Pikiran Rakyat
USD Jual 14.118,00 Beli 14.216,00 | Cerah berawan, 31 ° C

Nakal, 60 Perusahaan Dipantau BPJS Kesehatan

Tommi Andryandy
KEPALA BPJS Cikarang dan Kepala Kejaksaan Kabupaten Bekasi bekerja sama dalam upaya penagihan iuran BPJS, Rabu, 14 April 2017. Sebanyak Rp 114 juta berhasil ditagih dari salah satu perusahaan. BPJS kini memantau 60 perusahaan nakal yang mencoba memanipulasi data.*
KEPALA BPJS Cikarang dan Kepala Kejaksaan Kabupaten Bekasi bekerja sama dalam upaya penagihan iuran BPJS, Rabu, 14 April 2017. Sebanyak Rp 114 juta berhasil ditagih dari salah satu perusahaan. BPJS kini memantau 60 perusahaan nakal yang mencoba memanipulasi data.*
CIKARANG, (PR).- Sebanyak 60 perusahaan kini tengah dipantau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cikarang. Perusahaan tersebut terindikasi berbuat nakal dengan manipulasi data untuk mengakali iuran bulanan. Perusahaan pun tidak mengikutsertakan seluruh karyawan dalam BPJS.

Kepala BPJS Cikarang, Nur Indah Yuliaty mengatakan, telah menemukan data yang tidak sesuai dari puluhan perusahaan nakal tersebut. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan lain yang melakukan hal serupa.

“Kami memiliki tim internal kepatuhan. Dari hasil data yang kami himpun, kami tetapkan 60 perusahaan dalam status pemantauan. Sinyalemen yang kami dapat, mereka tidak patuh dengan tidak memberikan data yang benar. Ini baru temuan tim internal, belum termasuk laporan dari eksternal soal perusahaan lainnya,” ujar dia seusai penandatangan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Cikarang, Rabu, 12 April 2017.

Diungkapkan Nur, terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Di antaranya, tidak memberikan data yang akurat terkait jumlah karyawan yang diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan. Menurut dia, perusahaan hanya mendaftarkan separuh karyawan agar jumlah tagihan bulanan rendah.

“Yang menjadi dirugikan karyawannya, saat sakit tidak bisa ter-cover karena memang tidak didaftarkan sama perusahaannya,” kata dia.

Pelanggaran lain, lanjut Nur, perusahaan memanipulasi data dengan menyamaratakan penghasilan seluruh karyawan. Sehingga jumlah iuran yang harus dibayarkan perusahaan rendah.

“Itu kami temukan perusahaan yang gaji seluruh karyawannya UMR semua. Itu jelas tidak sesuai, karena pasti di sana ada juga atasan yang penghasilannya lebih tinggi. Ini yang kami periksa,” kata dia.

Nur menyatakan, status perusahan itu kini dalam pemeriksaan. Mereka akan dipantau selama enam bulan untuk menyelesaikan data yang tidak sesuai. “Dalam enam bulan tersebut, sesuai ketentuan tim internal kepatuhan melakukan mediasi, mengetahui jumlah peserta yang ril kemudian potensi iuran yang belum dibayarkan. Jika hingga enam bulan tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya kami terbitkan surat kuasa khusus, kami limpahkan penagihannya pada kejaksaan,” katanya.

Sejak dilakukannya kerja sama antara BPJS Cikarang dan Kejari Kabupaten Bekasi, penagihan di satu perusahaan nakal berhasil dilakukan dengan jumlah tunggakkan Rp 111.894.172. Perusahaan berinisial PT S ini telah menunggak iuran BPJS Kesehatan sejak 2015.

“Ini menjadi awal kerja sama dengan Kejaksaan. Perusahaan ini sudah kami lakukan mediasi namun tidak menemui hasil. Kami undang untuk lakukan pertemuan pun tidak pernah datang sehingga dilimpahkan ke Kejaksaan,” kata dia.

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS disebutkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dapat dikenai penjara paling lama delapan tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Saat ini, ujar Nur, jumlah warga Kabupaten Bekasi yang sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan berjumlah 2 ,05 juta jiwa. Sebanyak 800.000 jiwa di antaranya terdaftar dalam badan usaha yang berjumlah 3.600 perusahaan. Dikatakan Nur, setelah pemantauan 60 perusahaan tadi, pihaknya akan kembali mengaudit perusahaan lain yang diduga memanipulasi data.

Selain audit internal, pemeriksaan pun dilakukan dari hasil laporan dari masyarakat.

Kepala Kejari Kabupaten Bekasi Risman Tarihoran mengatakan, pihaknya menemukan data yang tidak sesuai antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan. Perusahaan diketahui tidak memperbaharui data karyawan sehingga terdapat potensi iuran yang tidak terbayar.

“Sebagai pengacara negara, kami diminta melakukan penagihan dari SKK yang diterbitkan BPJS Kesehatan. Di sini, perusahaan berinisial PT S ini, tidak memperbaharui data sehingga jumlahnya masih sama dengan yang lalu. Padahal kan ada keluar masuk karyawan dalam kurun wakti dua tahun tersebut. Dari hasil penagihan, kami dapati Rp 111 juta lebih,” ujarnya.

Menurut Risman, tunggakan tunjangan kesehatan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Mereka yang menunggak dapat dikenai perkara hukum perdata hingga pidana. “Namun kami upaya secara perdata lebih dulu. Pidana menjadi tahapan paling akhir jika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajibannya,” kata dia. ***
Bagikan: