Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 18.2 ° C

Aksi Pemerintah Atasi Pencemaran Cilamaya Belum Optimal

Taufik Ilyas
AIR Sungai Cilamaya di bagian hilir yang menjadi pembatas Kabupaten Karawang dan Subang terlihat hitam pekat. Diduga kuat perubahan warna air sungai tersebut akibat  tercemar limbah industri.*
AIR Sungai Cilamaya di bagian hilir yang menjadi pembatas Kabupaten Karawang dan Subang terlihat hitam pekat. Diduga kuat perubahan warna air sungai tersebut akibat tercemar limbah industri.*
PURWAKARTA, (PR).- Pencemaran aliran sungai Cilamaya yang membatasi Kabupaten Subang dan Purwakarta yang diduga dilakukan oleh pelaku industri yang berada di sekitar pinggiran sungai kembali menjadi sorotan lembaga pengawas di bidang lingkungan di Purwakarta. Pasalnya, pencemaran yang dilakukan sudah demikian parah sehingga perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah pusat maupun daerah agar aliran sungai Cilamaya terbebas dari limbah terutama limbah berbahaya dan beracun (B3).

Demikian disampaikan Ketua Komite Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia (KPLH) Jabar, Iwan Frahenanta dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amarta, Tarman Sonjaya kepada "PR", Senin, 20 Maret 2017 saat mengunjungi kantor PWI Purwakarta.

Menurut Tarman, pencemaran yang terjadi di sungai Cimalaya sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, selama ini berdasarkan pemantauannya, banyak industri terutama yang menghasilkan limbah B3 membuang limbahnya begitu saja ke sungai tapi melalui proses pengolahan. Padahal, dalam aturan mengenai pengelolaan limbah B3, perusahaan harus mematahui ketentuan yang berlaku seperti melakukan pemrosesan terlebih dulu dari limbah itu tidak membahayakan pihak lain atau bisa mengganggu ekosistem yang ada di sungai.

Dijelaskan, beberapa waktu yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup pernah melakukan inspeksi terhadap sejumlah pabrik yang berada di pinggiran aliran sungai Cimalaya yang berada di daerah Subang dan Purwakarta tapi sampai sekarang tidak pernah mendapat kabar lagi bagaimana penanganan kasus tersebut.

Ketua LSM Amarta menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah harus lebih selektif dalam memberikan ijin terutama kepada industri yang menghasilkan limbah B3 yang mendirikan perusahaan berdekatan dengan sungai.

"Ini yang patut kita waspadai, mengapa para pelaku industri terutama yang menghasilkan limbah B3 memilih lokasi pabrik berdekatan dengan sungai," ujar Tarman.

Pihaknya mengharapkan pemerintah untuk menindak tegas pelaku industri yang membuang limbah B3 tanpa melalui pemrosesan di instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang ada di pabriknya tapi secara langsung membuang limbah B3nya ke sungai.

Hal senada disampaikan KPLHI Jabar, Iwan Frahenanta yang mengatakan sudah saatnya pemerintah menindak dengan tegas terhadap para pelaku industri yang membuang limbahnya terutama limbah B3 ke sungai tanpa melalui proses sesuai aturan.

Menurut dia, perusahaan yang membuang limbah B3 ke sungai Cilamaya itu bukan hanya satu tapi dilakukan oleh hampir semua perusahaan yang ada di sekitar sungai Cilamaya.

Dijelaskan, akibat limbah B3 dibuang begitu saha menyebabkan kualitas air sungai Cimalaya menjadi hitam pekat, bahkan kedepan akan sangat membahayakan bagi masyarakat.

"Kami sering menerima laporan dari masyarakat yang terkena dampak dari limbah B3 yang ada di sungai Cilamaya seperti gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya," jelas Iwan.

Bahkan, kata Iwan, pihaknya bersama elemen lain akan kembali melaporkan pencemaran di sungai Cilamaya kepada Kementerian LH dan aparat penegak hukum lainnya.

"Sudah saatnya elemen masyarakt yang peduli lingkungan bergerak untuk menyelamatkan sungai Cilamaya yang sudah tercemar limbah industri," kata Iwan Frahenanta.***
Bagikan: