Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Langit umumnya cerah, 24.6 ° C

Izin Lingkungan PLTU 2 Dipertanyakan

Hilmi Abdul Halim
SEKELOMPOK warga berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu menuntut pencabutan izin lingkungan pembangunan PLTU 2 Indramayu, Kamis 20 Oktober 2016. Mereka menganggap pemberian izin tersebut cacat hukum karena menyalahi prosedur.*
SEKELOMPOK warga berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu menuntut pencabutan izin lingkungan pembangunan PLTU 2 Indramayu, Kamis 20 Oktober 2016. Mereka menganggap pemberian izin tersebut cacat hukum karena menyalahi prosedur.*
INDRAMAYU, (PR).- Pemberian izin lingkungan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dipermasalahkan sejumlah warga. Puluhan warga yang keberatan dengan rencana pembangunan tersebut berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu, Kamis 20 Oktober 2016.

Perwakilan pengunjuk rasa dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat menuding proses penerbitan izin lingkungan oleh Bupati Indramayu cacat hukum. "Sebab, dalam proses penyusunan dan sidang Amdal PLTU 2 Indramayu tidak melibatkan warga yang terdampak langsung seperti dijelaskan dalam PP 27 tahun 1999 tentang Amdal," kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Wahyu Widianto, di lokasi unjuk rasa.

Dalam proses penyusunan dan sidang Amdal pada 2011 lalu, Wahyu menyebut yang diundang adalah para kepala desa atau kuwu dan pejabat pemerintah daerah terkait. Ia beranggapan proses tersebut harusnya diikuti warga secara langsung. Bahkan, ia meyakinkan pemerintah daerah juga tidak mengumumkan permohonan dan penetapan izin lingkungan.

Wahyu menuding hal itu menyalahi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Terdampak. "Selain itu, proses amdal pada 2010 hingga dikeluarkannya izin lingkungan pada 2015 juga telah terjadi perubahan kondisi lingkungan sehingga tidak sesuai dengan proses amdal yang dilakukan lima tahun sebelumnya,” kata dia.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan dampak pembangunan PLTU 2 Indramayu di dekat bangunan PLTU sebelumnya juga dikhawatirkan menimbulkan permasalahan sosial. Ia menyebut sebanyak 377 orang pemilik lahan dipaksa menyerahkan lahan mereka dengan dalih program pemerintah mewujudkan target energi listrik 35.000 mega watt. Selain itu, Wahyu menyebut sebanyak sekitar 1.500 buruh tani yang bekerja di lahan tersebut juga terancam tak punya pekerjaan.

"Surat keberatan warga sudah dikirimkan kepada tim pengadaan tanah pada saat konsultasi publik di Kantor Kecamatan Patrol tanggal 24 Februari 2016 lalu dan dikirim langsung ke gubernur sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," katanya.

Surat tersebut diakui tidak mendapatkan respons dari pihak-pihak terkait. Wahyu mengatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan justru mengeluarkan surat penetapan izin lokasi satu bulan setelah konsultasi publik, tepatna 24 Mei 2016. Sebagai tindak lanjut, ia mengadukan keberatannya melalui para anggota DPRD Indramayu.

Aksi unjuk rasa itu mengundang simpati beberapa anggota dewan Komisi D termasuk ketua komisi Muhaemin. Mereka mendatangi para pengunjuk rasa dan menawarkan diskusi pada kesempatan selanjutnya. "Terkait dengan tuntuntan warga yang menolak PLTU 2 Indramayu, kami akan memanggil para pihak yang bersangkutan agar bermusyawarah menyelesaikan masalah yang terjadi. Semoga bisa secepatnya dilakukan," kata salah seorang anggota Komisi D, M Sholihin.

Dalam kesempatan hari jadi PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) beberapa waktu lalu, Direktur Sumber Daya Manusia PT PJB Suharto menyebut proses pembangunan PLTU 2 Indramayu sudah memasuki tahap pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi unit tersebut. Ia memperkirakan proses tersebut berlangsung hingga akhir 2016. Setelah itu, pembangunan PLTU 2 Sumuradem dimulai hingga ditargetkan beroperasi pada 2019. Keberadaan PLTU 2 Indramayu yang ditargetkan beroperasi pada 2019 mendatang dipastikan ikut merealisasikan program 35.000 mega watt yang dicanangkan pemerintah pusat.***
Bagikan: