Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Umumnya berawan, 21.6 ° C

Banyak Perusahaan tak Taat Jaminan Sosial

Tommi Andryandy
CIKARANG, (PR).- Ketaatan perusahaan terhadap keikusertaan jaminan sosial lemah. Tercatat, masih banyak perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam fasilitas kesehatan maupun asuransi keselamatan kerja atau juga program pensiunan. Tidak hanya swasta, hal tersebut pun dilakukan oleh perusahaan plat merah.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pemerintah harus lebih serius dalam menjalankan Undang-undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Saya mendukung Pemerintah untuk lebih serius dalam menjalankan UU SJSN dan BPJS. Dan, (pemerintah) juga harus berani memberikan sanksi kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta di kedua BPJS, yakni BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan," kata Rieke, Senin, 1 Mei 2017.

Menurut Rieke, sanksi bagi perusahaan yang membandel terbilang serius. "Undang-undang BPJS pasal 15 menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta di dua BPJS tersebut. Pasal 55 menyatakan bahwa perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS yang menjadi tanggungjawabnya akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar," kata dia.

Hanya saja, meski diancam sanksi serius, lanjut Rieke, banyak perusahaan yang membandel. Hal itu sesuai dengan minimnya jumlah peserta yang terdaftar.

Berdasarkan data BPS tahun 2016, kata dia, jumlah angkatan kerja 120.647.697 orang. Namun, diperkirakan jumlah pekerja yang terserap sektor formal hanya 42,24% atau setara dengan 48,5 juta orang.

Sedangkan, dari data BPJS Kesehatan per 28 Februari 2017, hanya 10.127.263 pekerja yang terdaftar. Jumlah itu terdiri dari 9.626.631 pekerja dari perusahaan swasta pekerja dan 500.632 pekerja berasal dari BUMN.

Kemudian, untuk BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2016, tercatat jumlah peserta hanya mencapai 22.600.000 pekerja. Dengan rincian, 22.025.246 pekerja di perusahaan swasta dan sisanya, 574.574 orang, merupakan pekerja perusahaan plat merah.

Dari data tersebut, lanjut Rieke, memperlihatkan minimnya kepesertaan BPJS dan ketidakpatuhan perusahaan. "Ini termasuk di BUMN. Memperlihatkan ketidakpatuhan, terutama BUMN, yang seharusnya menjadi contoh pertama ketaatan terhadap undang-undang," kata Rieke. Sayangnya dia enggan menyebutkan BUMN yang tidak mendaftarkan karyawannya.

Rieke menambahkan, dengan kondisi demikian, mayoritas pekerja Indonesia belum mendapatkan lima jaminan sosial yakni kesehatan, keselamatan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan jaminan kematian. Hal ini sangat dinilai sangat berbahaya bagi pekerja dan keluarga karena masih tingginya risiko kecelakaan kerja hingga risiko kehilangan pekerjaan.

"Untuk itu saya sangat mendukung Pemerintah untuk lebih serius dalam menjalankan undang-undang SJSN dan BPJS. Pemerintah untuk pertama kalinya mendorong agar BUMN beserta anak-anak perusahaannya menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban terjaminnya lima jaminan sosial bagi seluruh pekerjanyan apa pun status kerjanya. Jangan sampai jaminan sosial berubah menjadi jaminan komersial. Bukan melindungi, tetapi malah menambah beban pekerja," kata dia.***
Bagikan: