Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 18.5 ° C

Wali Kota Bogor Disebut-sebut Dalam Dakwaan Korupsi

Yedi Supriadi
BANDUNG, (PR).- Kasus pembebasan lahan Warung Jambu Dua seluas 7.302 meter persegi atau biasa dikenal kasus Angkahong dengan terdakwa Kadis UMKM Kota Bogor, Hidayat Huda Priatna, kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis 14 Juli 2016. Dalam kasus itu dihadirkan tiga orang saksi, salah satunya kepala bidang fisik dan prasaranan Bapeda Kota Bogor Lorina Damastuti.

Dalam persidangan yang dipimpin Lince Anapurba, Lorina menjelaskan kasus itu berawal saat wali kota Bogor melakukan penertiban PKL. Kemudian dari penertiban itu timbul ide untuk relokasi dengan membeli lahan. Sebelumnya dalam dipa anggaran tidak ada anggaran pengadaan, namun setelah penertiban tadi tiba-tiba ada anggaran pembelian lahan.

Dalam sidang tersebut terungkap bahwa yang memasukan usulan itu adalah ketua tim TAPD yakni Sekda Ade Syarif Hidayat. Sebenarnya dalam dakwaan jaksa juga disebutkan korupsi pengadaan tanah itu terdakwa bersama-sama Ronny Nasrun Adnan, Dipl. Ing, Ph.D, R. Irwan Gumelar, S.STP, Kawidjaja Henricus Ang alias Angkahong (meninggal dunia 22 Oktober 2015) serta Dr. Bima Arya Sugiarto (Wali Kota Bogor), Usmar Hariman, dan Ade Sarip Hidayat (sekda Kota Bogor).

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nasran Azis, keterlibatan wali kota, wakil wali kota, dan Sekda Kota Bogor antara lain pada 27 Desember 2014 saat dilakukan musyawarah ke-III. Wali Kota Bogor memimpin musyawarah dengan dihadiri oleh wakil wali kota, sekda, Yudha Priatna (Kadis Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah skala Kecil Pasar Umum), Toto Ulung (selaku Kabag Hukum), serta Angkahong. Pada musyawarah itu, wali kota dan seluruh peserta sepakat menetapkan bahwa harga tanah (luas tanah 7.302 m2 dan Bangunan 1.264 m2d) yang akan dibebaskan sebesar Rp 43,1 miliar.
"Namun, dalam Berita Acara Musyawarah Ketiga serta Daftar Lampiran tanggal 27 Desember 2014 dibuat seolah-olah Musyawarah Ketiga dilakukan antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dengan Angkawidjaja Henricus Ang alias Angkahong."

Surat dakwaan Hidayat Yudha menyebutkan, Kegiatan dalam Peningkatan PKL eks Jalan MA Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49,2 miliar tanpa ada usulan terlebih dahulu dari kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku instansi yang memerlukan tanah sebagaimana Pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014.

Penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi PKL dilakukan tanpa studi kelayakan. Selain itu ada ketidaksesuaian besaran anggaran.***
Bagikan: