Pikiran Rakyat
USD Jual 14.014,00 Beli 14.112,00 | Langit umumnya cerah, 18.5 ° C

Permudah Tenaga Kerja Asing Bekerja di Indonesia, DPRD: Kebijakan yang Kurang Tepat

Novianti Nurulliah

BANDUNG, (PR),- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada akhir Maret lalu. Hal itu dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing.

Menurut keterangan setkab.go.id dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

Setiap Pemberi Kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

“TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri,” bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres ini.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama.

Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Tidak tepat



Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menilai, kebijakan presiden tersebut tidaklah tepat jika diterapkan dalam situasi daya saing sumber daya manusia dalam negeri saat ini yang masih lemah, termasuk di Jabar ini. Sementara pemerintah malah membuka peluang bahkan mempermudah keran TKA untuk bekerja di tanah air. Pihaknya khawatir akan terjadi bencana sosial nantinya dengan tingginya tingkat pengangguran. 

"Saat ini saja di Jabar khususnya di wilayah industri, yang bekerja di sana itu kebanyakan bukan warga Jabar meski saat ini UMK di sana paling besar se-Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja  kita masih lemah. Yang ada, yang sekarang ini dibutuhkan yaitu proteksi dan peningkatan kualitas tenaga kerja kita, " kata dia ketika dihubungi, Senin 9 April 2018. 

Ketika TKA itu dipermudah, lanjut dia, akan  jadi kompetisi dan semakin memperbesar angka pengangguran serta memperendah indikator daya beli keluarga. Dengan adanya perpres tersebut kalau tidak ada tindakan terintegrasi akan meningkatkan pengangguran  dan menghambat kesejahteraan masyarakat.

Untuk diketahui, data penggguran Jabar saat ini 8 persen setara dengan penduduk Maluku 1,8 juta jiwa. Pengangguran bahkan saat ini semakin banyak dengan kompetisi sekarang ditambah dengan kehadiran TKA nanti. 

"Harusnya penerimaan TKA itu dibekukan sekarang karena daya saing sudah susah payah, daya saing lemah, tapi ini malah TKA dipermudah. Terlebih itu jadi angin segar bagi para penanam modal asing yang tentunya lebih menyukai dengan tenaga kerja yang memahami bahasa ibu mereka, " ucap dia. 

Meski dalam Perpres tersebut ada pembatasan soal jabatan dan waktu tertentu, tetap saja hal itu meragukan terutama dalam hal pengawasannya

"Memang sudah cukupkah komponen kontrolnya, kami tahu sekarang jumlah petugas kontrol masih sangat kurang, ketika TKA masuk wilayah berikat mereka punya daerah yang tidak bisa terjamah. Dengan kondisi  sekarang  saja sudah susah," tutur dia. 

Menurut politisi PKS itu, aturan tersebut hanya bagus  di atas kertas, tapi coba tinjau di lapangan, buktikan bersama-sama kontrolnya lemah. Pasalnya saat ini jumlah pengawas dengan jumlah industri sudah tidak imbang. 

"Bagi kami memang tidak boleh ada pembatahan soal aturan itu tapi pusat harus tanggung jawab perbaiki segala hal. Kalau ini dilanjutkan maka akan jadi bencana tenaga kerja, pengangguran meningkat karena semakin banyak penguasaan sedikit orang terjadi pada aset-aset yang banyak. Pemerintah daerah dan pusat perlu kordinasi," tutur dia. 

Masih menunggu



Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jabar, Ferry Sofwan Arif yang dihubungi terpisah menuturkan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu Peraturan Menaker terkait Perpres tersebut supaya di daerah lebih siap menanganinya. "Untuk Perpres 20/2018 yang baru belum kami bahas detailnya. Kalau dibaca Perpres-nya ada penegasan mengutamakan tenaga kerja dalam negeri," ujar dia. 

Saat ini, kata dia, sebanyak 600 TKA bekerja di lintas kota kabupaten. Mereka telah menerima izin IMTA yang dikeluarkan oleh Dinas DPMPTSP Jabar. Sementara untuk TKA yang hanya bekerj di satu wilayah masih dipastikan jumlahnya.***

Bagikan: