Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 22.8 ° C

Investigasi Ombudsman Temukan Praktik Percaloan SIM di Depok

Bambang Arifianto
Warga melakukan perpanjangan SIM.*
Warga melakukan perpanjangan SIM.*

DEPOK, (PR).- Ombudsman Republik Indonesia menemukan praktik percaloan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Kantor Satuan Penyelenggara Adminis‎trasi (Satpas) Polresta Depok, Pasar Segar, Jalan Tole Iskandar, Kota Depok. Dalam praktik percaloan tersebut, petugas mengarahkan pemohon SIM kepada calo. 

Hal tersebut terkuak dalam laporan Rapid Assesment Ombudsman bertajuk peran pengawas internal dalam mencegah praktik percaloan dan pungutan liar pada Satpas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Laporan tersebut berisi hasil kajian Ombudsman pada sektar April-Mei 2018. Ombudsman juga melakukan  investigasi langsung ke beberapa Satpam SIM di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Satpas Polresta Depok ikut kena sorotan karena temuan percaloan dalam pelayanannya. Dalam investigasinya, Tim Ombudsman mendatangi ruang pelayanan Satpas SIM Polresta Depok di kawasan Pasar Segar, Jalan Tole Iskandar. Tim bertemu dengan petugas yang berada di depan ruang pelayanan guna menanyakan persyaratan pembuatan SIM baru.

Namun, di dekat petugas itu datang calo yang menawarkan pembuatan SIM baru atau perpanjangannya. Alih-alih menindak, petugas tersebut malah mengarahkan tim kepada calo tersebut. Calo pun menawarkan jasanya agar warga yang membuat atau memperpanjang SIM tanpa perlu mengikut tes. Mereka hanya berfoto saja sebagai syarat pembuatan dan perpanjangan. Untuk jasanya, calo menawarkan biaya pembuatan SIM C dengan harga Rp 700.000, SIM A Rp 750.000-850.000. Namun, calo juga menawarkan pemohon untuk mendapatkan dan memperpanjang SIM dengan mengikuti tes kemampuan berkendaraan dan teori sebagai syarat formalitas saja. 

Untuk itu, calo menawarkan tarif untuk SIM C Rp 600.000 dan SIM A Rp 650.000. Besaran biaya calo itu jauh melampaui biaya yang ditetapkan pemerintah seperti ‎penertiban SIM A Rp 120.000 dan SIM C Rp 100.000. Sedangkan untuk perpanjangan, SIM A Rp 80.000 dan SIM C Rp 75.000.  Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Eliasta Meliala ‎menyatakan, lembaga pengawas pelayanan publik tersebut telah memberikan saran guna perbaikan Satpas. "Saran saja, belum rekomendasi," kata Adrianus dalam pesan singkatnya, Rabu (5/9/2018) malam. Ombudsman, tuturnya, mendorong penguatan pengawas internal melakui program pengawasan yang berkelanjutan dan terbuka. Korps Bhayangkara juga diminta meninjau ulang sistem pelayanan yang berpotensi maladministrasi terutama penyelenggaraan uji SIM dan penentuan kelulusan pesertanya.

Belum ada tanggapan



Ombudsman pun meminta petugas melakukan sterilisasi pada area pelayanan dan kawasan luar Satpas dengan melibatkan pengawas internal dan Propam Polri. Pengawasan bisa melibatkan pula lembaga eksternal seperti Ombudsman dan Kompolnas. ‎ Saat Pikiran Rakyat mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada Kapolresta Depok, Komisaris Besar Polisi Didik Sugiarto tak mengangkat sambungan telefon dan pesan singkat Pikiran Rakyat hingga Kamis, 6 September 2019 sore.

Sementara itu,  Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Depok Komisaris Polisi Sutomo hanya mengangkat sebentar sambungan telefon Pikiran Rakyat. "Lagi rapat," kata Sutomo, Kamis siang. Saat Pikiran Rakyat menelfon beberapa saat kemudian, Sutomo sudah tak meresponnya. 

Selain Polresta Depok, Ombudsman melakukan investigasi di sejumlah Satpas SIM lain di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di wilayah Polres Metro Tangerang, biaya pembuatan SIM yang ditawarkan calon adalah SIM C Rp 550.000, SIM A Rp 650.000 serta pembuatan paket SIM C dan A Rp 1.100.000. Di sana, tim mendapatkan tawaran calo untuk menyelesaikan urusan tilang di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangeran dan di jalan tol.  Di Polres Metro Bekasi Kota, Ombudsman memperoleh temuan serupa. Calo menawarkan biaya pembuatan SIM C dan A Rp 850.000.

 Calo mengarahkan dan menawarkan kepada pemohon untuk pembuatan SIM dan perpanjangan di Satpas SIM Depok, Polres Metro Bekasi Kabupaten serta Satpas SIM terdekat dengan alasan Satpas SIM Metro Kota sedang melakukan sterilisasi praktik percaloan. Pantauan "PR", Kamis siang, pusat pelayanan SIM di Polresta Depok terlihat dijaga oleh anggota Provost-nya. Tak hanya sekadar berjaga di depan‎ pintu masuk, petugas bahkan menenteng senjata api. Namun, ketatnya penjagaan berbanding terbalik dengan temuan praktik percaloan di Satpas SIM Depok.***

Bagikan: