Pikiran Rakyat
USD Jual 14.080,00 Beli 13.780,00 | Umumnya cerah, 30.3 ° C

2 Eks Kades di Sukaratu Tasikmalaya Tersangka Korupsi Bantuan Provinsi dan Dana Desa

Bambang Arifianto
DUA eks kepala desa yang diduga menyelewengkan dana desa dan bantuan provinsi digelandang dalam konferensi pers di Mapolres Tasikmalaya Kota, Jalan Letnan Harun, Senin 10 Desember 2018. Mereka diduga menyelewengkan uang ratusan juta dari bantuan pemerintah.*
DUA eks kepala desa yang diduga menyelewengkan dana desa dan bantuan provinsi digelandang dalam konferensi pers di Mapolres Tasikmalaya Kota, Jalan Letnan Harun, Senin 10 Desember 2018. Mereka diduga menyelewengkan uang ratusan juta dari bantuan pemerintah.*

TASIKMALAYA, (PR).- Kepolisi Resort Tasikmalaya Kota menetapkan eks dua kepala desa di Kecamatan Sukaratu sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan dana desa dan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kedua tersangka melakukan pemotongan bantuan pemerintah untuk infrastruktur jalan senilai ratusan juta. 

Kedua desa yang kena sunat bantuan itu adalah Indrajaya dan Sinagar. Sedangkan dua tersangkanya adalah Asep Parid Nurdin selaku mantan Kades Indrajaya dan Kundang eks Kades Sinagar. ‎ Kapolres Tasikmalaya Kota Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)  Febry Ma'ruf menyatakan, pengusutan perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat. "Dari sana kita mendapat informasi adanya penyalahgunaan," kata Febry dalam konferensi pers di Mapolres Tasik Kota, Jalan Letnah Harun, Kota Tasikmalaya, Senin 10 Desember 2018.  

Dugaan pemotongan di Indrajaya bermula saat pemerintah desa mengajukan permohonan bantuan dan pencairan dana desa yang bersumber dari APBN dan bantuan keuangan Sarpras (APBD Kabupaten Tasikmalaya) pada 2016. Desa itu pun mendapat kucuran fulus dana desa dan bantuan keuangan sarpras senilai Rp 698.800.267.

Dana jumbo tersebut diperuntukkan guna pembangunan infrastruktur desa berupa tembok penahan tanah dan rabat beton. Asep diduga melakukan pemotongan anggaran itu senilai kurang lebih Rp 323.000.000.000. Kendati penggunaan tak sesuai peruntukkan, Asep berkilah sebagian dana tersebut dipakai untuk kebutuhan pemerintah/kelembagaan desa.

Sementara di Desa Sinagar, penyelewengan dilakukan terhadap bantuan pembangunan jalan lingkungan Kampung Kubangateul dan Kubangjaya dengan anggaran senilai Rp 100 juta. Pengerjaan proyek dilakukan untuk pembangunan kedua jalan dengan masing-masing memiliki volume 100 meter x 2,5 meter.Dana tersebut bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jabar pada 2014.

Pada Oktober 2014, bantuan itu turun dan masuk rekening Pemerintah Desa Sinagar. Alih-alih digunakan membangun jalan, Kades Sinagar yang saat itu dijabat Kundang justru menarik dana. "Uangnya tidak dipergunakan sebagaimana proposal pengajuan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi," tutur Febry.

Sejumlah bantuan sempat dikembalikan



Hal serupa dilakukan Asep dalam pemotongan bantuan Desa Sirnajaya. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pun diduga fiktif. Korprs Bhayangkara Kota Tasikmalaya juga menyita barang bukti uang Rp 15 juta dan bukti transfer sekitar Rp 30 juta dari para tersangka. Rupanya, sebagian besar dana pemerintah itu telah digunakan oleh para tersangka guna kepentingan pribadinya.

Polisi hanya bisa menyita sisa-sisa bantuan yang belum terpakai.‎ "Jadi ada uang yang sempat dikembalikan, namun sisanya bisa kita amankan sebagai barang bukti," ucapnya. Jerat hukum membuat para tersangka diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka terancam pidana paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup bui. Guna mengantisipasi penyelewengan, Polres Tasik Kota telah berkoordinasi dengan Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya terkait pengawasan. "Supaya penggunaan dana desa ini sudah terarah," kata Febry terkait tujuan koordinasi.

Sementara itu, kedua tersangka kompak mengakui perbuatannya.  Kundang bahkan mengakui pernah mendapat arahan dari pemerintah mengenai penggunaan bantuan untuk desa. "(Karena) saya tertipu," ujarnya tanpa menjabarkan lebih detail penipuan apa yang menjadi alasan dirinya menggasak bantuan pemerintah. 

Dugaan korupsi terus mengemuka di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman juga terseret kasus dugaan‎ pemberian gratifikasi berupa uang kepada Yaya Purnomo, eks Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. 

Budi diduga memberikan gratifikasi uang Rp 700 juta guna memuluskan penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah ke wilayahnya. ‎ Peran Budi bahkan disebut jelas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut KPK terhadap Yaya. ***

Bagikan: