Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 25.6 ° C

Pelayanan ke Semua Agama Baik, Purwakarta Diganjar Harmoni Award

Gita Pratiwi (error)
JAKARTA, (PR).- Kementerian Agama Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Harmoni Award 2016 kepada 10 kepala daerah, Minggu, 26 Februari 2017. Purwakarta menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menerima penghargaan tersebut. Padahal, provinsi tersebut menjadi wilayah dengan tingkat intoleransi paling tinggi di Indonesia versi Setara Institut.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menyerahkan penghargaan tersebut di sela Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2017 di Ballroom Krakatau Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Daerah penerima memenuhi tiga aspek penilaian.

Ketiga aspek tersebut adalah dukungan pemerintah daerah setempat terhadap pelayanan seluruh agama, hasil kerja program pemerintah daerah setempat yang berkaitan dengan pelayanan terhadap seluruh penganut agama, dan upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di masing-masing daerah.

Mengutip siaran pers Humas Purwakarta, seluruh aspek ini telah melalui tahapan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama di masing-masing wilayah.

Kesepuluh daerah ini menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin memiliki skor tertinggi dibanding dengan daerah lain di Indonesia.

"Ini apresiasi kami kepada daerah yang memberikan kontribusi membangun keindonesiaan, sesuai dengan visi Kementerian Agama, agar terlahir kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini," kata Lukman.

Lebih jauh Menteri Lukman juga menyerukan agar daerah lain di Indonesia menjadikan daerah penerima penghargaan ini sebagai acuan dalam membangun kerukunan umat beragama dan toleransi di daerah.

"Secara khusus saya sampaikan agar ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam rangka membangun kerukunan dan toleransi di daerah masing-masing," katanya menambahkan.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berbagi pengalamannya saat menggulirkan program terkait toleransi di Purwakarta. Ia berujar, pemimpin daerah harus siap untuk tidak populer karena berhadapan dengan gerakan-gerakan intoleransi di wilayahnya masing-masing.

"Salah satu kewajiban penyelenggara Negara itu menciptakan suasana rukun dan toleransi, meskipun dia dihujat, dimarahi, tetapi itu resiko dalam menjalankan kewajiban. Intinya, harus siap tidak populer," ujarnya menjelaskan.

Adapun kesepuluh daerah yang menerima Harmoni Award 2016 ini terdiri dari 3 Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota. Provinsi Kalimantan Tengah, Papua dan Kepulauan Riau dinyatakan memiliki skor tertinggi dari provinsi yang ada di Indonesia sehingga berhak mendapatkan penghargaan.

Sementara itu, untuk Kabupaten/Kota ada Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Alor, Kota Jayapura, Kota Tomohon, dan Kota Sungai Penuh. (*)
Bagikan: