Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Hujan petir singkat, 21.1 ° C

Mantan Wali Kota Depok Jadi Tersangka Korupsi Pelebaran Jalan

Bambang Arifianto
korupsi.*
korupsi.*

 

DEPOK, (PR).- Aparat Kepolisian Resor Kota Depok menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Selain Nur Mahmudi, eks Sekretaris Depok Harry Prihanto.

"Bahwa penyidik telah menetapkan saudara NMI (Nur Mahmudi Ismail) dan HP (Harry Prihanto) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah Jalan Bogor Raya-Jalan Nangka TA (tahun anggaran) 2015," kata Kepala Polres Kota Depok Komisaris Besar Polisi Didik Sugiarto dalam keterangan tertulisnya kepada pewarta, Rabu 29 Agustus 2018. Namun, Didik tak menjelaskan lebih lanjut ‎ berapa total kerugian negara dalam proses pembebasan tanah untuk pelebaran jalan tersebut. 

Pantauan Pikiran Rakyat, Rabu pagi, kediaman Nur Mahmudi di Perumahan Griya Tugu Asri, Cimanggis terlihat lengang. Informasi penetapan tersangka telah mengemuka sejak Selasa, 28 Agustus 2018 malam. Sejumlah media massa/online telah menulis penetapannya sebagai tersangka. Namun, Polresta Depok justru sempat menyangkal dan membantah berita terkait penetapan itu.

‎Sebelumnya, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok Komisaris Polisi Putu‎ Kholis Aryana menyatakan, pengusutan perkara telah masuk tahap penyidikan. Saat kasus bergulir, Satreskrim Polresta Depok dijabat oleh Putu. Saat ini, Kasatreskrim dijabat Kompol Bintoro.

‎"Kita fokus pada pelaksana dulu, apakah nanti berkembang, ‎ya nanti kita lihat hasil penyidikan, mohon bersabar karena sekarang masih memeriksa saksi," ujar Putu.

Kumpulkan keterangan



Pemanggilan saksi guna dimintai keterangan pun dilakukan setiap hari. Sedangkan gelar perkara telah dilakukan di Polda Metro Jaya.‎ Putu memastikan, jalan tersebut berstatus milik pemerintah bukan pihak - pihak lain. "Jalan itu milik pemerintah karena jalan itu sudah ada sebelum apartemen itu ada," ucapnya.

Aliran dana, lanjutnya, sedang ditelusuri BPKP. "Total lost itu Rp 10 (miliar), kalau selisih, satu koma sekian (miliar)," kata Putu.‎

Dia berharap, penyidik bisa membuktikan dugaan kerugian negara dalam proyek tersebut. Meski demikian, Putu tak menjelaskan secara detail bagaimana modus dugaan praktik korupsi itu berlangsung.

Dia hanya mengatakan sejumlah saksi seperti warga yang terkena pembebasan hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Depok Manto dimintai keterangan. ‎"Sejauh mana peran dia, saat proses pengadaan atau proyek pengerjaan itu," ujar dia mengenai maksud pemanggilan Manto.

Wali Kota Depok M Idris Abdul Shomad membenarkan, proyek pelebaran Jalan Nangka telah dihentikan karena dalam pemeriksaan polisi. Proyek itu muncu‎l saat Wali Kota Depok masih dijabat Nurmahmudi Ismail.  "Belanja lahan itu 2013 terus  berlanjut pembebasan lahan 2015, 2016 ada anggaran perluasan jalan juga, ternyata ada lahan yang belum terbeli sehingga perluasan jalan enggak bisab makanya anggara 2017 pelebaran jalan saya stop,"ucap Idris belum lama ini. Terkait dana pembebasan yang telah terkucur dengan proyek mangkrak, ‎Idris menyerahkannya kepada pengusutan kepolisian.***

Bagikan: