Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sebagian cerah, 32.4 ° C

Biaya Umrah First Travel Tak Wajar, Hakim Sayangkan Pengawasan Kemenag Lemah

Bambang Arifianto
DIREKTUR Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag M Arfi Hatim menjadi saksi dalam kasus penipuan jemaah haji umrah First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Kalimulya, Cilodong, Senin 9 April 2018. Dalam kesaksiannya, Arfi menyebut biaya umrah First Travel tak wajar.*
DIREKTUR Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag M Arfi Hatim menjadi saksi dalam kasus penipuan jemaah haji umrah First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Kalimulya, Cilodong, Senin 9 April 2018. Dalam kesaksiannya, Arfi menyebut biaya umrah First Travel tak wajar.*

DEPOK, (PR).- Kementerian Agama menyatakan biaya umrah paket promo First Travel yang begitu murah tak wajar dan rasional. Kendati demikian, pengawasan Kemenag terhadap aktivitas First Travel justru terbilang lemah.

Demikian hal tersebut mengemuka saat sidang kasus penipuan jemaah First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Kalimulya, Cilodong, Senin 9 April 2018. Dalam persidangan tersebut, Direktur Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenang M Arfi Hatim menjadi saksi. Arfi dicecar pertanyaan oleh majelis hakim terkait pengawasan dan pertanggungjawaban Kemenag atas kasus terlantar dan gagal berangkatnya calon jemaah umrah First Travel. Saat perkara penipuan itu merebak, Arfi masih menjabat Kasubdit Bina Umrah Kemenag yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan umrah.

Arfi mengungkapkan, First Travel sempat menetapkan biaya umrah senilai Rp 12 juta pada 2013 dan 2014. Pada 2015, biaya itu naik menjadi Rp 14.300.000. Menurutnya, biaya tersebut tak wajar bila menghitung seluruh komponen biaya pemberangkatan umrah di dalam dan luar negeri. Dalam hitungannya, ongkos penerbangan setiap jemaah saja mencapai Rp 11 juta. "Belum lagi komponen biaya yang lain," kata Arfi. Komponen lain tersebut di antaranya biaya visa, katering, perlengkapan.

Kesaksian Arfi memancing berondongan pertanyaan Hakim Ketua Sobandi. "Saudara sebagai Kasubdit mengetahui (biaya First Travel) tidak rasional kenapa membiarkan," tanya Sobandi. Arfi mengaku, Kemenag pernah berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mengenai penetapan biaya ibadah umrah. Koordinasi dilakukan karena saat itu belum ada aturan penetapan harga/ongkosnya. "Kami melakukan pengawasan berdasarkan regulasi yang sudah ada. Kami diberika solusi untuk diberikan harga referensi," tuturnya. Harga referensi sebesar Rp 20 juta pun menjadi patokan biaya umrah.

Tak hanya itu, jaminan uang First Travel atau bank garansi terhadap aktivitas operasional senilai Rp 100 hingga 200 juta yang dititipkan di kas Kemenag ikut disorot hakim. Mulanya, Arfi menjelaskan bank garansi merupakan jaminan bila penyelenggaran umrah wan prestasi saat memberangkatkan dan memulangkan jemaah. Penjelasan Arfi menuai pertanyaan balik dari Hakim Anggota Teguh Arifiano. "Sekarang ribuan orang daftar, bank garansi (hanya) Rp 200 juta, apakah cukup," tanya Teguh.

Alasan Kemenag tak memuaskan



Arfi pun berdalih para jemaah memiliki asuransi mengenai proses pemberangkatannya. Jawaban tersebut tak memuaskan majelis hakim yang kembali mempertanyakan pengawasan Kemenag. Soalnya, dalam sidang terungkap Kemenag sempat memperpanjang izin operasional First Travel pada 2016. Padahal pengaduan para jemaah sudah bermunculan sebelum dan saat itu. Arfi mengakui persoalan itu. "Dalam fungsinya (pengawasan), Kemenag pernah menemukan pelanggaran," ucapnya. Dia mencontohkan, pernah terjadinya penundaan keberangkatan atau delay pesawat pada Januari 2015. Kemudian ada pula pengaduan para jemaah mengenai perbedaan fasilitas yang diterima selama umrah. Namun, persoalan tersebut dianggap selesai setelah Kemenag mengaku telah mengklarifikasi terhadap First Travel.

Alih-alih persoalan selesai, First Travel justru gagal memberangkatkan jemaah yang telah berada di Bandara Sukarno Hatta pada akhir Maret 2016.‎ "Kami mengirim tim ke sana dan memang betul ada jemaah yang menginap di hotel sekitar bandara," ujarnya. Atas kegagalan tersebut, Kemenag menyurati dan memanggil pimpinan First Travel pada 22 dan 24 Mei 2017 serta 10 Juni 2017. Akan tetapi, First Travel tak mampu memenuhi tuntutan para jemaah untuk diberangkatkan dan mengganti rugi biaya yang telah disetorkan.

Puncaknya, Kemenag mencabut izin operasional Firts Travel pada 1 Agustus 2017. Majelis Hakim juga mempertanyakan pengawasan pasif yang dilakukan Kemenag atas berbagai laporan para jemaah. "Yang saya tidak masukk akal Depag (Kemenag) hanya menerima laporan, ketika sudah booming, Depag baru ada di tengah masyarakat, itu yang saya sayangkan," ujar Hakim Anggota Yulinda Trimurti Asih Muryati. Yulinda menyarankan Kemenag turus langsung ke lapangan ketika menghadapi persoalan tersebut.***

Bagikan: