Pikiran Rakyat
USD Jual 14.433,00 Beli 14.335,00 | Cerah berawan, 27.4 ° C

Aturan Batasan Usia Tutup Peluang Honorer K-2 Jadi CPNS

Ecep Sukirman

SOREANG, (PR).- Lahirnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36/2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018, menjadi polemik di berbagai daerah. Terbitnya peraturan menteri tersebut, ditolak para guru honorer kategori 2 (K-2), termasuk di Kabupaten Bandung. Para guru honorer ini menganggap peraturan menteri tersebut telah menutup peluang honorer K-2 untuk diangkat menjadi PNS karena adanya batasan usia.

“Terbitnya Permen PANRB ini jelas-jelas telah menyakiti para honorer K-2 usia di atas 35 tahun. Kami menganggap ini sebuah modus menenggelamkan honorer K-2 yang berusia di atas 35 tahun oleh pemerintah pusat. Kami menolak adanya Permen PANRB ini yang malah membuka seleksi CPNS dari jalur umum. Kami telah membuat surat pernyataan bersama yang intinya menolak dibukanya penerimaan CPNS 2018,” ungkap seorang perwakilan honorer K-2 Kabupaten Bandung, Toto Ruhiyat, Jumat 14 September 2018.

Sikap pernyataan honorer K-2 ini pun, lanjut Toto sudah disampaikan kepada Bupati Bandung Dadang M. Naser dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Bandung. Bahkan, lanjut Toto, saat ini jumlah guru honorer K-2 di Kabupaten Bandung mencapai 1.700 orang lebih. Pihaknya pun mengaku akan terus memperjuangkan hak dan nasib honorer K-2 ini hingga ke pemerintah pusat.

Menyadari banyaknya penolakan tentang Peraturan MenPAN-RB ini, Pemerintah Kabupaten Bandung mengaku menyiapkan sejumlah pilihan untuk menunjang kesejahteraan para honorer K-2 ini. Salah satu di antaranya yakni keberpihakan untuk memerhatikan kesejahteraan honorer K-2 yang dapat dirumuskan melalu penambahan anggaran yang akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bandung periode mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung Erick Juriaria mengatakan, terbitnya Peraturan Menteri PANRB tersebut dianggap bola panas dari pemerintah pusat yang digelontorkan ke daerah. Diakui dia, beberapa waktu lalu rekan-rekan honorer K-2 ini sempat menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat melalui DPR yang mendesak adanya revisi peraturan tersebut. Meskipun demikian, lanjut Erick, Pemerintah Kabupaten Bandung tetap membuka formasi CPNS 2018  karena hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Terkait formasi CPNS 2018 ini, dijelaskan Erick, Pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi formasi sebanyak 530 orang dari pengajuan semula sebanyak 700 orang lebih. Pengajuan awal itu dikatakan Erick, dikarenakan kebutuhan tenaga sumber daya manusia yang telah dipetakan. Kebutuhan terbanyak SDM ini yakni tenaga pendidikan dan kesehatan.

“Dari jumlah formasi CPNS ini ada alokasi untuk formasi khusus dan umum. Yang masuk formasi khusus hanya ada tiga aspek yang diakomodasi yakni harus cumlaude di PTN atau PTS, disabilitas, dan tenaga honorer yang tidak lulus saat tes CPNS 2013. Sedangkan untuk formasi umum, itu yang akan dilemparkan ke masyarakat luas yang ingin mengabdi menjadi PNS,” tutur Erick.

Dari jumlah formasi CPNS ini, dikatakan dia, berdasarkan data yang dimiliki, jumlah honorer K-2 di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bandung yang memenuhi syarat dalam formasi CPNS 2018 ini, sebanyak 128 orang yakni 126 dari tenaga pendidik dan 2 orang dari tenaga kesehatan. Sedangkan sisanya sebanyak 402 orang dialokasikan untuk formasi umum. Dari jumlah formasi umum CPNS 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan 71% untuk tenaga pendidikan dan kesehatan.

Terbentur regulasi



Diakui Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bandung Maman Sudrajat mengatakan, jumlah honorer K-2 di Kabupaten Bandung paling banyak berada di tenaga pendidik, khususnya guru honorer di sekolah dasar.

Meskipun saat ini jumlah formasi CPNS untuk K-2 terbatas, namun Pemerintah Kabupaten Bandung tetap mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi para honorer ini, di antaranya penambahan anggaran bantuan operasional seolah (BOS) daerah untuk penambahan alokasi upah guru honorer. Dengan upaya tersebut, lanjut Maman, diharapkan menjadi salah satu solusi bagi honorer K-2 yang tidak masuk kriteria dalam CPNS 2018 ini.

“Sebenarnya kami juga mengharapkan pemerintah mampu mengakomodir semua honorer K-2 ini untuk mengikuti seleksi CPNS 2018. Namun, jika hal itu masih terbentur regulasi, PGRI Kabupaten Bandung tetap akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru honorer K-2 ini dari sisi anggaran yang akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bandung,” ucap Maman.***

Bagikan: