Pikiran Rakyat
USD Jual 14.558,00 Beli 14.460,00 | Umumnya berawan, 22.7 ° C

Berdalih Sakit Kepala, Nur Mahmudi Ismail Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Pelebaran Jalan Nangka

Bambang Arifianto
KUASA hukum eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, Iim Abdul Halim menjawab pertanyaan wartawan di Mapolresta Depok di Jalan Margonda Raya, Kamis (6 September 2018). Nur Mahmudi mangkir dalam pemeriksaannya sebagai tersangka korupsi proyek pelebaran jalan.*
KUASA hukum eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, Iim Abdul Halim menjawab pertanyaan wartawan di Mapolresta Depok di Jalan Margonda Raya, Kamis (6 September 2018). Nur Mahmudi mangkir dalam pemeriksaannya sebagai tersangka korupsi proyek pelebaran jalan.*

DEPOK, (PR).- Berdalih kesehatan terganggu, eks Wali Kota Depok Nu Mahmudi Ismail mangkir dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka di Mapolresta Depok, Jalan Margonda Raya, Kamis, 6 September 2018. Nur Mahmudi meminta penundaan pemeriksaan guna menjalani pengobatan sakit kepala.

"Pak Nur hari ini mengajukan permohonan untuk penundaan pemeriksaan, setelah tanggal 10 (September 2018), Insya Allah (Nur Mahmudi) siap mengikuti jadwalnya penyidik," kata Iim Abdul Halim selaku kuasa hukum Nur Mahmudi di Mapolresta Depok, Jalan Margonda Raya, Kamis, 6 September 2018.

Iim mengatakan, kliennya bakal dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta pada Senin, 10 September 2018. "Dia sakit bagian kepala, ya secara medis istilahnya saya agak kurang bisa menjelaskan, tetapi yang pasti beliau dalam masa pemulihan dan sudah dirujuk ke RSCM," ucap Iim.

Iim juga mengungkapkan kondisi terakhir kliennya. "‎Ada bekas darah mengering (di) mata sebelah kiri, kemudian di bagian leher ada juga bekas darah mengering biru," ucapnya.

Bekas-bekas luka itu didapat setelah Nur Mahmudi terjatuh saat bermain voli di sekitar kediamannya di Depok. ‎"Pada waktu main voli itu ada benturan dengan temannya, kemudian dia terjatuh (terjadi benturan di) bagian kepala belakang," kata Iim.

Nur Mahmudi, lanjutnya, sempat terkena serangan stroke. ‎"Secara fisik dia jalan agak terpincang," ucapnya.

Namun, Iim memastikan eks wali kota dua periode tersebut tak mengalami gangguan ingatan. "Kalau daya ingat saya kira masih bagus ya,  masih bisa komunikasi, makanya dia siap (menjalani) pemeriksaan," tuturnya.

Iim mengaku membawa pula rekam medik kliennya di klinik Limo Medicare, Depok sebagai dasar rujukan ke RSCM dan bukti kliennya sakit kepada penyidik . Dia mengklaim, kliennya sempat berganti-ganti tempat pengobatan. 

Sebelum dirujuk ke RSCM, Nur Mahmudi berobat di Limo Medicare dan Rumah Sakit Hermina. ‎Terkait materi perkara dugaan korupsi Nur Mahmudi, Iim enggan banyak berkomentar.

"Saya materi belum masuk karena saya baru ditunjuk (sebagai kuasa hukum) kemarin," ujar Iim.

Dia juga irit bicara mengenai upaya pencegahan Nur Mahmudi bepergian ke luar negeri. Akan tetapi, Iim memastikan kuasa hukum memiliki tafsiran yang berbeda dengan penyidik terkait perkara.

Saat ini, lanjutnya, tim kuasa hukum tengah mengkaji kasus dan mempersiapkan materi-materinya. "Duduk masalahnya kita sudah tahu tetapi harus firm (kuat) betul (materi-materi kuasa hukum)," tuturnya.

Harry Prihanto



Hingga Kamis sore,Polresta Depok belum memberikan tanggapan mengenai permintaan penundaan pemeriksaan dan kapan penjadwalan ulang pemeriksaannya.

Perilaku Nur Mahmudi tak menghadiri pemeriksaan setali tiga uang dengan eks Sekretaris Daerah Depok Harry Prihanto. Saat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mapolresta Depok pada Rabu, 5 September 2018, Harry tak menghadirinya.

Berbeda dengan Nur Mahmudi, Harry berdalih tak hadir karena karena tengah berkunjung ke Cirebon. "Kebetulan beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan pada hari ini di luar kota, di daerah Cirebon, jadi, makanya kami hadir mewakili beliau untuk menyampaikan minta penundaan pemeriksaan," kata Ahmar Ihsan Rangkuti, kuasa hukum Harry.

Dia meminta penyidik menjadwalkan kembali pemeriksaan pada pekan depan. "Kita mintanya satu pekan (penundaan), jadi kita minta di hari Rabu, tanggal 12 September 2018," ucapnya. Dia memastikan kliennya siap menjalani pemeriksaan pada pekan depan.

Nur Mahmudi dan Harry diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pembebasan lahan tahun anggaran 2015 untuk pelebaran jalan dengan kerugian negara sekitar Rp 10 miliar. Penyidik Korps Bhayangkara Depok  telah melakukan penyidikan sejak November 2017.

Sekitar 80 saksi telah mintai keterangan serta penyitaan beberapa barang bukti. Alat bukti penyidik didukung pula laporan penghitungan kerugian negara dari auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, dugaan korupsi itu mengemuka setelah adanya dua alokasi dana yang mengucur untuk proyek pelebaran jalan tersebut. Kendati biaya pengadaan tanah telah dibebankan kepada pengembang melalui surat izin Nur Mahmudi, anggaran APBD untuk keperluan itu masih mengucur dan diduga menjadi lahan korupsi.*** 

Bagikan: