Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 30.2 ° C

THR tak Kunjung Dibayarkan, Buruh Demo ke Pemda

Yusuf Adji
LEBIH dari seratus buruh perusahaan di Cipeundeuy Kabupaten Subang, Kamis, 23 Juni 2016 mendatangi Pemkab Subang menyusul adanya pemberitahuan perusahaan tak mampu membayar tunjangan hari raya. Mereka mendesak Pemkab Subang bisa segera mengambil langkah membantu para buruh sesuai aturan yang berlaku.*
LEBIH dari seratus buruh perusahaan di Cipeundeuy Kabupaten Subang, Kamis, 23 Juni 2016 mendatangi Pemkab Subang menyusul adanya pemberitahuan perusahaan tak mampu membayar tunjangan hari raya. Mereka mendesak Pemkab Subang bisa segera mengambil langkah membantu para buruh sesuai aturan yang berlaku.*
SUBANG, (PR).- Lebih dari seratus buruh PT Seok Hwa Indonesia di Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Subang melakukan aksi mendatangi Kantor Pemkab Subang, Kamis, 23 Juni 2016. Mereka mengadu karena perusahaan tempat bekerja sudah menyatakan tak sanggup membayar tunjangan hari raya tahun ini.

Kondisi itu membuat para buruh kecewa. Apalagi selama ini mereka telah melakukan semua kewajibannya sebagai pekerja kepada perusahaan. Namun menjelang hari raya, perusahaannya malah menyatakan tidak mampu membayar.‬ Mereka mengetahuinya saat perusahaan menyatakan ketidak mampuannya membayar THR, diumumkan melalui kertas pengumunan tertanggal 20 Juni 2016.

Dalam orasinya, para buruh mendesak Pemkab Subang melalui dinas teknis terkait bisa mengambil langkah-langkah penyelesaian sebelum mendekati hari raya.‬ Sebab bila perusahaan tak mampu mseharusnya ada pembuktian perdata, dan sebelumnya harus ada pemberitahuan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Serikat pekerja.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Suwira disela-sela aksi mengungkapkan perusahaan yang lokasinya di Cipendeuy itu sudah menyatakan tidak mampu membayar THR. Namun itu disampaikan melalui kertas pengumunan tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kim Min Ho. ‪“Keterangan dari para buruh, selain tidak akan memberikan THR, perusahaan ini juga kadang membayar gajinya mundur, malahan pernah pula dibayarkan dua bulan sekaligus dengan alasan kurang hasil dan target," ujarnya.

Dikatakannya, pada pengumuman itu tertulis perusahaan tidak memiliki uang untuk pembayaran THR. "Di pengumuman itukan tertulis tidak ada pembagian tunjangan hari raya idul fitri tahun 2016, itukan sudah jelas sekali perusahaan tidak mampu,” katanya.‬

Menurut Suwira, bila perusahaan tak mampu harusnya ada prosedur yang ditempuh dulu, tidak bisa langsung sepihak perusahaan. Apabila benar tak mampu, seharusnya ada pembuktian secara perdata, intinya perusahaan tidak mampu membayar THR. Selain itu perusahaann juga harus memberitahu Dinas Tenaga Kerja dan serikat pekerja. Pengajuan kepada Dinas terkait ketidakmampuan perusahaan akan pemberian THR terhadap pekerjanya harus di sampaikan minimal 2 bulan sebelum batas waktu pembayaran THR diberikan. "Kami datang kesini tujuanya mendesak Pemkab Subang bisa segera mengambil langkah-langkah penyelesaian, sebelum mendekati hari raya," ujarnya.‬

Dikatakannya, perusahaan hanya memasang pengumuman, tanpa pengajuan tidak mampu kepada pemerintah sesuai prosedur yang berlaku.‬ "Ini jelas perusahaan salah karena tidak memberitahukan dulu kepada dinas terkait, maka dari itu kami selaku serikat pekerja mendesak Pemkab Subang bisa memperjuangkan hak para buruh," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Subang, Kusman Yuhana mengatakan belum menerima laporan resmi terkait adanya perusahaan yang tidak mampu membayar THR tersebut.‬ "Belum ada laporan resmi, kalau memang ada laporan pasti segera diproses laporannya untuk segera ditindaklanjuti,” kata Kusman.‬

Dikatakannya, apabila sudah ada laporan dari perusahaan, pihaknya baru akan memproses, seperti melakukan mediasi dengan perusahan dan pihak-pihak terkait lainnya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai aturan yang berlaku mereka akan dikenakan sanksi administrasi.‬ "Ada sanksi administrasi, untuk perusahaan yang melanggar. Apalagi tidak melakukan prosedur pemberitahuan yang benar kepada pemerintah,” katanya.***
Bagikan: