Pikiran Rakyat
USD Jual 14.007,00 Beli 14.105,00 | Umumnya cerah, 25.8 ° C

Pencemaran Sungai Cileungsi Bak Kasus Narkoba, Bupati Bogor Harus Serius Menangani dalam 30 Hari

Tim Pikiran Rakyat
AIR Sungai Cileungsi yang melintasi Kabupaten Bogor berwarna hitam dan mengeluarkan bau menyengat, Selasa 28 Agustus 2018. Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyatakan bahwa telah terjadi malaadministrasi dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi di Kabupaten Bogor.*
AIR Sungai Cileungsi yang melintasi Kabupaten Bogor berwarna hitam dan mengeluarkan bau menyengat, Selasa 28 Agustus 2018. Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyatakan bahwa telah terjadi malaadministrasi dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi di Kabupaten Bogor.*

CIBINONG, (PR).- DPRD Kabupaten Bogor meminta Bupati Nurhayanti serius dalam menangani kasus pencemaran Sungai ­Cileungsi. Salah satunya adalah dengan menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti mencemari sungai.

Terbitnya laporan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya—tentang adanya ­malaadministrasi penanganan pencemaran—menjadi bukti bahwa selama ini penanganan tidak dilakukan secara tegas dan benar.

Demikian pendapat Slamet Mulyadi (Ketua Fraksi PDI Perjuangan) dan Wasto (anggota DPRD dari Fraksi PKS), Jumat 7 Desember 2018.

Menurut mereka, rekomendasi Ombudsman harus ditindaklanjuti secara serius melalui langkah-langkah nya­ta oleh Bupati Nurhayanti selaku atasan Dinas Lingkungan Hidup.

”Rekomendasi yang disampaikan Ombudsman terhadap tindakan korektif yang harus dilakukan Bupati Nurhayanti sudah terang benderang. Kami minta hal itu harus disikapi dengan serius,” kata Slamet Mulyadi.

Terkait hal itu, Slamet Mulyadi mengatakan, nanti publik akan bisa menilai, apakah ada keseriusan dan ketegasan bupati menindaklanjuti reko­mendasi Ombudsman tersebut atau tidak.

”Memang masa jabatan Bu Nurhayanti tinggal beberapa hari lagi. Namun, keputusan Ombudsman tersebut ditujukan kepada bupati secara kelembagaan, bukan pribadi. Jika sebelum 30 hari sejak keputusan Ombudsman keluar bisa ditindaklanjuti oleh Bupati Nurhayanti, itu langkah ba­gus,” katanya.

Slamet Mulyadi dan Wasto menyata­kan, dewan sangat mendukung jika nanti diambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pen­cemaran.

”Kasus pencemaran Sungai Cileungsi bak kasus narkoba. Jika tidak ditangani dengan serius dan tegas, akan merusak generasi mendatang. Ini persoalan serius bagi kehidupan masya­rakat ke depan,” ujar Slamet Mulyadi.

Tindak lanjut



Nurhayanti menya­takan akan menindaklanjuti re­komendasi Ombudsman. ”Kami diberi waktu 30 hari untuk menindaklanjuti hasil keputus­an Ombudsman,” ujarnya.

Menurut dia, dari beberapa rekomendasi yang disampaikan Ombudsman, dia telah melakukan berbagai langkah sesuai dengan ketentuan peraturan dan kewenangan yang dimiliki Dinas Lingkung­an Hidup Kabupaten Bogor. Salah satunya, melakukan peng­awasan melalui tahapan pada semua pelaku usaha yang di duga melanggar, seperti memberikan sanksi administrasi, paksaan pemerintah, pembekuan izin (IPAL), dan pencabutan  izin oleh instansi yang berwenang.

”Telah dilaksanakan penye­gelan (IPAL) terhadap bebe­rapa pelaku usaha yang me­langgar. Bahkan, telah dib­eri­kan sanksi oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap beberapa pelaku usaha yang melanggar,” katanya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan kegiatan beberesih sungai bersama semua elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha, bersamaan de­ngan Pemkot Bekasi.

Selain itu, terdapat pula lang­­kah yang akan dilaksa­na­kan, yakni meningkatkan pe­ng­awas­an, melanjutkan verifikasi terhadap para pelaku ­usaha, mempercepat proses peng­isian pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan PPNS (oleh instansi berwenang), serta melanjutkan pemberian sanksi kepada para pe­laku ­usaha seturut jenis pe­langgaran.

Jumlah minim



Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Ma­yaningtias mengakui, permasalahan PPLH tidak hanya terjadi di DLH Kabupaten Bogor. Ia mengungkapkan, hanya tiga daerah di Jawa Barat yang memiliki PPLH dalam jumlah ideal, yakni Kabupaten Kara­wang, Kota Bandung, dan Kuningan. Sementara, daerah lain hanya 1-2 PPLH. Bahkan, di tingkat provinsi, DLH Jabar hanya memiliki 4 PPLH.

”Kami sudah melayangkan dua kali surat gubernur kepada kota dan kabupaten untuk me­la­kukan formasi jabatan fungsional PPLH sekaligus memberikan mereka tunjangan dan melantik pejabat yang ber­sangkutan. Itu saya sampaikan di KPK, kemarin, mohon du­kungannya untuk segera para bupati/wali kota untuk mela­kukan formasi jabatan PPLH. Dalam Undang-Undang 32/­2009, pejabat yang tidak melakukan pengawasan terhadap pencemaran akan dapat sanksi,” ujarnya.

Kalau tidak punya PPLH, kata dia, pemda bisa meminta bantuan ke provinsi ataupun ke pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah pusat punya kewenangan ­second line enforcement untuk melakukan pengawasan hingga ke daerah.

Akan tetapi, dia berharap, fungsi pengawasan lebih baik melalui penambahan PPLH. Prima Mayaningtias berharap, kabupaten/kota agar memperhatikan kondisi daya lingkung­an sebelum mengeluarkan izin.

”Kalau sudah melebihi baku mutu, jangan memberikan izin terhadap perusahaan yang ber­potensi menghasilkan limbah cair, akan memberatkan kem­bali kondisi sungai,” ucapnya.

Terkait dengan surat dari Ombudsman, pekan depan, pihaknya akan melaporkan hal apa saja yang telah dilakukan terhadap pengawasan ling­kung­an, khususnya soal pencemaran sungai. Selain itu, pihaknya telah bekerja sama de­ngan DLH Kabupaten Bogor.***

Bagikan: