Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Cerah berawan, 30.6 ° C

Guru Honorer Swasta Tuntut Kesejahteraan

Ani Nunung Aryani
PIMPINAN DPRD Kota Cirebon menerima perwakilan guru honorer SMA/SMK swasta se-Kota Cirebon yang menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat, 25 November 2016. Aksi yang digelar bersamaan dengan hari guru tersebut,  menuntut dewan meneruskan aspirasi mereka agar Gubernur Jabar memberikan kejelasan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK swasta, bersamaan dengan pengambilalihan kewenangan.*
PIMPINAN DPRD Kota Cirebon menerima perwakilan guru honorer SMA/SMK swasta se-Kota Cirebon yang menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat, 25 November 2016. Aksi yang digelar bersamaan dengan hari guru tersebut, menuntut dewan meneruskan aspirasi mereka agar Gubernur Jabar memberikan kejelasan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK swasta, bersamaan dengan pengambilalihan kewenangan.*
CIREBON, (PR).- Ratusan guru honorer SMA/SMK swasta se-Kota Cirebon menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat, 25 November 2016. Aksi yang digelar bersamaan dengan hari guru tersebut, menuntut dewan meneruskan aspirasi mereka agar Gubernur Jabar memberikan kejelasan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK swasta, bersamaan dengan pengambilalihan kewenangan kepada Pemprov.

Guru honorer swasta yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta, juga meminta dewan Kota Cirebon mengevaluasi dihapusnya anggaran hibah bagi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMA/SMK swasta tahun 2017.

Menurut Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta Dede Permana, aksi juga digelar untuk menuntut Pemkot Cirebon menganggarkan kembali hibah bagi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMA/SMK swasta tahun 2017. Meski nilainya hanya Rp 300 ribu per bulan, katanya, bagi guru honorer di sekolah swasta, yang hanya menerima honor seadanya dari sekolah, penghapusan bantuan itu sangat berarti.

"Dengan kondisi sekolah swasta di Kota Cirebon yang mayoritas kembang kempis, dana hibah dari Pemkot sebesar Rp 300 ribu per bulan, sangat berarti bagi kami," kata Dede Permana.

Dikatakan Dede, honor guru swasta disesuaikan dengan jumlah siswa. Dengan semakin gemuknya daya serap sekolah negeri, otomatis jumlah siswa sekolah swasta semakin menipis.

"Saat ini honor mengajar di sekolah swasta berkisar antara Rp 10 ribu sampai Rp 25 ribu per jam," katanya.

Menurut Dede, adalah suatu ironi ketika profesi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kontribusi besar dalam membangun peradaban bangsa, kesejahterannya masih belum diperhatikan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno yang menemui pengunjukrasa bersama Wakil Ketua Eti Herawati dan anggota Komisi C Jafarudin, menjanjikan akan ikut memperjuangkan tuntutan guru honorer swasta ke Pemprov Jabar.

Menurut Edi, dana hibah senilai Rp 1,3 miliar yang tahun lalu dialokasikan di APBD untuk 451 orang pendidik dan tenaga kependidikan di SMA/SMK swasta, memang dihapuskan.
Untuk itu, katanya, pihaknya akan melakukan konsultasi ke Pemprov, BPK dan Kemendagri.

"Apakah Pemkot masih bisa menganggarkan, atau diambil alih Pemprov atau seperti apa mekanismenya," katanya.

Menurut Edi, sebenarnya soal dana hibah itu hak guru swasta tidak akan hilang. "Haknya tidak akan hilang, karena ini hanya masalah kewenangan siapa yang menganggarkan," katanya.***
Bagikan: