Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 21.6 ° C

Jabar Dinilai Paling Siap Selenggarakan Pilkada Serentak 2018

Advertorial

BANDUNG, (PR)- Provinsi Jawa Barat dinilai paling siap dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang, baik dari segi pendanaan, keamanan, dan daftar pemilih.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.

"Sejauh ini jabar persiapannya menurut saya sudah diatas bagus kita sudah memantau ke lima daerah," ujar Akmal melalui rilis resmi yang diterima Pikiran Rakyat, Sabtu 16 September 2017. Ia mengungkapkannya saat memantau pra-kondisi Pilkada serentak 2018 bersama tim khususnya ke Pemprov Jabar, Jumat 15 September 2017.

Menurutnya, Jabar paling cepat dalam persiapan Pilkada khususnya dalam hal pendanaan, keamanan dan data pemilih.

"Untuk kecepatan, Jabar menurut kami sangat cepat. Komunikasi kami dengan Jabar sangat bagus, bahkan keinginan Pak Gubernur sangat kuat untuk terus mendorong meningkatkan daftar pemilih yang kini sudah di angka 63 persen buktinya beberapa dana untuk sosialisasi saya lihat sudah bagus," terangnya.

Tahun 2018 mendatang Jabar akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 16 pemerintah Kabupaten dan Kota serta satu pemerintah Provinsi. Akmal menuturkan, sebagai Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yakni 47 Juta jiwa, Jabar harus menjadi barometer penyelenggaraan Pilkada yang sukses dan aman.

"Kami katakan Jabar barometer, pemilihnya terbanyak. Kami mengajak kepada Provinsi untuk terus mensosialisasikan secara optimal kepada masyarakat demi mensukseskan Pilkada ini. Kan tidak bisa oleh Kemendagri saja tapi harus dari daerah juga," tuturnya.

Ahmad Heryawan Optimistis



Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengutarakan optimismenya. Pilkada serentak 2018 di Jabar akan berjalan lancar dan aman dari mulai persiapan hingga terpilihnya pemenang Pilkada. 

"Kita punya pengalaman bahwa Pilkada di Jabar selalu aman, belum pernah ada kerusuhan apapun. Ini pertanda bahwa masyarakat Jabar dalam konteks demokrasi sudah dewasa, kalaupun ada sengketa, paling hebat diselesaikan di MK, selesai," ujar Ahmad Heryawan. 

Terkait pembiayaan Pilkada baik bagi Kota, Kabupaten, dan Provinsi, Ahmad Heryawan menyatakan sudah siap. Kalaupun dari Kabupaten atau Kota ada yang kekurangan dana, pihaknya akan meminta merevisi APBD yang bersangkutan.

"Pembiayaan sudah siap baik dari Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Kalau ada dari Kabupaten atau Kota yang kurang kami akan minta merevisi APBD yang bersangkutan karena yang paling penting adalah lancar pelaksanaannya dan aman," jelasnya.

Dana untuk Pilkada pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Jabar sendiri, Pemprov Jabar telah menganggarkan sebesar 1,6 Triliun. Anggaran tersebut sudah termasuk dana pengamanan. Dana pengamanan akan diserahkan ke Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam III Siliwangi, dan Kodam Jaya. 

"Dana keamanan itu kan untuk mengamankan jangan sampai nanti ada kejadian gara-gara dana keamanan kurang. Untuk keamanan kami berpiikir diatas situasi. Kalau situasi diprediksi sedang, kami siapkan keamanan tinggi, kalau rendah kami sedang, kalau tinggi tiga kali lipat lebih tinggi," terangnya.

Dari 1,6 Triliun itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar mendaptkan dana sharing sebesar Rp 1,169 Triliun, Bawaslu Jabar Rp 322,6 Milyar, Polda Jabar Rp 174,5 Milyar, Polda Metro Jaya Rp 22,15 Milyar, Kodam III Siliwangi Rp 26,372 Milyar dan Kodam Jaya Rp 2.89 Milyar.

Jumlah pemilih



Melihat pada Pilkada sebelumnya jumlah pemilih di jabar mencapai 63 persen. Ahmad Heryawan optimis, tahun ini jumlah tersebut akan bertambah dengan terus gencar melakukan sosialisasi ke tiap daerah.

"Harapannya, para pemilih pemula kan terdidik, kami minta supaya menggunakan hak nya dengan baik. Pilih sesuai hati nurani. Mereka kan generasi gadget, karena itu nanti pendekatan sosialisasinya pendekatan milenia juga, melalui teknologi informasi," pungkas Ahmad Heryawan.***

Bagikan: