Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Umumnya cerah, 30.1 ° C

Kenaikan Gaji Kepala Daerah Bukan Solusi Cegah Korupsi

Muhammad Irfan

BANDUNG, (PR).- Kenaikan gaji kepala daerah bukan satu-satunya jalan untuk mencegah korupsi di kalangan pemimpin. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, usai menjadi pembicara dalam Kegiatan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 17 April 2018.

"Saya kira kalau gaji naik 1000 kali lipat kalau mentalnya mental korup dia tetap enggak bisa," kata Tjahjo.

Kendati demikian, Tjahjo juga belum bisa memastikan bagaimana mencegah korupsi kepala daerah. Pasalnya selama ini semua sudah dilakukan mulai dari sistem aturan pengawasan, e-planning, dan budgeting. Dia pun berharap, lewat pembekalan seperti ini para calon kepala daerah bisa memahami area rawan korupsi agar tidak terjerat tindak pidana rasuah itu.

"Memang ide kami dulu setelah KPU mengumumkan calon langsung cepat. Ini kan berkejaran dengan banyaknya operasi tangkap tangan KPK mudah-mudahan dengan semacam ini Jabar terakhir lah kemarin Bandung Barat. Kalau sampai terjadi lagi ya, mau bilang apa? Karena kemarin saja sudah ada yang bikin pakta integritas besoknya ketangap KPK, seorang gubernur," ucap dia menyesalkan.

Pembekalan ini pun akan terus dilakukan ke beberapa provinsi lain di Jawa Barat. Menurut dia sebagai calon kepala daerah, para kandidat harus memahami area rawan korupsi mulai dari perencanaan anggaran, mekanisme jual beli barang dan jasa, serta jual beli jabatan.

"Kalau sudah ada semacam ini harusnya sadar dan hati-hati. Mudah-mudahan dengan forum ini menyadarkan kepada semua calon memahami area rawan korupsi apapun gerak dan langkah akan diikuti masyarakat dan pers oleh KPK, kepolisian, Kejaksaan, jangan sampai tercoreng masyarakat yang memilih calonnya.***

Bagikan: