Pikiran Rakyat
USD Jual 14.644,00 Beli 14.546,00 | Umumnya berawan, 23.3 ° C

Saksi Tiga Pasangan Calon Bupati Garut Walk Out dari Rapat Pleno

Rani Ummi Fadila
Saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati garut nomor urut 2 menyampaikan protesnya saat rapat pleno, Kamis 5 Juli 2018. Saksi nomor urut 2 memutukan meninggalkan rapat pelno diikuti paslon nomor urut 3 dan 4.*
Saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati garut nomor urut 2 menyampaikan protesnya saat rapat pleno, Kamis 5 Juli 2018. Saksi nomor urut 2 memutukan meninggalkan rapat pelno diikuti paslon nomor urut 3 dan 4.*

GARUT, (PR).- Saksi dari tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut meninggalkan rapat pleno penghitungan suara Pemilihan Bupati Garut 2018. Hanya saksi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Rudy Gunawan-Helmi Budiman yang menghadiri rapat pleno.

Protes bertubi datang dari saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati garut nomor 2 Iman Alirahman-Dedi Hasan Bahtiar sebelum rapat pleno dimulai. Saksi paslon nomor 2, Yus mengungkapkan permasalah seputar data pemilih tambahan (DPTb).

Ia mengatakan, saat hari pencoblosan Pilbup Garut 2018, ditemukan banyak DPHTb. Warga yang dikategorikan DPHTb tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, tetapi dapat mencoblos karena memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari Dinas Keoendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.   

Yus mempertanyakan apakah hal tersebut dibenarkan sesuai aturan KPU. Ia pun meminta KPU memperlihatkan data DPHTb di semua TPS. Sebelum data DPHTb diperlihatkan, Yus meminta proses rekapitulasi suara tidak dimulai. 

"Masif DPHTb. Kami kroscek ke salah satu DPHTb, ternyata ia tidak ada di DPT. Apakah kemudian si pemilih yang gunakan e-ktp berhak memilih atau tidak?" tanya Yuyus saat rapat pleno di Graha Patriot, Cipanas, Garut, Kamis 5 Juli 2018.  

 

Menanggapi protes tersebut, Ketua KPU Kabupaten Garut Hilwan Fanaqi mengatakan, pemilih yang tidak masuk dalam DPT berhak menggunakan hak memilihnya. Syaratnya, warga tersebut memiliki e-KTP atau suket dari Diadukcapil Kabupaten Garut. Warga seperti itu masuk dalam kategori DPTb.

Namun, saksi paslon nomor 2 memutuskan meninggalkan euang rapat pleno. Tindakan itu diikuti oleh saksi paslon nomor urut 3 dan 4.***

Bagikan: