Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya berawan, 29.6 ° C

Aprindo Tolak Larangan Pajang Rokok

Hilmi Abdul Halim
Penjual Rokok.*
Penjual Rokok.*

BOGOR, (PR).- Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang melarang memajang produk rokok di toko-toko ritel modern Kota Bogor. Larangan tersebut membuat penjualan produk rokok di tempat mereka menurun hingga 30 persen.

Ketua Departemen Mini Market Aprindo Gunawan Indro Baskoro menganggap larangan pemajangan produk rokok di luar aspek yang diatur pemerintah pusat. Menurut dia, Perda tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

"Kalau iklan diatur kami paham, tapi kalau display (pemajangan produk rokok) ini aspek lain. Aspek penjualan yang langsung berpengaruh," kata Gunawan pada audiensi bersama Walikota Bogor Bima Arya di Balaikota, Selasa, 21 November 2017. Ia menyebutkan penurunan omzet dialami sedikitnya 300 toko yang tergabung di Aprindo.

Pemerintah Kota Bogor sebenarnya masih memperbolehkan toko ritel menjual rokok dengan hanya memajang tulisan "di sini dijual rokok". Menurut Gunawan, aturan tersebut sangat mempengaruhi antusiasme masyarakat yang akan membeli rokok di sana. Pengaruhnya semakin dirasakan pada beberapa bulan terakhir.

"Daya tariknya jadi beda. Itu seperti ibu memakai baju bagus orang lain akan tahu namanya, tapi kalau pake baju compang-camping akan beda dengan baju bagus," kata Gunawan menganalogikan. Dalam pertemuan itu, pihak Aprindo meminta pemerintah daerah setempat mengkaji ulang pengembangan aturan Perda KTR.

Pihak Aprindo juga menjelaskan bagian aturan di PP 109/2012 yang bertentangan dengan Perda KTR Kota Bogor. Pada Pasal 50 ayat 2 dijelaskan bahwa "Larangan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok".

Pasal janggal



Walikota Bogor Bima Arya dan para kepala dinas terkait yang hadir menganggap pasal tersebut janggal. Bima beralasan, dalam Pasal 1 nomor 11 peraturan yang sama dituliskan arti KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

"Pasal tersebut seperti bertentangan dengan penjelasannya sendiri tentang KTR. Saya tidak mengerti kenapa bisa seperti itu," kata Bima dalam pertemuan tersebut. Ia dan jajarannya mengaku baru mengetahui kejanggalan tersebut sehingga akan melakukan komunikasi lebih lanjut pada pemerintah pusat.

Namun Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah memastikan larangan pemajangan produk rokok tetap berlaku tanpa terkecuali. Ia beranggapan Perda KTR yang ditetapkan 2009 lalu mengacu pada Undang-undang Kesehatan Nomor 36/2009. "Selama Perdana tidak dicabut atau direvisi larangannya tetap berlaku," katanya menegaskan.

Lebih lanjut, Rubaeah menjelaskan Perda KTR Nomor 12/2009 saat ini dalam proses revisi. Ia menyebutkan sebanyak 40 butir usulan sedang dalam pengkajian pihak eksekutif dan legislatif untuk ditetapkan.

Menurut dia, revisi tersebut tidak untuk meringankan larangan dalam Perda melainkan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan larangan peredaran dan konsumsi rokok.***

Bagikan: