuk tergolong kritis sejak 1984. Kondisi yang semakin parah itu akibat intervensi masif manusia dalam merusak DAS.

Berbagai proyek konservasi tanah skala besar dilakukan di Pulau Jawa. Ada proyek Citanduy II, Upland Agriculture and Conservation Project/UACP, dan Land Rehabi­litation and Agroforestry Development dipandang bermasalah dalam pe­me­li­haraan terasering yang merosot drastis setelah proyek beres.

Oleh karena itu, perlu bantuan dari pihak industri atau perusahaan yang peduli terhadap keselamatan DAS. Pemeliharaan terasering secara terus-menerus tanpa subsidi setelah proyek selesai, tak dapat dilakukan petani, khususnya para petani lahan kering karena biayanya besar. De­ngan demikian, proyek-proyek itu tidak berkelanjutan dan akhirnya kurang efektif.

Salah satu perusahaan yang dianggap berhasil dalam merehabilitasi DAS adalah Reswara Group melalui anak perusahannya PT Tunas Inti Abadi. Perusahaan tambang itu mendapat penghargaan Presiden Joko­wi pada 2017 karena merehabilitasi DAS di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Bumbu. Tunas Inti Abadi berhasil merehabilitasi kondisi DAS yang kritis de­ngan melakukan penanaman bakau.

Aksi penanaman tak sekadar menanam, tetapi disertai perawatan tanaman yang akhirnya dapat memperbaiki kondisi ling­kungan dan mendukung ekonomi masya­rakat setempat.

Masih di tahun yang sama, PT Semen Padang di Sumatra Barat diapresiasi sebagai perusahaan yang paling serius dan taat dalam melakukan rehabilitasi DAS. Semen Padang melakukan rehabilitasi DAS seluas 251,51 hektare dengan jumlah tegakan rata-rata 806 batang/ha. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pena­nam­an kembali terhadap lahan yang dipakai.

Contoh lain adalah PT Bukit Asam di Sumatra Selatan pada ekspose rehabilitasi DAS, 2018. Perusahaan tambang itu melaksanakan komitmennya dalam merehabilitasi DAS di kawasan Sumsel seluas 453 ha.

Rehabilitasi DAS tahap I mencakup hutan lindung Bukit Jambul Gunung Patah, Desa Pengentaan, Mulak Ulu Kabupaten Lahat seluas 100 ha. Juga di Bukit Jambul Asahan, Desa Kota Padang dan Desa Gunung Agung, Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim seluas 260 ha dan fasilitas umum seluas 93 ha.

Standar keberhasilan rehabilitasi DAS mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II /2013 dan Pasal 28 ayat 3 huruf a Permenhut P.87/Menhut-II/2014 dengan minimal 700 batang pohon/ha pada hutan lindung dan 400 batang/ha pada fasilitas umum. Sebelumnya, pada 2013 Bukit Asam telah merehabilitasi 3.660 hektare DAS di Sulsel.***

Bagikan: