Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 22.8 ° C

KPU Cirebon Tolak Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

Ani Nunung Aryani

CIREBON, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon akhirnya menolak rekomendasi dari empat Panwascam, agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 tempat pemungutan suara (TPS).

Ada sejumlah alasan yang menjadi dasar penolakan dilakukannya PSU. Selain karena berdasarkan kajian KPU, tidak ada alasan prinsip dan mendasar untuk dilakukannya PSU. KPU menilai ada kejanggalan dalam penyampaian rekomendasi.

Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani, mengungkapkan, alasan yang mendasar adalah, berdasarkan penelitian dan klarifikasi KPU dengan seluruh pihak terkait, kejadian yang dijadikan dasar panwascam untuk dilakukan PSU, secara mekanisme tidak terdapat kesalahan teknis maupun prosedural.

“Apalagi enam rekomendasi yang dibuat empat Panwascam, tidak ada kejelasan PSU untuk pilwalkot atau pilgub.  Selain itu, ada kejanggalan waktu penyampaian rekomendasi yang diberikan pada akhir batas waktu penyampaian rekomendasi yaitu Jumat, 29 Juni 2018 pukul 22.00 – 24.00,”  ujar Emirzal saat konferensi pers, Sabtu, 30 Juni 2018 malam.

Menurut dia, pembukaan kotak suara di sejumlah TPS yang dijadikan dasar rekomendasi, dilakukan untuk mengeluarkan surat pengantar dan sampul yang berisi form C dan C1 KWK.

“Pembukaan kotak suara di beberapa TPS juga dilakukan tanpa mengganggu keberadaan dokumen data hasil perolehan  dan penghitungan suara yakni model C-KWK dan C1-KWK,” ungkapnya.

"Apalagi, lanjutnya, pembukaan kotak suara  dilakukan dan diperbolehkan atas izin dan sepengetahuan dan kehadiran Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Pengawas TPS serta beberapa saksi  pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2,” katanya.

Menurut dia, secara substantif peristiwa dimaksud hanya bersinggungan dengan perjalanan atau pergeseran kotak suara dari KPPS ke PPS dan ke PPK, sehingga sama sekali tidak terdapat hal yang dapat dikualifikasi sebagai merugikan pasangan calon.

Bahkan, lanjut Emirzal, pada Sabtu, 30 Juni 2018 pukul 11.39, Ketua Bawaslu Jawa Barat menyampaikan ke KPU Kota Cirebon, tidak ditemukannya indikasi pelanggaran, sebagaimana isi rekomendasi panwascam, tentang peristiwa di 24 TPS.

"Bahkan untuk 24 TPS, Bawaslu menyatakan tidak perlu ada pemungutan suara ulang,” tuturnya.

Emirzal juga mengungkapkan, penolakan rekomendasi juga dilakukan atas saran KPU Jabar.

Belakangan, Panwaslu Kota Cirebon dalam suratnya yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Cirebon, menarik kembali enam rekomendasi PSU yang dikeluarkan empat panwascam.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Panwaslu Susilo Waluyo, disebutkan berdasarkan arahan dan kajian langsung Bawaslu Jabar, pembukaan kotak suara untuk pengambilan formulir C1, dan tidak ada perbedaan atau perubahan maupun kecurangan dengan hasil rekapitulasi perhitungan, sehingga tidak perlu PSU.

Melalui surat berkategori penting yang diterima KPU Sabtu malam tersebut sekaligus menarik kembali enam surat rekomendasi dari empat panwascam.

Sementara itu Ketua Panwaslu Susilo Waluyo yang hendak dikonfirmasi melalui telefon selulernya tidak bisa dihubungi.

Menurut informasi, saat mengeluarkan rekomendasi, empat Panwascam yakni Kesambi, Kejaksan, Lemahwungkuk dan Pekalipan, dalam kondisi tertekan akibat massa yang menggerudugnya Jumat malam.***

Bagikan: