Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 14.187,00 | Sedikit awan, 23.7 ° C

Pengusutan Kasus Korupsi Jadi Momentum Kembalikan Citra Tasikmalaya Sebagai Kota yang Religius

Bambang Arifianto

PENGENDARA melintasi tengara Tasikmalaya di Taman Kota Tasikmalaya , Selasa 27 November 2018. KPK mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman dalam dugaan gratifikasi eks Pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.*
PENGENDARA melintasi tengara Tasikmalaya di Taman Kota Tasikmalaya , Selasa 27 November 2018. KPK mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman dalam dugaan gratifikasi eks Pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.*

TASIKMALAYA, (PR).- Merebaknya dugaan gratifikasi dalam pengucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) Kota Tasikmalaya harus menjadi momentum bersih-bersih wilayah tersebut dari berbagai praktik korupsi.

Masyarakat harus mendukung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengusut praktik korupsi demi mengembalikan citra Tasikmalaya sebagai kota santri yang religius.

Hal itu disampaikan pengamat politik Institut Agama Islam Cipasung Maulana Janah, Rabu 28 Novmeber 2018. "Kalau ada penegakkan hukum untuk (pemberantasan) korupsi, harus didukung oleh masyarakat, akademisi, stakeholder," kata Maulana.

Merebaknya kasus korupsi mulai dari dugaan penyelewengan dana hibah 2017 Tasikmalaya, proyek Jalan Ciawi-Singaparna, hingga gratifikas DAK dan DID telah mencoreng citra Tasikmalaya sebagai kota santri.

Sebagai pituin Tasikmalaya, Maulana Janah malu dengan maraknya kasus tersebut. Korupsi, kata dia, jelas-jelas bertentangan dengan visi keimanan, ketakwaan, serta religius dari Kota/Kabupaten Tasikmalaya . Seharusnya, pelaksanaan visi itu berupa ketaatan terhadap aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Praktik korupsi bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi. Masyarakatlah yang terdampak langsung dari laku lancung tersebut. Masyarakat, kata Maulana Janah, tak bisa merasakan langsung dampak pembangunan dan bantuan pemerintah karena praktik itu.

"Orang yang terbukti bersalah secara hukum, tinggal ditangkap," ucapnya.

Menurutdia, pimpinan daerah yang berpekara atau terancam terjerat seperti Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman tak perlu takut. "Bersalah atau tidak bukanlah publik yang menilai," ujarnya.

Jika tidak merasa korupsi, pimpinan daerah tinggal membuktikannya di pengadilan.

Bagi Maulana Janah, kondusifitas Tasikmalaya tidak boleh berlandaskann aspirasi kritis masyarakat yang menghendaki pemerintahannya bersih terbungkam. "Aspirasi publik harus tetap ada (sebagai) check and balance (kekuasaan) ini," ucapnya.

Kondusifitas mesti bertumpu pada pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. "Justru dengan penegakkan hukum ini malah akan kondusif," ucap Maulana Janah.

Tumpulnya penegakkan hukum berpotensi menimbulkan kekacauan masyarakat yang kehilangan kepercayaan kepada aparat dan pemerintahnya.

Masyarakat yang apatis



Sementara itu, pengamat sosial Tasikmalaya Asep M Tamam menyatakan, masyarakat tengah menunggu kinerja aparat penegakkan hukum dalam mengusut kasus-kasus korupsi di wilayahnya.

Selama ini, kata dia,  sebagian masyarakat Tasikmalaya sudah apatis karena beberapa kasus dugaan korupsi yang ditangani penegak hukum malah menghilang atau tak ada kelanjutannya. Dia mencontohkan kasus pembangunan pusat perbelanjaan Lotte Mart Kota Tasikmalaya pada 2016.

Kasus tersebut lenyap padahal diduga adanya pemberian hadiah kepada DPRD dan tokoh masyarakat terkait pembangunan.

Demikian pula kasus dugaan korupsi perjalan dinas Bupati Tasikmalaya yang saat itu dijabat Uu Ruzhanul Ulum sekira tahun 2012 yang turut tenggelam.

Tak adanya tindak lanjut membuat apatisme merebak di masyarakat. ‎"Akhirnya elemen masyarakat antikorupsi juga menghilang," tuturnya.

Beberapa elemen antikorupsinya yang lain juga menjadi pragmatis karena permasalahan itu.  Kini, tutur Asep M Tamam, masyarakat menantang penegak hukum baik KPK, kepolisian, kejaksaan guna mengusut dan membuktikan praktik korupsi benar terjadi di Tasikmalaya.

Penuntasan kasus hingga menjangkau para pelakunya bakal mengakhiri apatisme masyarakat. Munculnya kabar pengusutan dugaan gratifikasi Wali Kota Tasikmalaya, korupsi Jalan Cisinga, hingga Hibah 2017 membuncahkan kembali harapan masyarakat.

"Nanti sampai pada tahap kedudukan hukumnya sudah puguh (berkekuatan hukum tetap) mungkin masyarakat bereaksi," ucap Asep M Tamam.

Jika kasus-kasus itu berujung menghilang, Asep M Tamam memastikan masyakat semakin apatis dan diam.

Sementara itu, mereka yang diduga pelaku korupsi memiliki antibodi atau menjadi bertambah karena tak terjerat hukum. Selama 3-5 tahun ke belakang, masyarakat Tasikmalaya masih mau mengkritisi praktik melalui media sosial. Mereka membuat meme atau menulis langsung kritik-kritiknya.

"Di media sosial, mereka menghakimi," ujar Asep M Tamam.

Akan tetapi, tak berlanjutnya proses hukum membuat masyarakat bertambah diam dan lemah. Harapan yang hadir sekarang menjadi momentum bagi aparat penegak hukum dan pemerintah kota dan kabupaten guna memberantas korupsi dan mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat.***

Bagikan: