Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Hujan, 21.6 ° C

Kasus Suap Pilbup Garut, Uang Mengalir ke Garut Selatan

Rani Ummi Fadila
korupsi.*
korupsi.*

GARUT, (PR).- Bakal calon Wakil Bupati Garut dari jalur independen Usep Nurdin buka suara me­ngenai kasus dugaan suap terhadap anggota Komisi Pemilih­an Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Ba­waslu) Kabupaten Garut. 

Ia menyebut Soni Sondani, pa­sangannya dalam Pilkada 2018, terlibat dalam proses peng­um­pulan kartu tanda penduduk bersama Didin Wahidin. 

Kini, Didin telah dijadikan tersangka oleh Polda Jabar sebagai pemberi suap kepada anggota KPU Kabupaten Garut Ade Sudrajat.

Ditemui Pikiran Rakyat di Kecamatan Limbangan, Senin 26 Februari 2018, Usep bercerita, setelah menerima tawaran Soni untuk menjadi pasangannya dalam pilkada, mereka berbagi tugas. 

Soni dan timnya yang diketuai Didin Wahidin mengurus pe­ngumpulan kartu tanda penduduk hingga diserah­kan ke KPU Kabupaten Garut. Sementara, Usep dan timnya yang di­ketuai Endang bertugas me­nyo­sialisasikan pasangan Soni-Usep ke masyarakat. 

Menurut Usep, saat meminang dirinya, Soni mengaku telah mengumpulkan 129.000 KTP sebagai bentuk dukungan. Soni pun mengatakan bahwa semua KTP itu dikumpulkan dalam kurun waktu dua tahun terakhir sebelum mendaftar ke KPU. Pengakuan itulah yang membuat Usep mau menerima pinangan Soni pada bulan Juli 2017.

Tak lama setelah itu, Soni me­nyodorkan biaya yang di­perlukan selama proses pilkada sebesar Rp 4,5 miliar. Dari jumlah itu, Usep diminta untuk mengeluarkan uang Rp 1,5 mi­liar, tetapi ia menolak. 

Wala­kin, ia mengaku pernah me­nyetor uang sebesar Rp 100 juta kepada tim Soni untuk ke­perluan pengurusan KTP. ”Untuk laminating, fotokopi, penge­pakan KTP,” ucapnya.

Teman dekat



Usep mengungkapkan, saat ia menerima tawaran Soni untuk menjadi bakal calon wakil bupati, Didin telah berada di dalam tim Soni. Didin merupa­kan karyawan Soni dalam usaha jual beli properti. 

Suatu ketika, sebenarnya ia pernah meminta Soni untuk mengeluarkan Didin dari tim pemenangan. Soalnya, pada 2006, Usep punya pengalaman buruk dengan Didin terkait tindak pidana yang melibatkan uang miliaran rupiah. Ketika itu, Usep menjadi kepala sebuah bank swasta nasional, sedangkan Didin menjadi staf­nya. 

Kasus tersebut sampai membuat Didin mendekam di penjara selama sekitar 2 tahun. Meski telah diperingatkan, Soni bergeming. Ia tetap menjadikan Didin sebagai ketua tim pemenangan. 

Usep pun mengungkapkan bahwa Soni berkarib dengan Ade Sudrajat, anggota KPU Kabupaten Garut. Perkawanan itu bahkan sudah terjalin jauh sebelum tahapan Pilbup Garut dimulai. ”Pak Soni pernah membiayai kuliah anak Pak Ade. Itu cerita dari Pak Soni dan Didin,” katanya.

Setelah menjadi anggota KPU, Ade pernah berkunjung ke sekretariat pasangan Soni-Usep. Di sana, mereka bertiga berbincang-bincang. Namun, Usep mengaku lupa isi perbincangan mereka.

Kini, Ade Sudrajat dan Didin Wahidin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Usep mengaku akan memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk dimintai keterangan da­lam kasus tersebut. Di lain pihak, Soni Sondani tidak me­nanggapi permintaan wawancara yang diajukan Pikiran Rakyat. 

Pihak lain



Didin Wahidin pernah meng­­ungkapkan dugaan keti­dak­profesionalan anggota KPU Kabupaten Garut saat musya­warah gugatan yang diajukan oleh Agus Supriadi, bakal calon bupati yang gagal maju pilkada, belum lama ini. 

Didin meng­aku, salah seorang ang­gota KPU Kabupaten Garut per­nah menawarkan bantuan du­kung­an berupa kartu tanda penduduk. Didin menerima ta­war­an itu dan telah dilaksa­nakan.

Kepada tim sukses Agus ­Su­priadi, ia pun mengaku memberi uang kepada anggota KPU dan sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pengakuan Didin itu diungkapkan oleh Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut Budi Rahadian sekaligus anggota tim advokasi Agus Supriadi.

Berdasarkan cerita Didin, kata Budi, beberapa PPK yang diduga menerima uang pelicin itu berlokasi di Garut selatan. Didin sempat memperlihatkan bukti transfer uang pelicin kepada tim Agus Supriadi. 

”Ada yang (diberi) Rp 1 juta. Ada yang bertahap beberapa kali (diberi). Ada yang dua kali,” ucap Budi. 

Pemberian uang itu diduga untuk mengondisikan proses verifikasi faktual dukungan kartu tanda penduduk yang menjadi syarat pengajuan calon bupati jalur independen. 

Budi menambahkan, Didin pernah bercerita bahwa ia sudah siap dengan segala konsekuensi atas sikapnya membongkar dugaan ketidakprofesionalan anggota KPU Kabupaten Garut. Ia merasa sakit hati karena Soni-Usep, pasang­an calon yang ia usung, ­di­nya­takan tidak lolos, padahal telah mengeluarkan sejumlah uang. 

Ketua KPU Kabupaten Garut Hilwan Fanaqi menyatakan bahwa pihaknya akan mene­lusuri informasi dugaan aliran uang dari Didin kepada sejumlah anggota PPK.***

Bagikan: