Pikiran Rakyat
USD Jual 13.961,00 Beli 14.059,00 | Umumnya berawan, 17.5 ° C

Gara-Gara Temuan BPK, Bantuan Alat Kesenian Batal Diberikan

Handri Handriansyah

SOREANG, (PR).- Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Bandung mengeluh dan kekecewa atas pembatalan hibah bantuan alat kesenian yang sedianya sudah direalisasikan sejak beberapa bulan lalu. Alih-alih mendapatkan bantuan yang dijanjikan, mereka justru kebingungan menjelaskan kepada para calon penerima, setelah menerima surat resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung terkait pembatalan bantuan tersebut.

Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Ferry Januar Pribadi, mengaku sangat kecewa atas pembatalan ini. "Setelah digantung lama, kami malah menerima surat pemberitahuan bahwa bantuan alat kesenian dibatalkan," kata Ferry saat dihubungi, Minggu 13 Oktober 2018.

Menurut Ferry, kronologis rencana pemberian bantuan berawal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2017. Ketika itu Desa Mekarsari masuk dalam daftar penerima hibah bantuan alat kesenian dari Disparbud Kabupaten Bandung. 

Hasil Musrembang itu kemudian masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disparbud Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018. Oleh karena itu, dia mengaku sejak awal sudah bersuka cita menyambut hal tersebut, karena sesuai dengan aspirasi masyarakat disampaikan ke pemerintah desa.

"Awalnya memang sudah ada permohonan dari masyarakat untuk menganggarkan bantuan alat kesenian dari APBDes. Namun waktu itu saya bilang tidak perlu, karena kami sudah mendapat alokasi hibah bantuan alat kesenian dari Pemkab Bandung melalui Disparbud," tutur Ferry.

Dalam perjalanannya, dia mulai kecewa ketika bantuan tersebut tak realisasi hingga pertengahan 2018 lalu. Ia pun lantas menginstruksikan staf nya untuk beberapa kali menanyakan langsung ke pihak Disparbud terkait perkembangan rencana realisasinya.

Sampai tiga kali menanyakan, kata Ferry, pihaknya hanya mendapat jawaban yang sama, "Kami diminta bersabar karena masih dalam proses pengadaan barang”.

Bukannya mendapat kabar baik, menjelang akhir Tahun Anggaran 2018, ia justru mendapat berita mengejutkan. Ferry menerima surat Pemberitahuan dari Disparbud bernomor 431/658-Disparbud, yang ditujukan ke para camat se-Kabupaten Bandung.

Surat itu ditandatangani oleh Kepala Disparbud Kabupaten Bandung, Agus Firman Zaini, tertanggal 14 Agustus 2018.

"Namun kami baru menerima surat itu dari kecamatan Selasa Dua Oktober 2018," ujar Ferry.

Dalam surat tersebut, kata Ferry, Disparbud membatalkan pelaksanaan program hibah bantuan alat kesenian untuk masyarakat yang pada APBD 2018, dialokasikan senilai Rp 11,4 miliar. Pembatalan dilakukan setelah ada hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 8 Mei 2018. Kekecewaan serupa diungkapkan Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Suhendar.

"Kalau tahu akan seperti ini, kami sejak dulu menganggarkan saja dari desa. Sekarang saya malu terhadap masyarakat yang sudah dijanjikan akan menerima," kata Suhendar.

Suhendar menambahkan, dirinya pun bingung bagaimana harus menjelaskan masalah ini kepada masyarakat calon penerima. Terlebih para calon penerima di Desa Margamulya terbilang sangat berkomitmen melestarikan seni dan budaya sejak lama, meskipun belum mendapat dukungan dari pemerintah.

Tidak tertib administrasi



Sementara itu, Kepala Disparbud Kabupaten Bandung Agus Firman Zaini masih belum bisa dihubungi untuk dimintai klarifikasi terkait masalah ini. Namun Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bandung, M. Dani, membenarkan ihwal pembatalan tersebut.

"Itu bukan pembatalan anggaran. Untuk bantuan alat kesenian 2016-2017 sudah direalisasikan Rp 2,7 miliar, namun laporannya belum tertib administrasi. Jadi pada 2017-2018 ada pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar tidak direalisasikan," ucap Dani.

Dani sendiri mengaku pihaknya sudah mendapat pemberitahuan dari Disparbud bahwa program 2017-2018 tidak akan direalisasikan. Alasannya karena Disparbud kesulitan melakukan lelang.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Hidayat. Ia tak menampik jika pembatalan program tersebut di tahun ini disebabkan oleh adanya temuan BPK dan Inspektorat, tentang tidak sesuainya Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) pada program serupa tahun lalu.

“Itu dibatalkan bukan oleh dewan tetapi Disparbud sendiri berdasarkan temuan inspektorat dan BPK,” ujar Yayat Hidayat.

Menurut Yayat, Disparbud kemudian mengalihkan anggaran tersebut ke program yang lain. Namun ia menilai jika hal tersebut tidak menjadi masalah selama realistis dan rasional serta masih dalam ruang lingkup kerja Disparbud. 

Terkait kekecewaan para kepala desa, Yayat menganggap hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi program tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang diusulkan musrenbang. 

Sayang, kata Yayat, aspirasi tersebut tersandung temuan inspektorat dan BPKP yang menduga bahwa ada usulan program di bawah tangan atau tidak melalui musrenbang. dia sendiri menyimpulkan jika kejadian ini merupakan dampak perencanaan Disparbud tidak matang.***

 

Bagikan: