Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 18.8 ° C

Buntut Pembatalan Bantuan Alat Kesenian, Apdesi Kabupaten Bandung Minta Pejabat Disparbud Dirotasi

Handri Handriansyah

SOREANG, (PR).- Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung menilai pembatalan bantuan alat kesenian secara sepihak oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan(Disparbud) sebagai bentuk birokrasi yang buruk. Hal itu bahkan dinilai bisa mempengaruhi kredibilitas reputasi kepala daerah.

Ketua Bidang Hukum Apdesi Kabupaten Bandung, Alo Sobirin, mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan semua kepala desa se-Kabupaten Bandung.

"Kami sudah menerima laporan dan keluhan resmi dari sejumlah kepala desa soal pembatalan tersebut," katanya saat dihubungi, Senin 15 Oktober 2018.

Menurut Alo, Disparbud seharusnya tidak melakukan pembatalan sepihak. Mereka sepatutnya melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada para kepala desa, terutama mereka yang telah tercantum sebagai calon penerima.

Alo menegaskan, bantuan alat kesenian tersebut bukan semata-mata program Disparbud. Soalnya hal itu sudah masuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa se-Kabupaten Bandung.

Pembatalan sepihak, kata Alo, jelas membuat Disparbud seolah mengorbankan para kepala desa yang sudah menampung aspirasi masyarakat. Apalagi mereka pun sudah menyosialisasikan rencana bantuan tersebut kepada para calon penerima.

Selain itu, Alo pun menegaskan bahwa Disparbud sebenarnya tidak bisa begitu saja membatalkan program tersebut. Soalnya item bantuan alat kesenian sudah masuk dalam PAGU Indikatif dinas.

Terkait alasan adanya temuan BPK dalam program serupa di tahun sebelumnya, Alo mengatakan bahwa hal itu tidak bisa  dijadikan alasan pembatalan. Hal itu harusnya hanya menjadi acuan agar program tahun ini mengalami perbaikan sehingga tak lagi menjadi temuan BPK.

"Jangan sampai ada temuan BPK di dinas, kades dan masyarakat yang menjadi korban. Kalau pimpinan intansi mementingkan program dinas tanpa menghiraukan masyarakat atau kades yang dikorbannya akibat temuan administrasi internal dinas, ini jelas tidak benar," ujar Alo. 

Alo berharap Bupati Bandung Dadang M. Naser menjadikan hal ini sebagai pertimbangan untuk segera melakukan rotasi di tubuh dinas terkait.

"Kami para kepala desa sebagai jabatan politik, tidak mau jelek karena ulah birokrasi," katanya.

Sementara itu melalui rilis yang dikirimkan Humas Pemkab Bandung, Kepala Disparbud Kabupaten Bandung, Agus Firman Zaini, membenarkan jika pembatalan program tersebut dilakukan karena adanya arahan BPK. BPK menilai ada kerancuan pada pengelolaan kegiatan pengadaan alat kesenian untuk desa tahun sebelumnya.

“BPK memang tidak melarang, namun dilihat dari segi administrasi pengajuan saat musrenbang, ada beberapa hal yang tidak sesuai saat verifikasi dilakukan. Untuk itu, pada perubahan anggaran tahun 2018 kita alihkan pada kegiatan yang lebih prioritas yakni pagelaran seni budaya,” tutur Agus.

Meskipun demikian, Agus mengakui jika ketelitian penyerapan anggaran akibat pembatalan tersebut, menjadi pertimbangan tersendiri bagi Disparbud. Ia pun menilai pagelaran seni budaya sebagai alternatif penyerapan anggaran yang lebih efektif, bisa bermanfaat untuk mengkomodir potensi para seniman.

Minta maaf



Agus pun menyampaikan permohonan maaf kepada para kepala desa yang telah ditetapkan sebagai penerima, atas pembatalan program bantuan alat kesenian. 

Sementara itu Bupati Bandung Dadang M. Naser mengimbau kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) agar lebih berhati-hati dan selektif dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun depan.

“Kejadian ini jangan sampai terulang lagi, bukan untuk Disparbud saja, tapi saya imbau  kepada seluruh PD supaya lebih selektif menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan,” katanya.

Selain itu, kata Dadang, dalam mengalokasikan usulan program kegiatan, pemerintah sudah memiliki aplikasi SIMCAN (Sistem Manajemen Informasi Daerah untuk Perencanaan), sebagai suatu sistem yang akan mendeteksi segala usulan, perencanaan, perubahan program kegiatan PD.

Aplikasi tersebut seharusnya bisa digunakan sebaik mungkin, supaya PD bisa menyusun proram dan kegiatan yang lebih penting secara terintegrasi hingga kecamatan dan desa, sebagai pihak yang lebih paham kebutuhan di wilayahnya masing-masing.***

Bagikan: