Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 29 ° C

Sabet Dua Kali Kota Layak Anak, Depok Masih Marak Kekerasan

Bambang Arifianto
Sejumlah anak memainkan angklung dalam peringatan Hari Anak Nasional 2018 di Lapangan Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Selasa, 7 Agustus 2018. Kendati dua kali menyabet penghargaan Kota Layak Anak, kasus kekerasan anak masih marak di Depok.*
Sejumlah anak memainkan angklung dalam peringatan Hari Anak Nasional 2018 di Lapangan Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Selasa, 7 Agustus 2018. Kendati dua kali menyabet penghargaan Kota Layak Anak, kasus kekerasan anak masih marak di Depok.*

DEPOK, (PR).- Dua kali menyabet gelar Kota Layak Anak tak membuat kasus-kasus kekerasan serta berbagai persoalan anak mereda di Kota Depok. Depok bahkan dinilai masuk zona merah karena maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan, persoalan kekerasan anak  bukan hanya tanggung jawab Pemkot semata. "Saya ingin perlindungan anak ini menjadi sebuah gerakan, gerakan yang dilakukan secara bersama sama seluruh komponen yang memang mereka punya kepedulian terhadap kotanya, baik dari pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif," ucap Idris saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Depok 2018 di Lapangan Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Selasa, 7 Agustus 2018.

Menurut dia, kerjasama dan sinergi permasalahan anak pun telah dilakukan bersama Unit Pelayan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Depok.

Kendati demikan, kerja sama mesti diperluas dengan merangkul lembaga-lembaga lain peduli terhadap perlindungan anak.  "Misalnya LK3 (lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga) di bawah kementerian sosial dan di bawah dinas sosial, dan juga P2TP2A (pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak) ini dibawah dinas DPAPMK (dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga)," tutur Idris.

Lembaga-lembaga lain seperti forum kota layak anak, asosias pengusaha dan media pun mesti dilibatkan.

Kasus kekerasan



Dalam catatan, "PR", sejumlah kasus menonjol yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku terjadi di Kota Depok semakin merebak.  Pada Rabu, 6 Juni 2018, Polresta Depok mendapat laporan orang tua murid mengenai  oknum guru sekolah dasar di Cimanggis berinisial W diduga mencabuli sejumlah siswa di sekolahnya.

Aparat Kepolisian Resort Kota Depok pun mencokok guru tersebut. Sementara kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku sangat sering terjadi di kota berikon belimbing. Nyaris setiap akhir pekan, sejumlah remaja dicokok polisi karena membawa senjata tajam yang diduga dipakai untuk tawuran.

Di wilayah Sukmajaya dan Pancoran Mas, Minggu, 29 Agustus 2018, sejumlah remaja  dicokok polisi saat nongkrong, Minggu dini hari. Mereka diduga akan melakukan tawuran serta kedapatan membawa senjata tajam dan ganja.

Penangkapan dilakukan oleh Tim Penjaga Gangguan Anti Kerusuhan (Jaguar) Polresta Depok setelah melakukan patroli di beberapa titik. Di Jalan Cilodong, Jaguar mendapati sejumlah remaja nongkrong yang ditengarai tengah bersiap tawuran. Tim akhirnya meringkus empat remaja karena diduga membawa senjata tajam berjenis celurit.

Tak berbanding lurus



Meskipun kasus kekerasan anak marak, Kota Depok justru meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya pada 2017 dan 2018. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Depok Sidik Mulyono membenarkan Depok dua tahun berturut mendapat penghargaan tersebut.

Menurut dia, raihan penghargaan yang tak berbanding lurus dengan penurunan kasus tersebut menjadi tantangan bagi Pemkot guna mengatasinya. "Sementara kita sudah punya (penghargaan) Nindya, tetapi masih ada kasus-kasus anak, seperti masalah pencabulan anak. Tetapi saya yakin pemerintah pusat dalam menilai kota laik anak bukan dilihat dari kasusnya, tetapi dilihat bagaimana penanganan kasus," ujar Sidik.

Pemkot, tuturnya, telah memiliki Pusat Konsultasi Keluarga (Puspaga) untuk pelayanan keluarga dan trauma anak. Layanan telefon darurat juga dibuka Pemkot di nomor 112.

Tak hanya itu, Pemkot terus  menyosialisasikan upaya perlindungan terhadap anak seperti dalam peringatan Hari Anak Nasional.‎ "Intinya kita ingin seluruh masyarakat Kota Depok ini peduli kepada anak," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Depok Sahat Farida Berlian menilai, Depok sudah masuk zona merah terkait kasus kekerasan perempuan dan anak. Dari data yang diperolehnya dari P2TP2A Depok, kasus kekerasan anak dan perempuan mencapai 60 kasus dalam kurun Januari-Juni 2018.

Sahat meyakini, jumlah tersebut lebih banyak lagi. "Bisa jad lebih banyak kasus tetapi tidak dilaporkan," ujarnya.***

Bagikan: