Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sedikit awan, 19.5 ° C

Ditertibkan, 4 Galian C Ilegal di Cianjur

Shofira Hanan
PETUGAS Satpol PP Provinsi Jawa Barat menyegel lokasi galian C di Kampung Handeueul Desa Sukamaju, Cianjur, Senin 22 Mei 2017. Keberadaan galian pasir ilegal tersebut dinilai semakin merugikan pemerintah dan warga setempat, sementara pengelola pun enggan mengurus perizinan hingga saat ini.*
PETUGAS Satpol PP Provinsi Jawa Barat menyegel lokasi galian C di Kampung Handeueul Desa Sukamaju, Cianjur, Senin 22 Mei 2017. Keberadaan galian pasir ilegal tersebut dinilai semakin merugikan pemerintah dan warga setempat, sementara pengelola pun enggan mengurus perizinan hingga saat ini.*

CIANJUR, (PR).- Satpol PP Provinsi Jawa Barat menyegel 4 titik galian C ilegal yang berada di Kecamatan Cibeber. Keberadaan galian itu sudah dikeluhkan warga setempat, tapi pengelola tetap beroperasi tanpa izin. Selama ini, mereka beroperasi dengan mengandalkan rekomendasi Pemkab Cianjur.

Sidak (inspeksi mendadak) dilakukan bersama dengan Satpol PP Cianjur, Subdenpom Cianjur, Koramil, dan Polsek Cibeber. Dari sidak itu, galian pasir ditemukan di Kampung Handeueul dan Kampung Jajaway (Desa Sukamaju), Kampung Cikole dan Kampung Pasir Pogor (Desa Cibaregbeg). Selama ini, penambangan liar itu dianggap menerapkan cara penambangan yang berbahaya.

Pihak provinsi menyatakan, lokasi itu dinyatakan tak aman karena tidak menerapkan pola penambangan yang aman. Terutama, dalam mempraktikkan cara mengeruk pasir yang tidak memperhatikan teknik tertentu. Hal itu jelas membahayakan siapapun yang berada di lokasi penambangan tersebut. Cara itu sekaligus menyalahi Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Bidang Penegakan Peraturan Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Syarif Setiadi, berpendapat tentang itu. Ia mengatakan, maraknya galian C ilegal di Jabar jelas merugikan pemerintah dari berbagai aspek. Hingga saat ini, terdapat puluhan galian C ilegal yang telah ditertibkan Satpol PP Jabar.

"Banyaknya galian ilegal ini berdampak besar bagi pajak provinsi. Tidak adanya izin, artinya tidak ada juga pajak yang masuk. Padahal, penambangan adalah salah satu potensi pemasukan PAD," kata Syarif, Senin 22 Mei 2017.

Selain itu, Syarif mengungkapkan, pemerintah pun kesulitan untuk mengetahui jumlah penambang yang tersebar di kawasan Jawa Barat. Padahal, pemerintah membutuhkan data pasti mengenai potensi tambang dan penambangnya di setiap daerah. Oleh karena itu, tidak terdaftarnya sejumlah galian C pun semakin memperkecil pemasukan daerah yang masuk dari sektor pertambangan.

"Padahal, tidak sulit untuk mengurus perizinan di provinsi. Provinsi memberikan ruang dan keringanan untuk memberikan izin, selama seluruh persyaratan terpenuhi. Tidak ada yang dipersulit," katanya.

Galian C resahkan warga lokal



Sebagian besar pengusaha galian pasir lebih memprioritaskan beroperasinya penambangan dibandingkan mengurus legalitas usaha terlebih dahulu. Hal itu jelas disayangkan, sebab secara berturut-turut, pengelola sebenarnya telah menyalahi banyak aturan. Selain merugikan pemasukan daerah, keberadaan galian tersebut juga merugikan masyarakat setempat yang terdampak dari berbagai aspek.

Hal tersebut, terbukti dari semakin banyaknya laporan masyarakat yang merasa keberatan dengan sejumlah lokasi galian C. Bahkan, lokasi di kawasan Cibeber itu sudah berkali-kali didemo massa yang mengharapkan penutupan galian pasir tersebut.

Terakhir, pada Maret 2017 lalu, warga mendemo Desa Sukamaju yang tetap membiarkan beroperasinya penambangan tersebut. Tidak ada tanggapan positif terkait tuntutan warga yang mulai terganggu, sehingga massa pun mulai menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah kabupaten.

Rencana sidak diduga bocor



Sayangnya, tidak banyak pihak yang ditemui dalam sidak tersebut. Pasalnya, sidak diduga bocor karena banyak lokasi galian dibiarkan kosong oleh penambang. Hanya beberapa penanggung jawab yang berhasil dimintai keterangan, sekaligus diharuskan memenuhi panggilan provinsi.

Salah satu penanggung jawab galian C di Kampung Jajaway Desa Sukamaju, Boy (40) mengaku, telah mengajukan proses perizinan kepada pihak provinsi. Akan tetapi, pengajuan yang dilakukan pada awal tahun tersebut baru sampai di pihak Pemkab Cianjur.

"Makanya, kami pun akhirnya beroperasi dengan menggunakan rekomendasi pemkab saja. Karena perizinan dari provinsi pun masih dalam proses," ucap Boy.

Usaha galian pasir yang baru dimulai sejak 5 bulan lalu itu diakui Boy memang akan dilengkapi oleh izin resmi. Hanya saja, ia merasa tidak bisa menunggu keluarnya izin untuk bisa beroperasi. Menurut dia, mayoritas penambangan pun menerapkan hal serupa.

"Bisa dicek mungkin, penambangan manapun biasanya operasi dan kepengurusan izin itu berjalan bersamaan. Soalnya, lama lagi kalau harus menunggu izin keluar. Jadi kami juga mengandalkan rekomendasi, sebagai keterangan kalau kami memang memproses perizinan provinsi," ujarnya menjelaskan.

Namun, Boy mengaku, akan segera mempercepat proses perizinan yang diperkirakan dapat memakan waktu hingga satu tahun itu. Menurutnya, lokasi galian yang biasa didatangi hingga 30 mobil pengangkut pasir itu harus terus beroperasi karena merupakan sumber penghasilan yang menjanjikan.***

Bagikan: