Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Hujan petir singkat, 21.4 ° C

Ribuan Guru Honorer Kembali Berunjukrasa, Sebagian Rela Menginap

Tommi Andryandy
PARA guru honorer berteriak histeris menyuarakan tuntutannya di depan gerbang Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa 25 September 2018. Selama dua hari, termasuk menginap di lokasi, mereka berunjuk rasa dengan menuntut agar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati terkait status mereka.
PARA guru honorer berteriak histeris menyuarakan tuntutannya di depan gerbang Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa 25 September 2018. Selama dua hari, termasuk menginap di lokasi, mereka berunjuk rasa dengan menuntut agar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati terkait status mereka.

CIKARANG, (PR).- Ribuan guru honorer kembali melanjutkan unjuk rasa di depan gerbang Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa 25 September 2018. Mereka menegaskan tuntutannya agar diakui sebagai bagian dari pegawai pemerintahan.

“Kami di sini tidak ada maksud lain, hanya ingin diakui,” kata Hasan (38), salah seorang guru sekolah dasar yang turut berunjuk rasa.

Hasan mengaku telah mengajar sejak 2004. Namun, hingga kini perhatian pemerintah terhadap para guru honorer minim. “Maka dari itu, kami tuntut agar kami diberikan surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin,” kata dia.

Diungkapkan dia, selama ini para guru honorer bekerja hanya dengan berlandaskan surat keputusan kepala sekolah. Surat itu dinilai tidak cukup untuk mengakui mereka sebagai bagian dari abdi negara. “SK kepala sekolah itu kekuatan hukumnya hanya di lingkungan sekolah saja. Kalau misalkan kepala sekolahnya diganti, kepala sekolah yang baru dapat dengan leluasa memberhentikan kami. Untuk itu, kami butuh pengakuan,” kata dia.

Aksi ini merupakan unjuk rasa lanjutan setelah ribuan guru berorasi di lokasi yang sama, Senin 24 September 2018. Sebagian dari mereka pun sempat beraudiensi dengan Bupati Neneng Hasanah Yasin meski akhirnya mereka merasa audiensi tidak membawa hasil.

Unjuk rasa pun dilanjutkan hingga malam hari. Bahkan sejumlah pengunjuk rasa memilih tidak bergerak dengan menginap di sekitar Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi. “Sebenarnya kami tidak tega meninggalkan anak-anak (murid -red), tapi kami harus seperti ini untuk memerjuangkan nasib kami,” kata Hasan.

Janji kampanye



Ida (43), guru lainnya mengaku tuntutan SK Bupati merupakan bagian dari tagihan mereka terhadap janji kampanye Bupati Neneng. Saat kampanye Pilbup 2017 lalu, kata dia, Bupati sempat mendatangi warga serta para guru guna meraih dukungan.

“Itu sampai ke kampung-kampung, ke dekat rumah saya, saat kampanye. Tapi sekarang rakyatnya saja mau bertemu malah dihalang-halangi. Mana janji saat kampanye dulu, tidak terbukti,” kata dia.

Para tenaga honorer ini membawa empat tuntutan kepada Pemkab Bekasi. Pertama, terbitkan Surat Keputusan Bupati Bekasi tentang pengangkatan honorer di Kabupaten Bekasi. Kedua, sejahterakan upah para honorer dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi.

“Bertahun-tahun saya mengajar, masih seperti ini saja perhatian pemerintah kepada kami. Lihatlah kondisi kami, mengajar terus tapi perhatian pada kami minim sekali,” kata dia.

Menurut Andi, rata-rata para guru honorer mendapat upah sekitar Rp 45.000 per hari, tanpa ada tunjangan apapun serta fasilitas apapun, termasuk jaminan kesehatan. Kondisi ini jauh berbeda dengan UMK yang selalu disuarakan para pekerja swasta. Untuk diketahui, UMK Kabupaten Bekasi 2018 sebesar Rp 3.837.939, sedangkan guru honorer dengan per hari Rp 45.000 hanya memeroleh Rp 1.170.000 untuk 26 hari kerja.

“Patutlah kami mendapatkan hak yang wajar. Kami minta upah kami minimal setara dengan UMK Kabupaten Bekasi. Kami menuntut agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkannya dalam APBD 2019,” ucap pengunjuk rasa lainnya, Adit.

Mogok



Menjelang petang, ribuan guru sepakat untuk membubarkan diri. Namun, pembubaran itu tidak berarti berhentinya perjuangan mereka. Ribuan guru honorer sepakat untuk mogok mengajar sampai tuntutannya dikabulkan.

“Kami sepakat untuk membubarkan diri, teman-teman bisa pulang ke rumah, mengurus keluarga dan mengajari anak-anak di rumah. Tapi kami juga sepakat untuk tidak mengajar minimal satu minggu sampai tuntutan kami dipenuhi. Selanjutnya biar kami yang berjuang di sini,” kata Ketua Front Pembela Honorer Kabupaten Bekasi, Arif Maulana.***

Bagikan: