Pikiran Rakyat
USD Jual 14.644,00 Beli 14.546,00 | Sedikit awan, 20.4 ° C

UMK Ciamis Tahun 2019 Naik Rp 129.000

Nurhandoko

CIAMIS, (PR).- Dewan Pengupahan Kabupaten Ciamis akhirnya menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ciamis tahun 2019 sebesar Rp 1.733.162, naik sekitar Rp 129.000 dibanding sebelumnya. Sesuai ketentuan, standar upah baru tersebut bakal berlaku mulai awal tahun 2019.

Rapat Dewan Pengupahan berlangsung di Kantor Disnaker Ciamis, Kamis 8 November 2018. Rapat melibatkan berbagai unsur terkait dengan tenaga kerja, yakni  pihak pemerintah daerah, SPSI, APINDO, termasuk  pakar ekonomi dari Univeristas Galuh Ciamis.

Berbeda dengan pembahasan UMK beberapa tahun sebelumnya, kali ini pembahasan berlangsung lebih cepat. Hal itu disebabkan karena pembahasan upah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berdasar ketentuan, UMK 2019 naik sebesar 8,03 persen dibanding sebelumnya. UMK Ciamis tahun 2018 sebesar Rp 1.604.334.

“Sesuai aturan UMK 2019 naik sebesar 8,03 persen dibanding tahun sebelumnya. Asal sesuai dengan ketentuan, tentunya kami tidak keberatan,” tutur Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Ciamis, Ekky Bratakusuma, Kamis 8 November 2018, usai mengikuti rapat Dewan Pengupahan Ciamis.

Namun demikian Ekky minta agar pemerintah juga lebih intensif memberikan pembinaan terhadap dunia usaha. Sebab perkembangan duania suaha, berpengaruh terhadap kemampuan membayar upah.

“Pemerintah harus lebih banyak memberikan bimbingan, sehingga dunia usaha dapat  berkembang lebih pesat. Misalnya saja bimbingan soal pembuatan, karena Ciamis banyak perusahaan makanan ringan dalam skala kecil yang pemasarannya tidak hanya di Ciamis,” tuturnya.

Ekky mengatakan, penetapan dan pembahasan UMK dilakukan setelah ada penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat. Berdasar aturan, lanjutnya, besar UMK tidak boleh lebih rendah dibandingkan UMP. Dengan demikian, kata Ekky, UMP menjadi acuan menetukan UMK.

“Sejak ada PP 78 tahun 2015, pembahasan upah dapat berlangsung lebih cepat, karena sudah aturan yang menjadi dasar penetapan UMK. Misalnya tidak lagi menghitung kebutuhan hidup layak dan lainnya,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, sebagian  perusahaan yang ada di wilayah Ciamis bergerak dalam bidang transportasi dan makanan ringan. Selama ini, upah yang diterima pekerja berada diatas UMK.

Namun demikian dia juga tidak menutup mata bahwa memang masih ada perusahaan yang belum membayar upah sesuai UMK.

Dari sekitar 700 perusahaan, lanjutnya sebagian besar adalah perusahaan skala kecil atau home industry. Dengan demikian pemberian upah, lebih banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja.

“Tidak mungkin dipaksakan harus sesuai UMK. Biasanya berdasar kesepakatan, pekerja  tidak keberatan, meski pun upahnya jauh dibawah  UMK. Pada umumnya, upah berdasar harian atau borongan,” tuturnya.

Evaluasi tingkat inflasi



Berkenaan dengan tingkat inflasi yang menjadi salah satu ukuran, Ekky menyatakan harus dilakukan evaluasi, dengan alasan karena ada perbedaan inflasi di pusat dengan di daerah. Tingkat inflasi tersebut juga memengaruhi iklim usaha.

“Saya kira perlu evaluasi, khususnya menyangkut inflasi yang diterapkan secara nasional. Padahal tingkat inflasi di daerah berbeda-beda. Ketika iklim usaha sedang baik, kenaikan upah mungkin tidak begitu memberatkan. Sebaliknya ketika sedang lesu, kenaikan upah terasa sangat berat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja kabupaten Ciamis Unang Danuarso, menyatakan penetapan besaran UMK sesuai dengan PP nomor 78 Tahun 2015. Kenaikan UMK sebesar 8,03 persen itu berlaku mulai Januari 2019.

“Perhitungan mengacu aturan soal UMK. Aturan tersebut membantu mempermudah dalam perhitungan upah, sehingga pembahasan dapat berlangsung lebih cepat,” ujar Unang.***

 

Bagikan: