Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 20.9 ° C

Suhu Politik Mulai Memanas Bupati Mutasi Ratusan ASN

Ani Nunung Aryani
BUPATI Cirebon Sunjaya Purwadisastra melantik 239 aparatur sipil negara (ASN), Rabu 7 Juni 2017.*
BUPATI Cirebon Sunjaya Purwadisastra melantik 239 aparatur sipil negara (ASN), Rabu 7 Juni 2017.*

SUMBER, (PR).- Ratusan Aparatur Sipil Negara (dulu disebut PNS) di lingkungan Pemkab Cirebon dimutasi, Rabu 7 Juni 2017. Mutasi 239 ASN itu untuk mengisi sejumlah kekosongan jabatan. Pemindahan yang dilakukan disebut-sebut tidak melibatkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kalinga.

Kalinga yang baru menjabat menjadi Kepala BKPSDM Desember 2016 lalu, adalah salah satu ASN yang dimutasi. Kalinga dipindah menjadi staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan.

Mutasi dilakukan di tengah isu perlawanan terbuka sejumlah PNS dengan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Bupati petahana mendaftar sebagai bakal calon bupati Cirebon dalam pilkada serentak 2018. Mutasi ratusan ASN itu kontan memunculkan penilaian saratnya kepentingan politik di balik pelaksaannya.

Kalinga adalah salah satu dari enam ASN yang mendaftarkan diri menjadi bakal calon bupati Cirebon untuk pilkada serentak 2018 mendatang. Kalinga mendaftar melalui Partai Golkar dan Partai Nasdem.

Bupati Cirebon membantah



Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra membantah tuduhan itu. Menurut dia, pelaksanaan itu murni untuk mengisi kekosongan jabatan. "Silakan saja kalau ada yang mau mencampur-campurkan dengan politik. Tapi kebijakan ini murni untuk mengisi kekosongan jabatan," katanya.

Ia juga membantah tidak melibatkan Kepala BKPSDM dalam pelaksaan mutasi kali ini. Ia bahkan mengaku sudah melayangkan undangan. "Kalau masalah tidak hadir sah-sah saja, tapi ada sekretaris dan staf BKPSDM yang hadir, jadi baperjakat lengkap," tukasnya.

Terkait mutasi yang terlalu cepat dialami ASN, bupati mengungkapkan, berdasarkan konsultasi dengan Mendagri. Meskipun baru sehari, kata dia, kalau memang anak buah tidak benar bisa diganti. "Memang ada instruksi dari Mendagri yang bersifat imbauan soal masa jabatan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Tapi saat bertemu langsung dengan Mendagri, menyebutkan seharipun anak buah tidak benar, harus diganti. Ini adalah diskresi kepala daerah," katanya.

Satu hal yang Sunjaya minta ASN untuk menyadari adalah, jabatan bukanlah hak, tetapi pemberian kepercayaan dari seorang pimpinan kepada bawahan.

Tak akan gugat bupati setelah mutasi



Kalinga yang dimintai komentarnya seusai mutasi mengungkapkan, sepanjang dilakukan sesuai prosedur, dia rela dan ikhlas menerimanya. "Saya tidak akan melakukan gugatan, karena saya ikhlas. Saya rela di staf ahli, karena masih bagian dari ASN di lingkungan Pemkab Cirebon," kilahnya.

Terkait dengan dirinya yang tidak dilibatkan dalam mutasi, kalinga mengatakan, bisa saja dia tidak dilibatkan, karena bagian dari ASN yang akan dirotasi. "Kenapa saya tidak dilibatkan, karena mungkin saya bagian dari ASN yang akan dirotasi, sehingga tidak pernah hadir dalam rapat-rapat mutasi," paparnya.

Pengamat politik yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunungjati (Unswagati) Cirebon, Mukarto Siswoyo memiliki pendapat lain. Menurut dia, mutasi yang dilakukan bupati dalam situasi seperti itu sebenarnya tidak perlu.

"Mutasi memang hak kepala daerah, namun dalam situasi suhu politik memanas dengan ramainya PNS mendaftar sebagai bakal calon bupati, kebijakan tersebut tidak perlu meski wajar," katanya.***

Bagikan: