Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Umumnya berawan, 30.1 ° C

Pemerintah Potong DAK, Sebagian Proyek Fisik Hilang

Nurhandoko
CIAMIS,(PR).- Kebijakan pemerintah memotong dana alokasi khusus (DAK) 2016 sebesar 10 persen berdampak pada program pembangunan infrastrukur, termasuk di tatar galuh Ciamis. Berdasar kajian bersama, sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKDP) atau dinas yang bakal kehilangan sebagian proyek fisik.

DAK Kabupaten Ciamis tahun 2016 sebesar Rp 158,9 miliar. Dengan kebijakan Kementerian Keuangan tersebut, DAK Ciamis akan berkurang sekesar Rp 15,8 miliar. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Ciamis masih melakukan pembahasan serius menyangkut proyek infrastruktur yang pelaksanaannya ditunda.

"Pengurangan DAK itu tentu saja berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Apalagi SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sudah mengalokasikan anggaran DAK. Menanggapi aturan baru tersebut, kami berpedoman pada skala prioritas," tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Ciamis Herdiat, Senin 25 April 2016.

Rasionalisasi DAK di SKPD, lanjutnya, tidak merata. Dalam arti ada dinas yang dipotong 10 persen, akan tetapi ada SKPD yang dikurangi kurang dari 10 persen. Hal tersebut, kata herdiat, kembali pada skala prioritas pembangunan.

"DAK dipotong 10 persen itu secara keseluruhan, bukan per bidang atau dinas. Untuk proyek yang dirasionalisasi, masih dapat dilanjutkan dengan anggaran daerah melalui APBD perubahan. Termasuk dituntaskan dengan anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat," katanya.

Sekda Ciamis Herdiat memberikan contoh pembangunan resi gudang yang didalamnya termasuk alat penggiling padi dan lainnya. Pembelian mesin penggiling padi ditunda, karena masih dapat memanfaatkan mesin penggilingan padi yang ada di masyarakat sekitar resi gudang.

"Apalagi sekitar Bangunan resi gudang juga masih banyak penggilingan padi. karena ada pengurangan, maka pembelian masih ditunda. Disatu pihak ada rasionalisasi, di lain pihak pekerjaan utama tetap berjalan. Ini pengalaman baru, pertama ada pemotongan DAK," tuturnya.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kabuaten Ciamis, Toto Marwoto mengatakan, anggaran DAK yang didapat dari pemerintah pusat , sebanyak 60 persen untuk pembangunan fisik atau infrastruktur sedangkan 40 persen penunjang kegiatan. tahun 2016 Disdik Ciamis menerima DAK sebesar Rp 9 miliar.

"Kami juga harus legowo ada pemotongan DAK. Terkait dengan itu, kami juga melakukan kajian lebih mendalam, menyangkut proyek mana yang terpasa ditunda pelaksanaanya maupun yang tetap lanjut," katanya.

Dia mengaku bersyukur banyak proyek rehab dan pembangunan sekolah dilakukan secara swakelola. Dengan demikian, pembangunannya tetap terus berjalan. Saat ini, lanjut Toto, adalah lebih intens melakukan kajian yang harus ditunda, berikut mengatasi persoalan tersebut.

"Kami dapat memahami kebijakan pusat tersebut. Di lain pihak juga mencari solusi, misalnya pembangunannya melalui APBD perubahan atau bantuan gubernur, termasuk tidak menutup kemungkinan ada Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan," jelas Toto Marwoto.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Pengengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis, Asep Sudarman mengatakan Ciamis kehilangan DAk sebesar Rp 15,8 miliar. hal itu terkait dengan adanya Surat Keputusan Kementerian Keuangan yang malakukan pemotongan DAK sebesar 10 persen.

Hasil musyawarah, ada sembilan dinas atau SKPD yang DAK nya bakal dipotong, sebagai imbas aturan baru tersebut. Dinas yang harus melakukan penjadwalan ulang yakni, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Cipta Karya, Dinas Perdagangan. Kemudian Dinas Pertanian, Dinas Bina Marga, Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan.

Pada aturan Menkeu, kata Asep Sudarman, tidak spesifik menyebut dinas atau SKPD tertentu yang aggarannya dikurangi. Hanya menyebut global dipotong 10 persen. Dengan demikian pos mana yang dikurangi, merupakan kewenangan daerah. "Sebenarnya hal itu cukup memberatkan, akan tetapi karena sudah diputuskan, kami mengikuti aturan tersebut. Karena DAK sudah tuntas disosialisasikan," katanya.***
Bagikan: