Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Cerah berawan, 31.2 ° C

Izin Gangguan Dihapuskan, Pemkab Bandung Barat Kehilangan Potensi PAD Rp 1,2 Miliar

Hendro Susilo Husodo

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bandung Barat kehilangan potensi pendapatan asli daerah sekitar Rp 1,2 miliar, setelah pemerintah pusat menghilangkan izin gangguan (Hinder Ordonnantie/HO). Penghapusan izin HO itu didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Mengenai Izin Gangguan (HO).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB Apung Hadiat Purwoko di Cisarua, belum lama ini. Walaupun izin HO diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat, dia menyatakan, kewenangan untuk retribusi daerah terkait izin HO berada di Dinas LH.

"Setelah ada permen itu, peraturan daerah mengenai HO juga harus dicabut atau diganti. Kami kehilangan potensi PAD dari HO, walaupun tidak besar. Kalau tidak salah, setahun itu ditargetkan Rp 1,2 miliar dari HO. Tahun ini HO mulai dihapuskan, tapi ada PAD dari HO yang sudah masuk, sekitar Rp 400 juta. Habis itu, kami tidak bisa menerima PAD lagi dari objek HO, karena sudah ada payung hukumnya," kata Apung.

Walaupun kehilangan potensi PAD sekitar Rp 1,2 miliar, dia menilai, penghapusan izin HO oleh pemerintah pusat diharapkan dapat turut membawa dampak positif bagi pemerintah daerah. Dengan adanya harmonisasi peraturan perizinan, maka investasi di daerah diharapkan dapat ikut terpacu.

Sah saja dicabut



"Sebetulnya sah-sah saja kalau ada pencabutan izin HO, tapi tentu regulasinya juga harus ditindaklanjuti. Soalnya, dulu itu kan yang bikin HO baru harus registrasi lagi setiap tiga tahun sekali. Nah, di situ ada 30% yang masuk dari nilai yang masuk sewaktu bikin HO baru. Sekarang ini hanya perlu registrasi, jadi tidak ada PAD yang masuk," katanya.

Dalam setahun, menurut Apung, jumlah pemohon izin HO yang baru tidak dapat diprediksikan. Akan tetapi, rata-rata terdapat 170 perusahaan yang melakukan registrasi ulang izin HO setiap tahun. Dulu, sekitar Rp 300-400 juta per tahun biasa dihasilkan dari retribusi untuk perpanjangan izin HO tersebut.

"Yang disayangkan itu sebetulnya bukan karena kami mengambil retribusi dari HO-nya. Namun, di situ kan ada unsur pengawasan dan pengendalian. Ketika izin HO-nya diperpanjang, setiap tiga tahun sekali, fungsi pengawasan dan pengendalian itu dilaksanakan. Apakah betul objek HO-nya berubah atau tidak," tukasnya.***

Bagikan: