Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian cerah, 15.9 ° C

Pembongkaran Ruko di Kota Sukabumi, Para Penyewa Kios Protes hingga Surati KPK

Ahmad Rayadie
KAPOLRES Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro , didampingi Kabag Ops Mapolres s Sujabuni Kota, Kompol Sulaeman Salin, Rabu 21 November 2018 tengah mengamati pembongkaran kios sebanyak 77 uni di lahan PT KAI di Jalan Station Timur, Kota Sukabumi.*
KAPOLRES Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro , didampingi Kabag Ops Mapolres s Sujabuni Kota, Kompol Sulaeman Salin, Rabu 21 November 2018 tengah mengamati pembongkaran kios sebanyak 77 uni di lahan PT KAI di Jalan Station Timur, Kota Sukabumi.*

SUKABUMI, (PR).- Pembongkaran tujuh puluh tujuh unit ruko di Jalan Terusan Stasiun Timur,  Kelurahan Cikole, Kota Sukabumi, menuai protes para penyewa ruko. Mereka mengancam akan melaporkan kasus tersebut kepada sejumlah kementerian. Selain itu, karena ianggap proses pembangunan ruko tidak memenuhi proses lelang, mereka melayangkan surat pengaduan ke KPK.

Kendati mereka menyetujui pembongkaran untuk kepentingan Perusahaan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI), tapi mengecam bila pembongkaran hanya untuk kepentingan pengembang.

"Bila memang untuk kepentingan PT KAI, kami sangat mendukung. Tapi jangan salahkan bila ternyata pembongkaran untuk kepentingan segelintir orang atau pengusaha, maka kami memprotesnya. Kami akan melaporkan pembongkaran ini kepada pihak terkait termasuk ke KPK," kata salah salah seorang perwakilan penyewa ruko, Idun Suwarna, Rabu 21 November 2018.

Idun Suwarna menegaskan menempati kios yang kini dibongkar dengan pengamanan ketat personil gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Damkar, dan Satpol PP Kota Sukabumi itu,  gratis. Menempati kios dengan konpensasi harus membayar sewa- menyewa kepada pihak pengelola pengembang.

 "Bahkan saya, membeli kios tersebut sebesar Rp 150 juta per unitnya," kata Idun Suwarna. 

Sementara itu, pembongkaran kios persis di atas lahan aset milik PT KAI itu, tidak hanya melibatkan  ratusan personil gabungan. Tapi pembongkaran  di sekitar emplasemen Stasiun Sukabumi dikerahkan dua alat berat back hoe. Satu persatu kios permanen yang berada diluas tanah sekitar  11.749 meter persegi, kini rata dengan tanah.

Kios dibongkar yang berada diwilayah PT KAI Daerah Operasional (Dalop) I, Jakarta, dibongkar setelah memperoleh kekuatan hukum yang diputuskan  di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi.

"Kami hanya menjalankan permintaan pengamanan dari PT KAI. Personil yng dilibatkan tidak hanya unsur kepolisian, tapi melibatkan seluruh pengaman lainnya. Termasuk dari unsur TNI, Satpol, Dishub dan Damkar," kata Kepala Kepolisian Reaort (Kapolrea)Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro.

Deputy Executive Vice President 1.2 Jakarta, Ari Soepriadi mengatakan telah melakukan berbagai pendekatan persuasif hingga melalui proses hukum sebelum melakukan penertiban, PT KAI Daop 1 Jakarta. Pendekatan   persuasif secara langsung kepada penyewa kios agar merapikan dan membongkar bangunannya sendiri lantaran telah habis masa kontraknya. 

"Sosialisasi kepada penyewa kios juga diberikan surat pemberitahuan perihal penertiban. Di antaranya Surat Pemberitahuan 1 pada tanggal 24 Oktober 2018, Surat Pemberitahuan 2 pada tanggal 29 Oktober 2018, dan Surat Pemberitahuan 3 pada tanggal 2 November 2018," katanya.

Menunggak



Sebelumnya, kata Ari,  lahan PT KAI  tersebut disewa PT Widya Teguh Prima (WTP) sejak tahun 2005 lalu, hingga habis   selesai tahun 2015. Hanya saja, PT WTP  tidak memenuhi kewajibannya membayar kontrak kepada PT KAI.

Dari perhitungan perusahaan,kata Ari  utang yang harus dibayarkan PT WTP  selama kurun waktu 13 tahun empat bulan,  sekitar Rp 4.420.997.000. 

"Sebenarnya, berbagai upaya tekah dilakukan agar membayar seluruh kewajibannya. Tapi hingga proses hukum  masih belum segera dilunasinya. Dan sebelumnya,  PT KAI sudah melayangkan surat peringatan hingga tiga kali,  kepada pihak PT WTP," katanya.

Ari Soepriadi mengatakan lahan yang ditertibkan akan segera dibangunan ruko serupa. Pembangunan akan melibatkan pengembang lainnya. Yakni  PT Jaya Persada. Apalagi antara PT KAI dengan perusahan tersebut tekah ditandatangani kontrak selama lima tahun sejak 2015.

"Lahan PT KAI ini, akan kembali ruko serupa. Tapi dengan manajemen dan pengembang berbeda," katanya.***

Bagikan: