Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 26 ° C

Bapas Garut: Agus Supriadi Belum Lunasi Uang Pengganti

Rani Ummi Fadila
AGUS Supriadi (duduk di kursi) menggugat putusan KPU Kabupaten Garut tentang putusan penetapan calon bupati dan wakil bupati kepada Panwaslu Kabupaten Garut, Senin 12 Februari 2018. Agus gagal maju dalam Pilkada 2018 karena belum adanya surat pengakhiran masa bimbingan dari Bapas Garut.*
AGUS Supriadi (duduk di kursi) menggugat putusan KPU Kabupaten Garut tentang putusan penetapan calon bupati dan wakil bupati kepada Panwaslu Kabupaten Garut, Senin 12 Februari 2018. Agus gagal maju dalam Pilkada 2018 karena belum adanya surat pengakhiran masa bimbingan dari Bapas Garut.*

GARUT, (PR).- Balai Pemasyarakatan (Bapas) Garut buka suara tentang belum keluarnya surat pengakhiran masa bimbingan untuk Agus Supriadi yang menyebabkan Agus gagal maju dalam Pilbup Garut 2018. Agus disebut masih mempunyai kewajiban membayar uang pengganti sehingga Bapas belum bisa mengeluarkan surat tersebut. 

Kepala Bapas Garut Lilis Yuaningsih menuturkan, Agus Supriadi pernah mempertanyakan kejelasan nominal uang pengganti yang harus ia serahkan kepada negara terkait kasus korupsinya. Lilis kemudian mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta kejelasan nominal uang pengganti itu.

Dari KPK diketahui, berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung, Agus diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 10,8 miliar dan aset milik Agus yang dirampas oleh negara menjadi milik negara. Jadi walaupun aset sudah diambil negara, Agus tetap harus membayar uang pengganti.

Dari nilai uang pengganti Rp 10,8 miliar, Agus baru membayar sebesar Rp 1,2 miliar. Sisanya, masih dalam proses penghitungan oleh KPK. 

Soalnya, Agus pernah menjadi tahanan penjara 10 bulan sebagai pengganti uang yang harus diserahkan kepada negara. Tahanan penjara tersebut dijalani Agus mulai 20 September 2013 hingga 12 Juli 2014.

Bapas sudah mempertanyakan kembali kepada KPK melalui surat terkait jumlah sisa uang pengganti yang harus dibayar Agus. Namun, surat yang dikirim pada 2 Februari 2018 itu belum direspon KPK hingga kini. Oleh karena itu, Bapas Garut pun belum bisa memberikan surat pengakhiran masa bimbingan kepada Agus. 

"Surat pengakhiran masa bimbingan baru bisa diberikan ketika yang bersangkutan (Agus Supriadi) menyelesaikan semua kewajibannya, termasuk membayar uang pengganti," kata Lilis di Bapas Garut, Selasa 13 Februari 2018.

Lilis menambahkan, Bapas tidak bermaksud menjegal Agus untuk maju dalam Pilbup Garut 2018 seperti yang dipertanyakan tim sukses Agus. Bapas sudah berusaha menanyakan kejelasan sisa uang pengganti yang harus dibayar Agus kepada KPK. 

"Bapas sudah habis-habisan bantu bertanya ke KPK apakah Agus masih ada kewajiban bayar uang pengganti. Karena klien ini (Agus Supriadi) tanggung jawab saya," ucap Lilis.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Garut Budi Rahadian sempat mempertanyakan alasan Bapas Garut belum memberikan surat keterangan kepada Agus. "Kalau Pak Agus masih punya kewajiban tentang uang pengganti, kasih penjelasan berapa nilainya," ujar Budi. 

KPU Kabupaten Garut tidak menetapkan Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah sebagai calon bupati dan wakil bupati garut pada rapat pleno Senin 12 Februari 2018. Alasannya, syarat calon bupati dari Agus belum lengkap, yakni tidak adanya surat keterangan dari Bapas Garut.***

Bagikan: