Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sedikit awan, 20.5 ° C

Pekerja Migran Cianjur Rawan Jadi Korban Perdagangan Manusia

Shofira Hanan

CIANJUR, (PR).- Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dinilai harus segera dibenahi. Pasalnya, mulai dari pemberangkatan dan pemulangan PMI masih saja belum ditangani dengan baik.

Hal tersebut, dianggap merugikan terutama bagi kalangan perempuan. Ketua Bidang Advokasi P2TP2A Kabupaten Cianjur Lidya Indayani Umar mengatakan, bekerja sebagai PMI menjadi peluang terjadinya kasus perdagangan manusia.

“Dan banyak perempuan yang akhirnya menjadi korban trafficking karena ulah mafia, calo, sponsor atau Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS),” kata Lidya, Senin 3 September 2018.

Seperti diketahui, Cianjur hingga saat ini memang masih menjadi penyalur PMI yang cukup besar. Pencari kerja lokal, terutama dari pelosok masih mencari peluang bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mayoritas, adalah pekerja perempuan yang mencari uang di sektor informal.

Sayangnya, tidak sedikit yang diberangkatkan secara ilegal sehingga akhirnya bermasalah di perantauan. Pemerintah pun kesulitan memberikan bantuan, karena masalah perizinan dan dokumen PMI terkait seringkali menghambat proses bantuan.

“Sementara itu, aturan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah juga belum bisa mengakomodir perlindungan PMI kita,” ucap dia.

Pencegahan



Ia mengaku, sejauh ini hanya bisa mengusahakan bantuan maksimal kepada PMI yang membutuhkan pertolongan. Lidya mengaku, bukan hal mudah untuk mencegah dan menyelesaikan masalah perdagangan manusia.

Apalagi, modus penawaran lapangan kerja di luar negeri masih menjadi cara paling banyak dilakukan oknum tidak bertanggungjawab. Menurut dia, pihak terkait kesulitan untuk memberantas jaringan mafia atau oknum yang memback-up bisnis haram (perdagangan manusia) itu.

“Jaringan yang ada sudah tersistem dan tersebar di seluruh wilayah Cianjur. Dampak yang ditimbulkan juga sangat buruk, karena seringkali korban perdagangan dipekerjakan menjadi pelayan seks,” ujar dia.

Ia mengatakan, hal itu jelas merugikan terutama kaum perempuan dewasa maupun di bawah umur. Terlebih, sebagian besar dari mereka yang terjerat rayuan adalah masyarakat pendidikan rendah dan sangat terdesak kebutuhan ekonomi.

“Sampai saat ini, kami sudah tangani delapan kasus human traffiking yang sebagian besar korbannya merupakan anak dibawah umur,” ujar Lidya.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penanganan kasus perdagangan manusia yang terindikasi dimulai dari lapangan kerja. P2TP2A Cianjur membentuk tim penanggulangan human traffiking, melibatkan Polres Cianjur dan Kejaksaan Negeri Cianjur.

Selain itu, P2TP2A Kabupaten Cianjur juga melengkapi tim penanggulangan tersebut dengan dokter dan psikolog untuk menangani para korban human trafficking di Kabupaten Cianjur.

Sulit dipulangkan



Sementara itu, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharaun Cabang Cianjur menilai masalah perdagangan manusia memang berpeluang terjadi di ranah penyaluran PMI. 

“Lemahnya pengawasan tentang perekrutan (PMI) harus jadi perhatian dan segera diperbaiki. Karena sekarang saja, PMI yang bermasalah semakin banyak dan berharap dipulangkan,” kata Ketua DPC Astakira Pembaharuan Cianjur, Ali Hildan.

Menurut dia, iming-iming calo atau sponsor menyebabkan minat menjadi PMI menjadi cukup tinggi. Bahkan, keberangkatan ke Timir Tengah yang sudah lama dilarang pun masih terjadi di Cianjur.

Akhirnya, banyak PMI yang sulit dipulangkan sekalipun pihak keluarga telah memohon bantuan pemulangan. Menurut Ali, saat ini cukup banyak PMI yang bekerja di Arab Saudi bermasalah dan memohon untuk dipulangkan.

Terakhir kali, informasi dari KBRI Saudi Arabia menyebutkan bahwa PMI warga Ganasoli, Kecamatan Cikalong Kulon tidak bisa pulang ke tanah air setelah 18 tahun berada di sana. Hal itu, tidak lain dikarenakan tidak lengkapnya dokumen sebagai PMI. 

“Sudah ada lima aduan dalam sebulan ini, semuanya berasal dari keluarga PMI yang berangkat ke Timur Tengah,” ucap Ai.

Hal-hal seperti itu yang dinilai Ali perlu ditangani. Jika calo atau sponsor terus merekrut secara ilegal, dihawatirkan masalah serupa akan terjadi terus menerus.

“Makanya, instansi terkait  harus secepatnya turun tangan untuk mencegah pemberangkatan PMI ke Timur Tengah secara non prosedural,” ujar dia.***

Bagikan: