Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 25.3 ° C

Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Dihentikan, Luthfi Bamala Minta Tetap Diproses

Mochammad Iqbal Maulud
SUASANA rapat penghentian dugaan kasus pelanggaran Pilkada Purwakarta, di Kantor Panwaslu Kabupaten Purwakarta pada Senin 9 Juli 2018 malam.
SUASANA rapat penghentian dugaan kasus pelanggaran Pilkada Purwakarta, di Kantor Panwaslu Kabupaten Purwakarta pada Senin 9 Juli 2018 malam.

PURWAKARTA, (PR).- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta hentikan 5 kasus dugaan pelanggaran pemilu. Kasus yang dihentikan ini khususnya adalah kasus yang ada pada Pilkada Purwakarta. Kasus yang dihentikan ini di antaranya adalah dugaan penggelembungan suara dan dugaan pembongkaran suara‎. Lalu ada juga dugaan perlindungan penggelembungan suara dengan terlapor Ketua KPU Purwakarta.

Selain itu ada juga‎ kasus dugaan penyalahgunaan model C6 dan terakhir dugaan money politics. "Status laporannya sudah kita keluarkan. Semua kasusnya dihentikan pasca dilakukan pembahasan dengan Gakkumdu dari kepolisian dan kejaksaan," kata Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Purwakarta, Ujang Abidin, Selasa 10 Juli 2018.

Menurut Ujang alasan penghentian berbeda-beda, dimulai dari belum terakomodirnya sanksi bagi terlapor dalam UU 10 tahun 2016. Hal ini khususnya untuk kasus dugaan pembongkaran kotak suara oleh PPS. Penghentian pun lanjut Ujang dihentikan karena ketiadaan saksi dan bukti di lapangan. Bahkan hingga jenis pelanggarannya yang merupakan pelanggaran administratif bukan pidana pemilu. Sehingga tindak lanjutnya direkomendasikan kepada KPU.

"Alasan penghentian lebih lengkap kasus perkasus sudah kita sampaikan kepada pelapor. Mudah-mudahan pelapor bisa memahami hal tersebut," katanya.

Ujang menegaskan, keputusan tersebut merupakan hasil kajian mendalam Tim Sentra Gakkumdu. Bahkan tim secara maraton dalam beberapa hari terakhir melakukan analisis bukti-bukti. "Kami juga telah memeriksa saksi maupun terlapor dari kasus dugaan pelanggaran ini.‎ Sementara hasil dari  kajian tersebut selanjutnya diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Purwakarta," ujarnya.

Protes Luthfi Bamala



Sementara itu Mantan Calon Wakil Bupati Purwakarta Luthfi Bamala memprotes keputusan Panwaslu tersebut. Menurutnya penghentian kasus dugaan pelanggaran ini tak berdasa sama sekali sehingga bisa merugikan banyak pihak. "Saya sekarang datang ke Panwaslu hanya sebagai rakyat biasa. Saya hanya ingin coba tanyakan mengapa kasus dugaan pelanggaran ini dihentikan. Padahal buktinya sudah ada, sudahlah jangan merugikan orang lain," katanya.

Luthfi pun mengakui bahwa dirinya telah kalah dalam Pilkada Purwakarta. Meski demikian dia tetap meminta panwaslu untuk tetap menyelesaikan dugaan pelanggaran pada jalur hukum yang ada. "Kalau pembongkaran suara bukanlah pelanggaran, maka pelanggaran pilkada apakah yang seharusnya ditindaklanjuti. Jangan sampai terjadi seperti ini lah," ucapnya.

Oleh karenanya Luthfi meminta Panwaslu Purwakarta untuk bertindak secara profesional dalam menyelesaikan permasalahan Pilkada Purwakarta. "Saya tetap akui kekalahan saya, karena dalam kontestasi pasti ada yang menang dan yang kalah. Tetapi hukum harus ditegakkan," katanya.***

Bagikan: