Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 24.2 ° C

Ombudsman RI: Pembiaran Lubang Trotoar Margonda Termasuk Maladministrasi

Bambang Arifianto
Pejalan kaki melintasi lubang trotoar Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Rabu, 7 Maret 2018. Ombudsman nyatakan pembiaran lubang-lubang trotoar maladministrasi.*
Pejalan kaki melintasi lubang trotoar Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Rabu, 7 Maret 2018. Ombudsman nyatakan pembiaran lubang-lubang trotoar maladministrasi.*

DEPOK, (PR).- Ombudsman Republik Indonesia menyatakan pembiaran trotoar yang berlubang dan berbahaya bagi pejalan kaki di Kota Depok masuk kategori maladministrasi. Ombudsman siap menampung laporan warga dan turun tangan atas persoalan tersebut.

Pimpinan Ombudsman RI Adrianus Eliasta Meliala menyatakan, pembiaran kondisi trotoar yang rusak melanggar Undang-Undang No 25/2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik masuk dinyatakan maladministrasi bila ada penundaan berlarut, pembiaran, melanggar aturan dan diskriminatif.

"Kalau sudah ada alokasi anggaran lalu sudah ada dinasnya, tetapi tidak dikerjain (diperbaiki) juga masuk pembiaran itu, masuk maladministrasi," tuturnya saat dihubungi, Rabu, 7 Maret 2018.

Begitu pula bila respon Pemkot Depok lambat dalam menangani persoalan tersebut.

Apalagi, aspek keselamatan pejalan kaki atau pengguna jalan diabaikan seperti tak memasang penanda atau rambu peringatan adanya lubang-lubang trotoar. Penyelesaian proyek tertentu pada fasilitas umum pun tak bisa menjadi dalih pemerintah mengabaikan pemberian peringatakan.‎

"Ada norma-norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), itu yang termasuk (pemasangan) rambu, penanda, peralatan khusus, nah dalam bahasa Ombudsman, (pembiarannya) itu maladministrasi," ujar Adrinus.

Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki berencana menggugat Pemerintah Kota Depok terkait buruknya penyediaan fasilitas trotoar di Jalan Margonda Raya. Pemkot dinilai membiarkan lubang-lubang trotoar yang menjamur dan mengancam keselamatan pejalan kaki.

"Nanti langsung ada proses pemidanaan kalau ada pembiaran seperti ini," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi, Selasa, 27 Februari 2018 lalu.

Alfred menegaskan, upaya pemidanaan dilakukan karena buruknya fasilitas publik Depok mengancam keselamatan warga. Obyek gugatan, lanjutnya, bisa ditujukkan kepada wali kota, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Satpol PP Depok.

Dasar gugatan adalah Undang - Undang No 22/2009 serta UU No 34/2007. Warga tak perlu takut menggugat Pemkot. Koalisi, lanjut Alfred, bakal mendampingi bila warga ingin ikut mengajukan gugatan. Pelaporan bisa dilakukan melalui aplikasi  Koalisi Pejalan Kaki di media sosial.

Alfred menyatakan, keberadaan trotoar yang nyaman dan dapat diakses pejalan dengan berbagai kondisi fisik merupakan ciri peradaban kota.  Soalnya, interaksi antarwarga terjalin saat berada di fasilitas publik tersebut.‎

Sayangnya, Depok belum mampu mewujudkannya. "Depok adalah kota yang tidak beradab dengan pejalan kaki," ujarnya.***

Bagikan: