Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Cerah berawan, 30 ° C

Nikah Siri Erat dengan Praktik Prostitusi dan Perdagangan Manusia

Shofira Hanan

CIANJUR, (PR).- Fenomena nikah siri dan nikah kontrak (mut’ah) bukan hal asing di Kabupaten Cianjur. Fenomena tersebut pun rentan mengarah ke praktik prostitusi dan perdagangan manusai (trafficking).

Seperti dikatakan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur, Iwan Rahmawan. Dia berkaca pada banyaknya kasus prostitusi di kawasan Cianjur utara. Wilayah perlintasan itu kerap dikunjungi banyak wisatawan domestik dan luar negeri. Tidak menutup kemungkinan, hal tersebut lantas disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk melancarkan bisnis terkait.

”Nikah siri ataupun prostitusi bukan hal asing lagi di Cianjur. Apalagi, berkali-kali pemerintah setempat berhasil membongkar bisnis asusila tersebut di sejumlah wilayah. Artinya, Cianjur memang rawan menjadi wilayah praktik prostitusi, trafficking, atau bahkan pernikahan siri,” kata Iwan, Senin 25 September 2017.

Berbicara mengenai nikah siri, Iwan mengatakan, hal itu begitu lekat dengan prostitusi atau bahkan trafficking. Terdapat kemungkinan, jika pada awalnya nikah siri atau kontrak hanya menjadi kedok dalam ‘menghalalkan’ pasangan. Namun, sebenarnya, praktik tersebut menjurus kepada prostitusi yang akhirnya merugikan pihak yang terlibat.

”Itu bisa saja terjadi, karena informasi yang tidak memadai, atau bahkan sikap hidup yang hedonis. Iming-iming uang yang besar, seringkali menjadi godaan tersendiri bagi mereka untuk kemudian melakukan nikah siri atau bahkan hingga terlibat lebih jauh” ujarnya.

Diberi ceramah keagamaan



Melihat fenomena tersebut, DPPKBP3A berupaya untuk selangkah lebih maju dalam mengantisipasi potensi tindakan menyimpang yang ada. Menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan edukasi memadai, terutama mengenai pernikahan yang benar, baik secara agama maupun hukum/administrasi. Hal itu, dinilai dapat menjadi dasar agar masyarakat tidak asal melakukan pernikahan, apalagi yang berujung pada tindakan transaksional.

”Kami berikan ceramah keagamaan, sosialisasi di sekolah, hingga konseling pernikahan bagi masyarakat. Ini penting, agar masyarakat tidak asal bertindak,” kata Iwan.

Ia mengharapkan, masyarakat tidak salah kaprah terhadap konsep nikah siri atau kontrak yang seringkali mengatasnamakan agama. Iwan mengkhawatirkan, pola pikir masyarakat yang sempit dapat menjebak mereka dalam tindakan yang keliru.

DPPKBP3A pun akhirnya berupaya, agar masyarakat dapat merencanakan kehidupan pernikahan yang baik. Menurut dia, ada perhitungan atau pertimbangan matang sebelum menikah. Ia mengatakan, pertimbangan itu harus mencakup cara bagaimana menjadi suami/istri dan orangtua yang baik dalam keluarga.

”Hal-hal mendasar seperti itu menjadi perlu, agar masyarakat siap dengan risiko dan tanggung jawab yang sebenarnya. Sekaligus, menjadi kontrol terhadap banyaknya informasi yang masuk melalui dunia maya,” ujarnya.

Pasalnya, jika anak maupun orangtua tidak siap menghadapi informasi, maka keduanya potensial terjebak dalam pemahaman yang salah. Dia menegaskan, jika pernikahan tidak bisa asal terjadi dan masyarakat perlu sadar bahwa dibutuhkan banyak kesiapan untuk membina rumah tangga.

Fatwa haram nikah siri



Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, Ahmad Yani mengatakan, bahwa MUI sejak jauh-jauh hari telah mengeluarkan fatwa haram terhadap nikah siri. Pasalnya, nikah siri tidak sesuai dengan kaidah hukum. ”Orientasi terjadinya nikah siri pun berbeda dengan pernikahan yang sah dimata agama dan hukum. Nikah siri, lebih merujuk kepada pemuasan nafus saja,” katanya.

Namun, sebenarnya masyarakat pun perlu memahami adanya perbedaan antara nikah siri dan nikah Mut’ah. Menurut dia, apa yang marak terjadi saat ini lebih condong kepada terjadinya nikah Mut’ah atau kawin kontrak. Pernikahan tersebut, dinilai tidak sah karena ketentuan syari yang tidak terpenuhi.

”Pernikahan seperti itu jelas merugikan pihak perempuan. Karena, ada masa kontrak yang mengikat dan perempuan bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan kata lain, nikah siri atau kontrak sama saja dengan legalisasi perzinaan terselubung,” ujarnya.

Maka dari itu, pengawasan orangtua terhadap anak perlu disertai dengan pemahaman agama secara menyeluruh. Ahmad juga menyarankan, agar pemerintah dapat mengawasi pergerakan orang asing yang dikhawatirkan dapat menjadi gerbang terjadinya pernikahan terselubung.***

Bagikan: