Pikiran Rakyat
USD Jual 14.558,00 Beli 14.460,00 | Umumnya berawan, 20.4 ° C

Konflik Lahan Pasar Kemirimuka, Pedagang Sodorkan Bukti SK Gubernur Jabar

Bambang Arifianto
Sejumlah lapak pedagang berderet di Pasar Kemirimuka, Beji, Kota Depok, Jumat 14 Juli 2017. Pemkot Depok harus tetap mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali guna menyelamatkan keberadaan pasar tradisional tersebut.*
Sejumlah lapak pedagang berderet di Pasar Kemirimuka, Beji, Kota Depok, Jumat 14 Juli 2017. Pemkot Depok harus tetap mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali guna menyelamatkan keberadaan pasar tradisional tersebut.*

DEPOK, (PR).- Pedagang Pasar Kemirimuka menyodorkan sejumlah bukti kepemilikan lahan pasar dalam sidang gugatan perlawanan pihak ketiga atau derden verzet di Pengadilan Negeri Depok, Kalimulya, Cilodong, Senin, 27 Agustus 2018.

Salah satu buktinya adalah salinan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat mengenai pengembalian lahan pasar dari pengembang kepada pemerintah setelah lima tahun izin pembebasan tanah diberikan.

Seperti diketahui, sidang gugatan perlawanan ketiga yang diajukan pedagang Kemirimuka kembali bergulir di PN Depok. Pedagang mengajukan gugatan kepada lima terlawan atau tergugat yakni PT Petamburan Jaya Raya, Koperasi Bina Karya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok, Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ihwal gugatan bermula dari perintah eksekusi pengosongan lahan pasar oleh PN Depok pada 19 April 2018. Eksekusi bakal dilakukan setelah Pemerintah Kota Depok kalah dari PT Petamburan dalam gugatan sengketa lahan Pasar Kemirimuka.

Akibat kekalahan tersebut, lahan pasar tradisional itu jatuh ke tangan Petamburan.‎ Namun, eksekusi tersebut ditunda karena Polresta Depok belum mengabulkan permohonan bantuan pengamanan pelaksanaan penggusuran pasar.

Dalam lanjutan sidang pada Senin pagi, kuasa hukum pedagang, ‎ Leo Prihadiansyah ‎memperlihatkan bukti-bukti kepada majelis hakim. Bukti-bukti tersebut berupa kwitansi ‎jual beli kios/bangunan, SK gubernur, perjanjian antara developer (PT Petamburan) dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keberadaan kuitansi menjadi bukti PT Petamburan selaku pengembang menjual kios/bangunan kepada para pedagang. Bukti-bukti itu pun diperlihatkan kepada pihak terlawan di depan majelis hakim.

Selepas pengajuan bukti dari pedagang, Hakim Ketua ‎Yuanne Marieetta memberikan waktu sepekan kepada terlawan untuk mengajukan bukti-buktinya.

‎"Seminggu cukup ya, jadi kita tunda sidang kita (sampai) hari Senin September 2018," ucap Yuanne. Dia meminta pihak terlawan mempersiapkan bukti-bukti tersebut sebelum disampaikan di persidangan.

Kios dimiliki pedagang



Selepas persidangan, kuasa hukum pedagang Leo Prihardiansyah menegaskan, kios dimiliki pedagang berdasarkan jual beli dengan Petamburan. "Ada yang lunas dan ada yang masih cicil bertahap," ucap Leo. 

Adanya Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sempat dimiliki Petamburan, tuturnya, tak serta merta menjadikan penerima izin penggunaan tanah memiliki lahan pasar. "Si pemilik itu (Petamburan) itu cuma punya hak terhadap bangunan," ujarnya.

Apalagi, lanjut Leo, SHGB Petamburan mati pada 2008 serta hanya diperpanjang hanya 10 bulan. Padahal dalam aturan, perpanjangan hak guna bangunan maksimal dua tahun. 

Tak hanya itu, pedagang juga memiliki bukti fotocopy SK Gubernur  Nomor 593.82/SK.216.S/AGR-DA/177-86. Surat itu ditanda tangani Gubernur Jabar Yogie SM pada 26 Desember 1986 serta berisi persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas kurang lebih lima hektar di Desa Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kotip Depok, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Saat itu, Depok masih menjadi bagian Kabupaten Bogor.

Surat tersebut tak hanya berisi persetujuan gubernur atas penetapan lokasi. Gubernur pun menyetujui penggunaan tanah untuk pembangunan Pasar Depok Lama atas nama PT Petamburan Jaya Raya. Petamburan diberikan pula izin melakukan pembebasan lahan.

Namun, SK itu juga menyebutkan adanya pelepasan hak lahan pasar kepada Pemkab Bogor. Dari luas tanah lima hektar tersebut, Petamburan hanya mengelola 2,4 hektar untuk pembangunan pertokoan. Sisanya, 2,6 hektar diperuntukkan untuk pembangunan pasar dan mesti dilepas/dikembalikan kepada Pemkab Bogor dalam jangka lima tahun setelah setelah izin diberikan.

Pemberian izin disertai dengan penertiban SHGB pada 3 Oktober 1988 dan berakhir pada 2008. Dengan matinya SHGB, lahan pasar seharusnya kembali kepada Pemerintah Kota Depok yang telah lepas dari Pemkab Bogor.

Alih-alih kembali, lahan tersebut justru digugat Petamburan. Pemkot pun kalah beruntun dalam persidangan sengketa lahan Pasar Kemirimuka di  Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung. Kekalahn tersebut juga menjadi dasar pedagang mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga.

Musababnya, pedagang tak tahu menahu lahannya digugat Petamburan sebelumnya. "Tiba-tiba muncul (tahun) 2013, katanya Pemkot  kalah gugatan (Peninjauan Kembali), kemudian 2017 dengar-dengar mau eksekusi, pedagang tidak tahu menahu permasalahan ini sebetulnya. Jadi tiba- tiba  dari Pemkot mengumpulkan bukti minta kwitansi pedagang," ujar Leo.

Sementara itu, Bagian Hukum Pemkot Depok Aji Rachmat enggan berkomentar terkait persidangan tersebut. Sejumlah pihak terlawan lain pun berlalu meninggalkan PN Depok selepas hakim menunda persidangan.***

Bagikan: