Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Langit umumnya cerah, 21.6 ° C

Kesejahteraan Guru Honorer Kabupaten Bekasi Naik

Tommi Andryandy
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2019, Selasa 13 November 2018. Meski agenda rapat terbilang penting, namun sepertinya sudah menjadi kebiasaan, jumlah anggota dewan yang hadir minim.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2019, Selasa 13 November 2018. Meski agenda rapat terbilang penting, namun sepertinya sudah menjadi kebiasaan, jumlah anggota dewan yang hadir minim.

CIKARANG, (PR).- Desakan guru honorer di Kabupaten Bekasi agar kesejahteraannya meningkat akhirnya diakomodir. Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2019, anggaran untuk jasa tenaga kerja (jastek) sektor pendidikan meningkat Rp 73 miliar menjadi Rp 185 miliar.

Dengan penambahan tersebut, para tenaga pendidikan non PNS itu akan mendapat kenaikan honor hingga Rp 500.000 per bulan mulai tahun depan. Selain honor naik, jumlah penerima jastek pun bertambah.

“Jadi dari hasil verifikasi lapangan oleh kelompok kerja yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bekasi, jumlah guru honorer itu rupanya bertambah. Sebelumnya ada sekitar 6.000 orang, setelah diverifikasi meningkat jadi 9.080 guru. Itu semua diakomodir, mendapat kenaikan jastek,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Sunandar, usai rapat paripurna pengesahan draf KUA PPAS, Selasa 13 November 2018.

Sementara itu, kata Sunandar, berdasarkan hasil penyusunan KUA PPAS yang digelar selama sepekan, jumlah pendapatan Pemkab Bekasi pada 2019 ditargetkan mencapai Rp 5,2 triliun. Sedangkan untuk kebutuhan belanja mencapai Rp 5,8 triliun.

“Di situ ada defisit sekitar Rp 600 miliar, namun ada dana pembiayaan sebesar Rp 600 miliar jadi tidak ada selisih,” ucap dia.

Meski demikian, jumlah tersebut masih dihitung secara umum. Jumlah tersebut bakal dirinci dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang rencananya mulai dibahas pekan depan.

“Sekarang draf KUA PPAS disampaikan pada eksekutif untuk dientri, kemudian dikembalikan ke kami lalu dibuat panitia khusus. Jadwalnya pekan depan,” ucapnya.

Insentif RT naik



Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, mengatakan kenaikan upah tidak hanya bagi para guru melainkan juga para ketua RT. Jika sebelumnya mereka memeroleh insentif sebesar Rp 500.000 per bulan, maka tahun depan meningkat menjadi Rp 700.000.

“Itu untuk kenaikan, namun ada juga peningkatan kesejahteraan dalam bentuk fasilitas jaminan sosial yang turut kami anggarkan bagi tenaga non PNS di Pemkab Bekasi,” kata Nyumarno.

Sebanyak 9.068 tenaga non PNS di Pemkab Bekasi akan didaftarkan dalam jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, ini menjadi kali pertama para tenaga non PNS mendapat fasilitas jaminan sosial.

“Untuk pertama kalinya, di tahun 2019 nanti akan didaftarkan pada dua kepesertaan jaminan sosial dahulu, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang iurannya dibayarkan oleh Pemkab Bekasi,” ujarnya.

Dia mencontohkan, manfaat dari jaminan sosial itu misalnya para pekerja Non PNS Pemkab Bekasi akan dijamin bila mengalami kecelakaan pada saat berangkat atau pulang bekerja.

“Ada jaminan biaya pengangkutan baik darat, laut ataupun udara, kemudian biaya perawatan dan pengobatan sesuai indikasi media, dan mendapatkan santunan selama tidak bekerja,” ucapnya.

Tak sesuai



Sementara itu, Ketua Forum Pegawai Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, Arif Maulana, menyambut baik kenaikan honor tersebut. Hanya saja, dia menyayangkan jumlah kenaikannya tidak sesuai dengan keinginan para guru.

“Kami inginnya memang sesuai dengan desakan kami sejak awal, minimal sesuai UMK. Karena jelas kami layak menerima itu. Setelah kenaikan yang nanti 2019, kami harap ada perubahan terus hingga sesuai dengan kesejahteraan kami. Karena upah di bawah Rp 2 juta bisa buat apa, memang sulit,” kata Arif. 

Seperti diketahui, pada akhir September lalu, ribuan guru honorer berunjuk rasa di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi. Pada aksi yang digelar hingga tiga hari berturut-turut ini, mereka mendesak kenaikan upah hingga setara dengan upah minimum kabupaten.

Saat ini, para guru honorer menerima upah sekitar Rp 1,2 juta per bulan dengan rincian Rp 45.000 per hari.***

 

Bagikan: