Pikiran Rakyat
USD Jual 14.325,00 Beli 14.025,00 | Umumnya berawan, 28 ° C

Depok Raih Penghargaan Kota Terbaik Pelayanan Publik, Warga Pertanyakan Indikator Penilaian

Bambang Arifianto
PENGENDARA melintasi gapura Kota Depok di Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Selasa 25 September 2018. Penghargaan kota dengan pelayanan publik terbaik yang diterima Pemkot Depok menuai sorotan sejumlah warga.
PENGENDARA melintasi gapura Kota Depok di Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Selasa 25 September 2018. Penghargaan kota dengan pelayanan publik terbaik yang diterima Pemkot Depok menuai sorotan sejumlah warga.

DEPOK, (PR).- Pemerintah Kota Depok meraih penghargaan Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2018 sebagai kota terbaik kategori pelayanan publik. Namun, penghargaan tersebut justru menuai sorotan sejumlah warga.

Dalam kategori tersebut, Depok meraih predikat gold. Penghargaan diberikan di Ballroom Mutiara Dua, Hotel JW Marriot Jakarta sekitar sepekan lalu. IAA terselenggara atas kerjasama Tempo Inti Media dengan Frontier Consulting Group. ‎Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan IAA merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada daerah yang memiliki daya tarik di sektor investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwsata. “Predikat ini diraih setelah melalu proses yang cukup panjang, antara lain survey, penyaringan, verifikasi data, pengolahan data, dan presentasi terhadap dewan juri,” ucapnya dalam keterangan tertulis Humas Pemkot Depok belum lama ini.

Sedangkan Wali Kota Depok Mohammad Idris mengapresiasi penghargaan itu. mengucap syukur atas raihan prestasi ini. "Semoga pelayanan publik di kota Depok semakin hari semakin lebih baik lagi. Dan capain ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tuturnya. Namun, p‎restasi Depok itu mendapat pertanyaan sejumlah warga. Adi A (25), warga Sukmajaya mempertanyakan parameter atau indikator Depok meraih penghargaan tersebut. "Yang diukur apa, harus dijelaskan," kata Adi di Jalan Margonda Raya, Selasa 25 September 2018. Kejelasan indikator, lanjutnya, menjadi dasar warga menilai kesesuaian kinerja Pemkot dengan raihan prestasinya. 

Jika ukuran kategori pelayanan publik tersebut adalah prosedur birokrasi atau administrasi,  Adi balik mempertanyakannya. "Birokrasi agak ribet," katanya. Dia menilai, birokrasi pelayanan yang seharusnya ringkas masih panjang alurnya. Dia mencontohkan, pembuatan KTP elektronik yang menuntut sejumlah persyaratan tertentu. "Harus ke RT, RW ke sana, ke sini," ucapnya. Dampaknya, pembuatannya jadi lebih lama karena pemohon mesti memenuhi persyaratan-persyaratan yang makan waktu. Hal tersebut, tuturnya, dialami rekannya sendiri saat mengurus kartu identitas kependudukan itu. 

Pengalaman



Pelayanan publik di sektor kesehatan juga masih bermasalah. Adi mengaku mengalami langsung persoalan tersebut sekitar tiga bulan lalu. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan 24 jam ternyata masih ada yang belum merealisasikannya. "Ada Puskesmas 24 jam, (pukul) 19.00 WIB malam pendaftaran sudah tutup dengan alasan pasien sebelumnya banyak yang belum terlayani," ucapnya. Dia menuturkan, Puskesmas tersebut berada di wilayah Sukmajaya. Meski demikian, Adi tak menampik adanya perubahan dalam pola antrian yang lebih tertib dan kondisi ruangan Puskesmas yang nyaman.

Namun, keadaan itu belum berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan. Urusan fasilitas umum ikut kena sorotan Adi. Dia mempertanyakan pembangunan separator atau pembatas jalur cepat dan lambat di Margonda. "Banyak yang istilahnya asal jadi," ujarnya. Pemkot, lanjutnya, tak memperhitungkan berapa lebar tiap lajur dan bukaan separator mesti di mana. Akibatnya, sejumlah kendaraan mengalami kecelakaan tersangkut separator saat berpindah lajur. Akses buka tutup separator separator pun terkesan berpihak kepada pemilik usaha atau toko di tepi Margonda. 

Di toko atau pusat perbelanjaan, separator dibuka agar pengendara gampang masuk ke area perbelanjaan. Adi menambahkan, pemasangan penerangan jalan umum (JPU) juga masih minim. Hal tersebut terlihat di Jalan Juanda yang masih gelap di sejumlah titik. "Malah Pemkot tertarik membuat lampu hias di pohon (ketimbang menambah PJU)," katanya. Sorotan muncul pula dari Manurung (57), warga Pondok Cina. Dia mempertanyakan kondisi trotoar di sepanjang Jalan Margonda yang tak aman bagi pejalan kaki. Profesinya sebagai juru parkir membuat Manurung tahu betul kondis pedestrian Margonda.

 Di beberapa titik terjadi retakan dan lubang. "Bisa ambles nantinya," ucap Manurung.  Semestinya prestasi yang diraih sejalan dengan kenyataan pelayanan publik di lapangan. Trotoar yang masih tak ramah bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas menjadi bukti ketidaksesuaian prestasi dan kondisi ril.***

Bagikan: