Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 19.6 ° C

Sampah Visual Bikin Kota Depok Semrawut

Bambang Arifianto
BERBAGAI reklame iklan usaha bertebaran di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Selasa 4 September 2018. Wajah Depok semakin terkotori beragam sampah visual.*
BERBAGAI reklame iklan usaha bertebaran di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Selasa 4 September 2018. Wajah Depok semakin terkotori beragam sampah visual.*

DEPOK, (PR).- Keberadaan sampah visual dari beragam reklame iklan terus menjamur dan mengotori wajah Kota Depok. Penangananan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok pun hanya sekadar menertibkan sampah visual tersebut.

Pantauan Pikiran Rakyat, Selasa, 4 September 2018, sampah-sampah visual itu terlihat di Jalan Margonda Raya. Pusat keramaian dan ekonomi Kota Depok itu menjadi lokasi favorit pemasangan reklame. Beragam reklame berupa baliho, bilboard hingga spanduk bisa ditemui di sana.

Para pemilik toko dan pelaku usaha properti tak segan memasang iklan terkait usahanya dengan beragam media dan ukuran di tepi jalan tersebut. Alhasil, Margonda tampak semrawut karena kehadiran papan iklan toko, apartemen dan usaha-usaha lainnya dengan berbagai ukuran. Kehadiran reklame itu bersaing dengan rambu lalu lintas merebut perhatian warga yang melintas.

Kondisi tersebut menuai keluhan warga. Miko (30) yang saban hari melintasi Margonda mengungkapkan, ‎berjejalnya pemasangan spanduk, baliho dan sejenisnya telah memperburuk citra Depok. ‎ Seharusnya, Pemkot lebih cerdas memanfaatkan teknologi mengenai pemasangan iklan di wilayahnya.  Pemkot bisa meniru Jakarta atau Singapura yang banyak menggunakan bilboard digital. Penggunaan media iklan dengan sentuhan teknologi itu akan mengurangi kehadiran sampah visual yang selama ini memenuhi  Depok.

"Depok itu termasuk kawasan metropolitan yang jauh dari ruang terbuka hijau. Jangan sampai diperburuk dengan banyaknya spanduk dan baligo yang dipasang seenaknya," ucap Miko di Jalan Margonda, Selasa, 4 September 2018. 

Dia juga mempertanyakan adanya izin atau tidak reklame-reklame tersebut. Banyaknya reklame terpasang belum tentu berbanding lurus atau berkontribusi terhadap pemasukan kas daerah Depok. ‎ "Mending mereka yang pasang punya izin, kalau mereka pasang semaunya tanpa ada izin, ruginya berkali-kali," ujarnya.

Padahal pemasangan spanduk, baligo serta media iklan lainya secara sembarangan jelas melanggar Perda Nomor 7  Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

Miko menambahkan, pemasangan media iklan memilk dua sisi yang terkait langsung dengan kepentingan estetika dan ekonomi kota berikon belimbing itu. "Jika pemasangannya nyaman dan teratur, maka akan berkesan kalau kota Depok itu rapi," tuturnya. Jika Pemkot pandai mengambil peluang, lanjutnya, siapapun yang memasang reklame khususnya digital bakal menambah pendapatan daerah. Miko mengapresiasi kinerja petugas Satpol PP yang kerap melakukan penertiban dengan menurunkan reklame liar.

Persuasif‎



Namun, tutur Miko, Pemkot juga sebaiknya merangkul berbagai pihak berkepentingan yang sering menggunakan reklame. Tujuannya, agar mereka didorong mulai beralih ke reklame digital.

"Memang cukup waktu dan biaya tinggi bagaimana kita bisa beralih dari reklame konvensional ke digital. Tapi jika ini berhasil dilakukan, saya yakin Depok akan lebih rapi dan asri," ujarnya. Kini, semuanya berpulang kepada Pemkot sendiri. "Apakah ada kemauan dari Pemkot Depok," tanya Miko. Sementara itu, Kepala Bidang Penertiban Pengawasan Ketertiban Umum dan Pengamanan Pengawalan Satpol PP Kota Depok Kusumo tak menampik masih banyaknya reklame tak berizin yang terpasang. ‎ "Antara data yang berzin dan tidak berizin sangat signifikan bedanya. Yang berizin sekitar 29 (baliho dan bilboard) katanya di kota, sedangkan realitanya di lapangan ribuan ini," ucap Kusumo saat meninjau penertiban lapak dan kios Pasar Cisalak.

Legalnya tidaknya reklame tersebut diketahui dari stiker pemerintah yang terpasang. Bila tak ada stiker, reklame itu dipastikan liar. Satpol PP, lanjutnya, melakukan penertiban dengan memotong dan menurunkan reklame ilegal itu. Tak hanya reklame, pemasangan spanduk-spanduk pun ikut mengotori wajah kota. Satpol, lanjut Kusumo, sempat melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua pelaku pemasangan spanduk liar di Jalan H Usman, Beji. Petugas pun melakukan pemotongan spanduk yang dipasang melintang di jalan. Berizin atau tidak, Satpol PP akan memutus dan menurunkan spanduk yang melintang itu. 

Selain mengotori keindahan kota, spanduk-spanduk itu membahayakan keselamatan pengendara yang melintas. Penertiban bakal terus dilakukan Satpol PP. Kusumo menyebutkan sejumlah ruas jalan lain yang rawan menjadi lokasi pemasangan reklame liar seperti Jalan Tole Iskandar, Jalan Raya Bogor, Sawangan. "Kami juga akan menggandeng teman-teman provinsi untuk penertiban di jalur-jalur kewenangan provinsi," ucapnya.***

Bagikan: